MEDAN - Sjafruddin Prawiranegara yang pernah memimpin bangsa Indonesia selama 207 hari serta penyelamat negara di saat zaman Presiden Soekarno dan wakilnya Mohammad Hatta ditawan Belanda, tidak pernah diakui sebagai Presiden di Indonesia. Bahkan, hingga kini belum juga diangkat sebagai pahlawan nasional.

Demikian dikatakan Peneliti dan Sejarawan LIPI Jakarta Asvi Warman Adam pada acara bedah buku: “Presiden Prawiranegara: Kisah 207 hari Sjafruddin Prawiranegara Memimpin Bangsa", karya Akmal Nasery Basral yang diselenggarakan Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (Pussis-Unimed) di Fakultas Ilmu Sosial Unimed.

Asvi Warman menceritakan pagi ini, dalam situasi yang genting sebelum terjadinya agresi militer Belanda kedua pada akhir 1948, Soekarno-Hatta mengirim telegram kepada Sjafruddin Prawiranegara di Bukit Tinggi. Dalam telegram itu disebutkan, ketika pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, maka Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran RI, diminta membentuk Pemerintahan Darurat (emergency forces) di Sumatera.

Pada agresi militer kedua, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta dan menawan Soekarno - Hatta. Dalam situasi seperti itu, terjadi kekosongan kepala pemerintahan di Indonesia. Padahal, sebagai salah satu syarat internasional untuk diakui sebagai sebuah negara diperlukan pemimpin bangsa. Dalam kekosongan pemerintahan itulah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk serta memegang peran penting dalam kelangsungan Negara Indonesia.

Asvi Warman yang merupakan penulis buku, ‘Seabad Kontroversi Sejarah’ itu melanjutkan, bahwa pembentukan PDRI terjadi pada 19 Desember 1948 atas prakarsa Sjafruddin Prawiranegara dan disetujui TM Hasan yang juga sebagai Gubernur Sumatera pada saat itu.

"Dasar pertimbangan pembentukan PDRI itu untuk menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang berada dalam bahaya, yaitu kekosongan kepala pemerintahan sebagai syarat internasional untuk diakui sebagai negara," ujarnya.

Lebih lanjut sejarahwan LIPI Jakarta itu menjelaskan, Sjafruddin ditunjuk sebagai ketua PDRI sedangkan TM. Hasan diangkat sebagai wakilnya serta dilengkapi dengan kabinet terdiri dari beberapa menteri. Karena itu, terbentuknya PDRI sebagai ‘penyelamat Republik’ di Sumatera Barat membuktikan bahwa Republik Indonesia masih eksis di dunia internasional meski pemimpinnya Soekarno dan Hatta ditawan Belanda. Kemudian, pada 13 Juli 1949, Sjafruddin menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta. Dengan begitu, berakhirlah riwayat PDRI.

Meski sempat memimpin bangsa Indonesia selama 207 hari, lanjut Asvi Warman, namun Sjafruddin tidak pernah diakui dan dicatat sebagai Presiden di Indonesia. Bahkan, hingga kini belum diangkat sebagai pahlawan nasional meski beberapa tahun silam pencalonannya lolos dari Departemen Sosial tetapi kandas di tangan Presiden. Ironisnya, TM Hasan yang wakil Sjafruddin di PDRI telah diangkat menjadi pahlawan nasional.

Kepala Pussis-Unimed Ichwan Azhari mengatakan, dalam pembelajaran sejarah Indonesia, ada tokoh yang dilebih-lebihkan perannya, ada pula tokoh yang direduksi perannya. "Tokoh seperti Sjafruddin termasuk ke dalam peran yang direduksi. Demikian juga proporsi lembar demi lembar catatan sejarah nasional tidak berimbang. Ada tokoh yang ditulis berpuluh-puluh halaman dan ada pula tokoh yang ditulis hanya dalam beberapa halaman bahkan ada pula hanya dalam 1 halaman saja," ujar Ichwan Azhari.

Lebih lanjut Ichwan menjelaskan, konsep-konsep yang digunakan sering mengalami hal yang sama. Istilah presiden misalnya, selalu saja mengacu sebagai kepala negara, sedangkan ketua seperti yang dipegang Sjafruddin itu dianggap bukan presiden meski peran dan fungsinya sama seperti presiden. Tugas dan fungsi Sjafruddin pada saat itu adalah sama sebagai presiden. Karena itu, Ichwan mengharapkan agar proporsi peran dari masing-masing tokoh sejarah perlu disebutkan secara benar dan berimbang, serta dimasukkan dalam pembelajaran sejarah Indonesia.