Hari ini (24 September 2012) kita memperingati Hari Tani Nasional, dimana puluhan tahun yang lalu pada 1963 Presiden Soekarno menetapkan 24 September sebagai Hari Tani Nasional. Penetapan ini tentu saja dikarenakan Presiden Soekarno memandang petani memiliki peran dan posisi yang penting sebagai bagian dari bangsa ini.

Pada tanggal 24 september inilah harinya petani Indonesia, karena pada hari ini dibuat satu kebijakan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960 yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban kaum tani, mengatur hak atas tanah, hak atas sumber-sumber agraria untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran petani dan bangsa.

Namun meskipun demikian, pada kenyataannya dewasa ini pemerintah lebih mementingkan pada investasi-investasi modal besar. Dengan 230 juta penduduk dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia saat ini hanyalah sebuah negara berkembang, memiliki 1600 trilyun utang luar negeri, dan 40% penduduknya masih berada di garis kemiskinan. Ada sekitar 30 juta pengangguran, yang mayoritas berada di perkotaan untuk menjadi buruh bergaji rendah dan kehidupan yang tidak layak.

Hal ini berdampak pada terjadinya benturan yang cukup keras antara kepentingan petani atas tanah dan pengusaha. Misalnya saja konflik di Cinta Manis Sumatera Selatan yang berujung pada terenggutnya nyawa petani, atau juga kasus penembakan di Mesuji, Lampung. Ini terjadi karena pemerintah selalu menyelesaikan konflik dengan pendekatan keamanan.
Selama kepemimpinan SBY, catatan dari berbagai sumber, sekitar 183 Petani telah tewas, ratusan luka, dan puluhan rumah terbakar.

Bila kita tengok di Banyumas sendiri, konflik-konflik semacam ini bukan hal yang mustahil cepat atau lambat akan juga terjadi di Banyumas bila kita berkaca pada pemerintah daerah yang sangat pro pada investor. Misalnya saja pada investasi pendirian pabrik semen di Ajibarang, dan investasi-investasi lain yang sedang sangat menggila di Banyumas ini.

Oleh karena itu kami Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Diponegoro Fisispol Unsoed mengajak mari bersama kita serukan dan mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat dan mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dirampas. Dan juga segera melaksanakan pembaruan agraria sejati sesuai dengan Konsitusi 1945 dan UUPA 1960.

HMI Cabang Purwokerto
Komisariat Diponegoro Fisipol
Univ. Jenderal Soedirman



sumber
https://www.facebook.com/groups/1102...group_activity