- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Ada Konspirasi Dibalik Pengkebiran KPK via Revisi UU 30/2002? Koruptor Senanglah!
TS
jamil4h
Ada Konspirasi Dibalik Pengkebiran KPK via Revisi UU 30/2002? Koruptor Senanglah!
Samad
Abraham Samad Ancam Akan Mundur Jika UU Nomor 30 2002 Direvisi !
Tue, 25/09/2012 - 04:13 WIB
JAKARTA, RIMANEWS -- Revisi terhadap UU nomor 30 tahun 2002 yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rencananya akan dilakukan oleh Komisi I DPR RI, Salah satu rencana revisi yang akan diubah oleh komisi tiga adalah terkait dengan pasal penyadapan yang ada di Pasal 12 A UU KPK. Rencana merevisi kewenangan penyadapan, berimplikasi pada ancaman mundur Ketua KPK Abraham Samad jika benar-benar kebijakan tersebut dilakukan. Namun, anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan, menilai ancaman Abraham terlalu prematur. "Terlalu prematur Abraham bilang seperti itu. Rencana (revisi) itu masih jauh karena di Baleg saja masih sinkronisasi dan harmonisasi. Mungkin itu Abraham emosional," kata Trimedya, Senin (24/9).
Menurut Trimedya, dengan kewenangan yang luar biasa ada pandangan apa yang diperoleh KPK belum maksimal. Menurutnya, sampai saat ini belum ada kewengan KPK yang dipangkas, sehingga tidak ada alasan Abraham untuk mengeluarkan pernyataan seperti itu. "Kita harus melihat, KPK yang seharusnya mengerjakan kasus besar memilih menurut penafsirannya, tapi apa yang ada sekarang KPK dianggap mendominasi kebenaran, itu kan tidak boleh, Tuhan bisa marah," katanya. Lebih jauh, Trimedya menjelaskan, rencana ini sekaligus melakukan evaluasi terhadap KPK yang telah berusia 10 tahun. Terkait penyadapan, Trimedya dan Komisi III hanya mempertanyakan proses penyadapan berikut dengan mekanisme kontrolnya. Trimedya mengkhawatirkan adanya abuse (penyalahgunaan) dari kewenangan penyadapan ini. "Anggap saja ini hanya evaluasi 10 tahun. Kalau senjata yang digunakan KPK beda dengan polisi dan jaksa jangan harap hasilnya sama. Tapi menurut saya (FPDIP) merasa belum perlu untuk itu," tutupnya
http://www.rimanews.com/read/2012092...-2002-direvisi
DPR Mau Kebiri KPK dengan Bengis. KPK Melawan. Ayo Kita Lawan !
Sun, 23/09/2012 - 22:28 WIB
JAKARTA- DPR mau kebiri KPK dengan cara mempreteli kewenangan KPK. Terlalu.Bengis. Santernya isu pencabutan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR membuat gerah KPK. Melalui Juru Bicaranya, KPK angkat bicara soal wacana pemangkasan kewenangan KPK tersebut. "Mari kita hentikan retorika, mari kita hentikan slogan-slogan untuk mendukung KPK, mendukung pemberantasan korupsi kalau ada niat untuk memangkas kewenangan KPK, " ujar Johan Budi Sapto Prabowo, Minggu (23/9/12).
Menurutnya, KPK sebagai lembaga yang memerangi tindakan kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) seperti korupsi, harusnya diberikan suport guna memberantas korupsi di negeri ini. Jangan malah mengkebiri kewenangan KPK. "Jadi sebaiknya kita tidak perlu lagi orang-orang itu ngomgong memperkuat KPK, sementara dalam prakteknya itu bertabrakan dengan pernyataan-pernyataan itu," tegas Johan.
Namun sejauh apapun, Johan mengatakan bahwa kewenangan melakukan revisi itu memang ada di DPR sama Pemerintah."Jadi kalau memang menginginkn itukan kita hanya pelaksana UU, Tapi perlu diberi pemahaman sekali lagi UU No 30. Tahun 2002 itu KPK masih bisa digunakan. Apalagi kalau revisi itu bertujuan untuk mengurangi kewenangan KPK. Penuntutan diambil, penyadapan diambil, ga boleh," jelasnya.
http://www.rimanews.com/read/2012092...ayo-kita-lawan
Quote:
Revisi UU No.30/2002, Serangan Balik Koruptor Untuk KPK
Sun, 24/04/2011 - 16:17 WIB
JAKARTA, RIMANEWS- Rencana revisi Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh DPR dinilai sebagai serangan balik para koruptor. Hal itu akan menjadi ancaman serius bagi kekuatan politik, dan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Itu akan sangat mengancam dan merugikan kekuatan politik yang sebagiannya masih dibangun berdasarkan politik transaksional yang korup," ujar Ketua Divisi Hukum dan Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW) Febridiansyah saat menggelar konferensi pers di kantornya, Minggu (24/4/2011).
Revisi UU KPK juga dinilai sebagai gerakan bersama para koruptor, tidak hanya dari kalangan politisi. Banyak para pebisnis, kata Febri, yang ikut terlibat mendanai praktik korup para politisi ikut mendukung revisi UU KPK tersebut. "Motivasi (revisi UU KPK) tersebut bisa saja jadi lebih kuat, karena para mafia bisnis yang diproses bersama kasus-kasus korupsi di DPR adalah pihak yang memberikan dana atau uang ke politisi, bahkan bukan tidak mungkin juga mendukung pendanaan partai-partai," tegas Febri.
Dalam catatan ICW, hingga saat ini KPK sudah memproses 42 anggota DPR yang tersebar dalam delapan kasus korupsi. "Jika semua kasus diproses secara tuntas oleh KPK, bukan tidak mungkin ada lebih dari 100 anggota DPR yang akan dijerat korupsi." Selain menolak revisi UU KPK, para aktivis ICW juga mengajak para tokoh politik atau anggota DPR yang masih 'belum terkontaminasi virus korupsi' untuk menolak revisi tersebut.
http://www.rimanews.com/read/2011042...ptor-untuk-kpk
Revisi Undang-undang untuk Kebiri KPK
Senin, 12 Maret 2012 | 23:02 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com -- Gagasan Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak jelas alasannya. Pelaksanaan ide ini rawan, karena justru bisa mengebiri kekuatan komisi tersebut. "Semangat revisi itu lebih untuk mengurangi dan mengebiri kewenangan KPK, terutama kewenangan penyadapan dan penuntutan. Ini berbahaya bagi upaya pemberantasan korupsi," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko, Senin (12/3/2012) di Jakarta.
Menurut Danang, alasan-alasan utama di balik revisi itu belum jelas dan meyakinkan. Publik justru menilai, ide itu muncul akibat sebagian anggota DPR khawatir akan kewenangan KPK dalam membongkar kasus korupsi, terutama korupsi politik. Bisa jadi, mereka akan terjerat oleh kasus korupsi. "Revisi itu tidak perlu. Lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Tak ada jaminan, proses revisi akan memperkuat KPK, bahkan justru membuka peluang untuk melemahkan KPK," katanya.
Prestasi KPK sudah cukup bagus dalam membongkar sejumlah kasus korupsi. Sejumlah negara asing bahkan menjadikan komisi itu sebagai tujuan studi banding. "Jika masyarakat internasional menghargai KPK, kenapa kita justru hendak mempreteli kewenangannya? Ini aneh," kata Danang. Sebagaimana diberitakan, sebagian anggota DPR mengajukan gagasan untuk merevisi UU KPK. Namun, KPK sendiri dan masyarakat antikorupsi merasa, revisi itu belum diperlukan karena UU tersebut masih cukup memadai sebagai landasan hukum bagi kinerja komisi itu.
http://nasional.kompas.com/read/2012...tuk.Kebiri.KPK
-------------------
Begitulah risiko melihara anak macan, waktu dia sebesar anak kucing sih, lucu-lucu saja! Giliran dia besar, itu Tuannya sendiri pun bisa diterkamnya ...
0
2.1K
27
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan