Mohon dibantu rate ya gan

Muhaimin Iskandar.

Ribuan buruh berjalan dari Kantor Kementrian Kesehatan menuju Kantor Kementrian Tenaga Kerja, Jakarta, Kamis (27/9/2012). Mereka antara lain menuntut adanya jaminan sosial, mengapuskan sistem kerja outsourcing, dan menolak upah murah

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menegaskan, pihaknya telah melakukan pertemuan terkait dengan tuntutan buruh menghapus outsourcing. Hasilnya, perusahaan tidak boleh mempekerjakan buruh outsourcing pada proses produksi langsung.

"Berdasarkan dialog dengan serikat pekerja sudah mencapai kesimpulan. Semua pekerjaan outsourcing harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13. Jadi, kalau sudah sepakat, mau demo apa lagi," ujarnya dalam survei di Pasar Regional Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (2/10/2012).

Pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut menambahkan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 65 memperbolehkan sebuah perusahaan mempekerjakan pekerja kontrak atau outsourcing dalam lima bidang pekerjaan, yaitu cleaning service, keamanan, katering, transportasi, jasa migas, dan pertambangan.

Menurutnya, peraturan tersebut telah diputuskan berdasarkan pembicaraan dengan banyak pihak, mulai dari buruh, pemerintah, akademisi, dan pakar. Untuk itu, Muhaimin berharap kepada para buruh untuk lebih menggunakan pembicaraan terbuka ketimbang aksi demonstrasi.

"Kepada teman-teman seluruh serikat buruh untuk menggunakan pembicaraan terbuka, baik menyangkut outsourcing maupun upah minimum," lanjutnya.

Rencananya, tanggal 3 Oktober 2012 besok, sekitar dua juta buruh dari berbagai konfederasi akan melakukan aksi mogok nasional. Unjuk rasa tersebut rencananya dilakukan di masing-masing kawasan industri, misalnya Cakung dan Pulogadung. Para buruh menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan upah murah.

JAKARTA, KOMPAS.com-- Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Amerika Serikat gencar mengundang investor asing menanamkan modal di Indonesia, pengusaha di dalam negeri malah resah menghadapi mogok buruh. Pengusaha tidak mempersoalkan rencana mogok sepanjang buruh tidak menyisir pabrik, memblokade jalur distribusi, dan mengintimidasi buruh yang memilih tetap bekerja.

Demikian disampaikan Koordinator Forum Komunikasi Lintas Asosiasi Nasional (Forkan) Franky Sibarani dan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar, Senin (1/10/2012) di Jakarta. Forkan merupakan wadah komunikasi pengurus 22 asosiasi industri mulai pertekstilan, alas kaki, makanan dan minuman, sampai manufaktur.

Sampai sekarang pemerintah belum bersungguh-sungguh mengingatkan ke semua pihak yang akan mogok agar tidak memblokade jalan umum dan mengintimidasi orang yang bekerja. "Kami sangat khawatir, karena peristiwa 27 Januari 2012 sudah di depan mata dan kami tidak melihat ada langkah serius dari pemerintah mencegahnya agar jangan terulang," kata Franky.

Pengusaha menuntut pemerintah membenahi berbagai pekerjaan rumah yang berkait langsung dengan iklim investasi. Hal itu antara lain infrastruktur, jaminan energi, dan kebijakan anggaran yang tidak populis.

Mereka meminta pemerintah memastikan mogok buruh tidak sampai mengganggu proses produksi yang berkait langsung dengan ketepatan jadwal. Franky tidak melihat ada kesamaan promosi pemerintah terhadap investor di luar negeri dan realita iklim investasi domestik berkait masalah keamanan investor untuk bisa bekerja dengan tenang sesuai aturan.

Sanny mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 menegaskan, kawasan industri adalah obyek vital yang tidak boleh ada blokade karena akan mengganggu arus lalu lintas logistik. Pengusaha di kawasan industri kini resah karena kerap pengepungan dan penyisiran pabrik, sampai pemaksaan pembuatan kesepakatan yang tidak sesuai norma ketenagakerjaan.

"Pada aksi 27 Januari 2012, kami sudah mengingatkan pemerintah agar menegakkan aturan dan jangan kalah kepada tekanan massa. Sekarang terbukti, mereka lebih memilih menggunakan aksi massa daripada berdialog," tutur Sanny.

Sedikitnya 500.000 buruh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), yang bergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) merencanakan mogok kerja di 21 kawasan industri pada Rabu (3/10/2012). Aksi ini mengusung tiga isu utama, yakni penetapan upah minimum sesuai angka kebutuhan hidup layak, penghapusan pekerja alih daya (outsourcing), dan iuran jaminan kesehatan.

Tinggalin jejak, bukan IKLAN, nosara, nojunk, nospam

Say yes to
Say no to