TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta akhirnya memangkas anggaran pelantikan Gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan 2012-2017 sebanyak 52 persen. Sebelum dipangkas, anggaran pelantikan itu disoroti banyak pihak antara lain Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

Koordinator Fitra, Uchok Sky Khadafi, mengatakan alokasi anggaran pelantikan Gubernur DKI Jakarta kelewat besar. Menurut Uchok, alokasi anggaran itu terlalu mewah untuk acara seremonial.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda membantah pemangkasan anggaran dilakukan atas tekanan dari pihak luar. Menurut dia, alokasi anggaran dipangkas atas permintaan dari Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta terpilih.

"Pak Jokowi tidak menghendaki biaya pelantikan yang terlalu besar. Saya dari partai yang mengusung beliau dan Ketua Komisi A meneruskan keinginan Jokowi untuk penghematan," kata Ida ketika dihubungi Tempo, Kamis, 27 September 2012.

Ida mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2012 mengalokasikan dana pelantikan Gubernur sebesar Rp 822,445 juta. Anggaran itu melonjak hingga Rp.1,05 miliar dalam APBD Perubahan 2013.

"Waktu itu kami oke-oke saja, karena kandidatnya kan ada 6 pasang. Kami tidak tahu karakter si pemenang seperti apa, dia ingin acara yang bagaimana," kata Ida yang juga Ketua Sub-Bagian Badan Anggaran ini.

Menurut Ida, pekan ini, Komisi A akan menggelar rapat dengan Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta terkait penghematan anggaran pelantikan. "Akhirnya kami bisa tekan anggaran hingga Rp 499,407juta," katanya.

Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede mengatakan pemangkasan anggaran dilakukan dua kali. Anggaran sebesar Rp 1,05 miliar itu dipangkas Rp 424 juta pada pemangkasan tahap pertama.

Anggaran yang dipangkas terdiri dari anggaran untuk paduan suara sebesar Rp 99 juta, honor penyanyi sebesar Rp160 juta, sewa sound system Rp 75 juta, anggaran dokumentasi dan dekorasi Rp 70 juta serta sewa Keroncong Tugu Rp 20 juta.

"Rencana awalnya, ada artis atau penyanyi terkenal yang mengisi acara, tapi kami batalkan," katanya. Anggaran juga dipotong untuk cemilan tamu sebesar Rp 77 juta dan konsumsi keamanan Rp 50 juta.

Menurut Ida, petugas keamanan dari kepolisian dan satuan polisi pamong praja yang semula 500 personel dikurangi menjadi 250 personel. Pengurangan jumlah petugas keamanan, kata dia, juga efektif untuk mengurangi konsumsi petugas keamanan tiga kali sehari.

Ida menilai kondisi Jakarta aman setelah pemungutan suara putaran dua, sehingga pengamanan acara pelantikan tidak perlu berlebihan. "Kami meningkatkan intelijen. Jadi, pengurangan petugas keamanan tidak mengurangi kewaspadaan," kata dia.

Pak Jokowi