KASKUS

Problem Hak Sipil Penghayat Kepercayaan
By Admin ⋅ 07/12/2012 ⋅

Oleh: Tedi Kholiludin

Pada 25-28 September 2012 kemarin, masyarakat Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah selesai menghelat Kongres Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi di Surabaya.

Ada empat tema utama yang menjadi bahan pembicaraan di Kongres tersebut. Pertama, Konsepsi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Komunitas Adat dan Tradisi. Kedua, advokasi dan pemberdayaan/peningkatan kapasitas. Ketiga, kelembagaan dan sumber daya manusia. Keempat, kebijakan dan strategi.

Suara yang paling kencang terdengar dalam pembicaraan itu adalah soal diskriminasi. Memang ini menjadi pokok soal dalam kehidupan penghayat kepercayaan. Di banyak tempat, mereka bermasalah mulai lahir sampai meninggal. Kesulitan mengurus akta kelahiran, kartu tanda penduduk, surat pernikahan dan penguburan jenazah.

Pasca reformasi ada upaya hukum untuk melindungi hak mereka. Meski tak sempurna dan masih menyisakan banyak persoalan di level implementasi, kita memiliki Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk), Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006, serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

Meski demikian, persoalan yang menghimpit kelompok penghayat kepercayaan ini sesungguhnya bukan semata-mata posisi hukum yang lemah. Saya mencatat setidaknya ada empat masalah yang mendera. Pertama adalah problem yuridis-politis. Meski di atas ada kemajuan dalam bidang hukum, tetapi peraturan lain yang diskriminatif masih bercokol. Kita bisa mencatat misalnya UU No. 1 PNPS 1965, tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Posisi penganut aliran kepercayaan dalam UU ini sangatlah lemah. Beda halnya dengan ”agama resmi” yang mendapat jaminan dan bantuan, serta penganut ”world religions” (Yahudi, Shinto, Zoroaster dan Taoism) yang dijamin eksistensinya seperti dalam pasal 29, penganut kepercayaan dibedakan pengaturannya. Terhdap mereka, pemerintah mengupayakan untuk menyalurkan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa

Masalah yang kedua, bersifat filosofis. Ini tentu saja berkaitan dengan apa itu Kepercayaan dan apa yang membedakannya dengan Agama. Tahun 1952, Menteri Agama pernah mengeluarkan Peraturan no. 9 yang salah satunya mendefinisikan Aliran Kepercayaan (via Ramstedt: 2004, 9). “Aliran kepercayaan . . . ialah suatu faham dogmatis, terjalin dengan adat istiadat hidup dari berbagai macam suku bangsa, lebih-lebih pada suku bangsa yang masih terbelakangan. Pokok kepercayaannya, apa saja adat hidup nenek moyangnya sepanjang masa”. Konsepsi ini, hemat saya kurang memadai.

Di Indonesia, pengaturan tentang agama dan kepercayaan memang ambigu. Asumsi yang dibangun, kepercayaan itu bukan agama sesuai dengan Tap MPR No. IV/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam dokumen-dokumen internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) kata “religion” itu selalu bergandeng dengan “belief”. Dalam general comment (komentar umum) disebutkan, pemahaman terhadap religion dan belief itu harus diperluas termasuk diantaranya agama dan keyakinan yang bersifat lokal. Meski ada pembedaan, tetapi perlakuan terhadap penganut keduanya sama saja, harus dihormati dan dilindungi. Sementara, penganut Kepercayaan dalam produk perundangan kita tidak diperlakukan sebagaimana penganut belief seperti yang ada dalam ICCPR.

Problem ketiga yang berkaitan dengan penganut Kepercayaan adalah problem sosiologis. Masalah pemakaman penganut kepercayaan adalah bukti bahwa eksistensi kelompok ini masih dianggap sebagai “yang lain”. Kondisi ini juga dialami saat mereka hendak membangun sanggar atau sarana meditasi, ibadah lainnya. Ironisnya, banyak yang menerima perlakuan diskriminatif itu adalah anak-anak di level pendidikan dasar.

Masalah keempat adalah citra mereka seperti yang terekam di layar kaca atau media lainnya. Di banyak tayangan film atau sinetron, mereka yang kental dengan nuansa mistik, dukun, dan hal yang berbau jahat lainnya selalu digambarkan dengan manusia berpakaian hitam, memakai ikat kepala, membawa keris dan aksesoris lainnya. Padahal penganut kepercayaan, kebanyakan memakai pakaian-pakaian seperti itu. Politik tanda yang dimainkan media berhasil mewujud dalam diskursus tentang identitas penghayat kepercayaan.

Di internal penghayat Kepercayaan, memang masih ada perdebatan, apakah mereka tepat dikategorisasikan sebagai pemeluk adat, penghayat kepercayaan, kebatinan, kerohanian atau kejiwaan. Mereka juga masih belum bersepakat apakah perlu ada pengakuan negara sebagaimana “agama-agama resmi”. Pun pula ada perbedaan pandangan dalam melihat aspek manajemen organisasi, apakah penghayat harus berorganisasi lalu mendaftar ke pemerintah atau tidak harus berorganisasi.

Meski berbeda dalam hal-hal di atas, tetapi yang tidak pernah diperselisihkan adalah soal tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara. Kelompok masyarakat yang berbeda paham mungkin menganggap penghayat ini sebagai pemuja api, pohon, gunung dan lainnya. Segelintir oknum mungkin saja melakukan diskriminasi. Tentu ini tidak bisa dibenarkan.

Tetapi akan menjadi ironis jika yang melakukan diskriminasi itu adalah negara. Adalah hak semua warga negara termasuk penghayat kepercayaan untuk menjadi pegawai negeri sipil, TNI, Polri dan lainnya. Hak mereka juga untuk dicatatkan pernikahannya di Catatan Sipil, mendapatkan pendidikan agama dan atau religiusitas sesuai dengan keyakinannnya. Dan mereka juga berhak untuk menyatu dengan tanah tempat mereka berpijak saat nyawa tak lagi di kandung badan.

http://elsaonline.com/?p=1624
Hak Penghayat Kepercayaan Terabaikan
"Konstitusi menjamin hak penghayat kepercayaan, namun masih banyak dilanggar. Dianggap sebagai warga kelas dua."

Priyatno / VHRmedia
Rabu, 16 Januari 2013

VHRmedia, Jakarta - Perlindungan terhadap penghayat kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa belum berjalan baik. Kerap terjadi kasus penghayat kepercayaan dianggap sebagai warga kelas dua. Itu menunjukkan hak konstitusi penghayat kepercayaan masih terabaikan.

Kenyataan itu diakui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, Tanribali Lamo. “ Ada kasus mereka yang meninggal ditolak saat mau dimakamkan di pemakaman umum. Hal itu menunjukkan memang perlindungan dan penghormatan kepada para penghayat kepercayaan pada Ketuhanan Yang Maha Esa belum begitu baik,” kata Tanri di Jakarta, Selasa (15/1).

Hal itu, kata Tanri, tak boleh lagi terjadi. Sebab, penghayat kepercayaan juga dijamin eksistensi dan aktivitasnya oleh konstitusi. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk memberikan perlindungan yang setara kepada para penghayat kepercayaan. “Oleh karena itu dikeluarkanlah Peraturan Bersama Menteri antara Mendagri dan Menbudpar, yakni PBM Nomor 40, 41, 42, dan 43 tahun 2009.”

Regulasi tersebut diharapkan semakin menjamin hak konstitusi para penghayat dalam menjalankan kepercayaannya, terutama di daerah-daerah. “Jadi, bagaimana para penghayat dilindungi, dalam melakukan penghayatannya, objek gedungnya, dan dalam menjalankan tata cara silahturahminya,” kata Tantri.

Sehingga tak ada lagi penghayat yang dianggap sebagai warga nomor dua. Pada pemerintah daerah, terutama instansi yang memang terkait dengan urusan itu, harus mengetahui seberapa banyak jumlah para penghayat dan apa nama organisasinya.
“ Ini penting untuk melakukan perlindungan pada mereka. Jangan lagi mereka selalu didiamkan kalau diabaikan haknya. Mereka juga dijamin konstitusi. Karena harus diakui, perlindungan dan pengayoman pada mereka belum berjalan baik,” kata Tanribali Lamo. (E4)

http://www.vhrmedia.com/new/berita_d...ail.php?id=988

islam

agama islam meluruskan setiap agama yg terdahulu
kitabnya dilindungi oleh ALLAH SWT
beda dgn yg terdahulu yg sudah tercampur tangan manusia
hanya manusianya yg mudah dipengaruhi
karna mereka yg terpengaruh tidak dgn benar memperdalam islam
begitulah kalau negara yang melupakan sejarah, ga heran kalau banyak kebudayaan bangsa kita yang lama kelamaan banyak diakuin negara lain, wong ga dihargain di negara sendiri. ga usah budaya deh, agam-agama tradisionalnya saja banyak yang udah ga diakuin dituduh kafir dan ga diakuin di negara sendiri
Quote:Original Posted By MadhounD
begitulah kalau negara yang melupakan sejarah, ga heran kalau banyak kebudayaan bangsa kita yang lama kelamaan banyak diakuin negara lain, wong ga dihargain di negara sendiri. ga usah budaya deh, agam-agama tradisionalnya saja banyak yang udah ga diakuin dituduh kafir dan ga diakuin di negara sendiri


setuju gan, malah ada yang bilang sebenarnya mayoritas bangsa indonesia adalah penganut agama lokal macam kejawen, kaharingan, dll , bukan islam seperti yang selama ini dikatakan
Quote:Original Posted By diamilano
agama islam meluruskan setiap agama yg terdahulu
kitabnya dilindungi oleh ALLAH SWT
beda dgn yg terdahulu yg sudah tercampur tangan manusia
hanya manusianya yg mudah dipengaruhi
karna mereka yg terpengaruh tidak dgn benar memperdalam islam


Lalu Islam tidak ada campur tangan manusia ?? bagaimana dengan tafsir ? bagaimana dengan fatwa ? bagaimana pula dengan pecahnya Islam menjadi banyak mazhab ? sebuah "agama" manusia adalah tidak mungkin tanpa campur tangan manusia. Bukankah kita ini hanya "berprasangka" ??
Siaran Pers Komnas Perempuan, Hari Ibu 22 Desember 2012
22 December 2012 | Kategori: Siaran Pers


Pesan Ibu Nusantara Bagi Arah Kebangsaan Indonesia:

Akui dan Penuhi Hak Konstitusional Pemeluk Agama Leluhur dan Penghayat

Kepercayaan

Jakarta, 20 Desember 2012

Mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil adan makmur mensyaratkan Pemerintah Negara Indonesia memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia, tanpa kecuali. Karenanya, memastikan bahwa penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan, juga kelompok minoritas lainnya mendapatkan perlindungan yang sama dengan kelompok lainya dalam masyarakat merupakan sebuah keharusan. Perlindungan ini berawal dari pengakuan yang setara, berbanding dengan kelompok agama lainnya, atas hak-hak mereka sebagai warga negara dan sebagai manusia, sebagaimana dijamin di dalam Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menjadi pesan Ibu Nusantara, yaitu perempuan penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan, yang ditegaskan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam dialog publik di Mahkamah Konstitusi, 20 Desember 2012. Dialog publik ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ibu yang diperingati pada 22 Desember setiap tahunnya.

Pesan Ibu Nusantara didasarkan pengalaman hidup mereka yang menunjukkan bahwa peminggiran, diskriminasi, dan stigmatisasi atas dasar agama/keyakinan dan gender masih terus berlangsung. Namun, pengalaman ini kerap diabaikan, termasuk dalam merayakan pencapaian target elektronisasikartu tanda penduduk (e-KTP) di akhir tahun 2012. Situasi ini bertentangan dengan janji konstitusi untuk melindungi hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan (Pasal 28E dan 29), atas perlindungan pada identitas budaya dan hak-nya sebagai masyarakat adat (Pasal 28I ayat 3) dan untuk bebas dari diskriminasi (Pasal 28I ayat 2).

Permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Nusantara berawal dari pemilahan negara terhadap agama dan kepercayaan, sebagaimana dikuatkan melalui UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Pemilahan ini menyebabkan penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan menjadi pihak yang dipinggirkan dalam politik pelayanan publik berbasis agama. Di masa Orde Baru, mereka bahkan dipaksa memilih salah satu agama “resmi” untuk dicantumkan di kartu identitas. Meskipun penganut agama leluhur adalah bagian dari masyarakat asli atau masyarakat adat yang tersebar di seluruh Nusantara, mereka belum

mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah sehingga jarang dikenal oleh anggota masyarakat yang lebih luas dan tidak dapat menikmati fasilitas yang tersedia bagi kelompok agama lainnya, misalnya dukungan untuk memastikan pengajaran pendidikan keyakinan yang mereka anut kepada anak-anak mereka. Perempuan penghayat harus menghadapi dilema antara kepentingan merawat kepercayaan leluhur melalui pendidikan dan melindungi anak dari stigmatisasi apabila tidak mengikuti pendidikan agama yang sudah dipakem.

Berbagai perubahan kebijakan di masa reformasi belum lagi menempatkan mereka setara dengan warga yang lain. Meski kini tidak lagi dipaksauntuk memilih salah satu agama, sesuai dengan perintah Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, namun pada saat bersamaan mereka tidak mendapatkan pelayanan yang sama sebagai warga negara dalam pencatatan kependudukan. Saat hendak mendaftarkan e-KTP, mereka dihadapkan dengan pilihan untuk mencantumkan salah satu dari 6 agama (Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, Kong Hu Chu) atau memiliki KTP dengan kolom agama yang tidak di isi (kosong) atau diberi tanda setrip (-). Hal ini karena Pasal 61 dari UU itu menyatakan bahwa bagi penduduk yang agamanya belum diakui atau bagi penghayat kepercayaan, maka keterangan pada kolom agama tidak diisi, meski tetap dilayani dan dicatatkan dalamdatabase.

Pengingkaran pada hak-hak tersebut di atas menjadi halangan bagi Ibu Nusantara untuk dapat pula menikmati hak mereka atas akses layanan publik dan rasa aman. Pencantuman tanda (-) mereka dianggap tidak beragama, sehingga mereka tidak dapat memperoleh surat nikah dan akte kelahiran anak yang sama seperti untuk anak-anak lainnya. Bagi perempuan dan anak, akan menyisakan persoalan, bukan sekedar diskriminasi, tetapi memosisikan mereka setara dengan kelahiran di luar nikah yang dalam masyarakat moralis, cenderung menstigma perempuan dan menjadi rantai penjauhan akses lainnya. Selain itu berdampak pada sulitnya mengakses program-program pemerintah, seperti layanan kesehatan dimana perempuan paling berkepentingan untuk merawat reproduksinya. Dampak lainnya sulit mendapat bantuan ekonomi termasuk akses perbankan, sulit mendapatkan pekerjaan terutama jika hendak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka juga masih menghadapi kesulitan dalam hal mengurus pemakaman. Yang jelas mereka kerap tidak dapat menikmati hak menjalankan keyakinan sesuai dengan kepercayaannya itu; selain di stigma oleh masyarakat sebagai kafir karena ketidakjelasan pengakuan keyakinan mereka, juga bagi perempuan penghayat yang dulu pernah mencatatkan pernikahan mengikuti keyakinan suami karena kerumitan administratif, ketika sekarang ingin menunjukkan identitas keyakinan aslinya sebagai penghayat, dengan mudah di stigma ingkar terhadap agama yang pernah dinaunginya tersebut. Mereka juga berhadapan dengan kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah dan memastikan pendidikan agama leluhur bagi anak-anak di sekolah.

Dalam hal pencatatan perkimpoian, Ibu Nusantara juga diperlakukan dengan berbeda. Berorganisasi yang semestinya merupakan hak, berubahmenjadi kewajiban agar perkimpoiannya itu dapat dicatatkan. Padahal, tidak semua agama leluhur dan aliran kepercayaan memiliki organisasi. Aturan yang menempatkan mereka rentan kriminalisasi, sebab UU Administrasi Kependudukan mewajibkan pencatatan perkimpoian. Pihak-pihak yang tidak mencatatkan perkimpoiannya dapat dikenakan sanksi berupa denda.

Bagi perempuan, persoalan tersebut semakin bertumpuk oleh berbagai sikap diskriminatif yang juga mereka alami karena posisinya sebagaiperempuan di rumah tangga dan praktik budaya patriarki di komunitas yang meminggirkan posisi perempuan. Kondisi ini sungguh ironis karenaperempuan penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan memegang peran penting dalam merawat nilai dan tradisi leluhur yang menjadiwarisan penting dalam khasanah budaya Indonesia. Begitu terpinggirkannya, hingga kerap terlewatkan dan diperlakukan seolah bukan warga negara dalam kehidupan berbangsa Indonesia.

Dalam kerangka meneguhkan komitmen negara dalam menjalankan tanggungjawabnya atas pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi dan untuk mewujudkan cita-cita negara-bangsa Indonesia, maka Komnas Perempuan:

1.Mengajak pemerintah dan publik untuk menyimak pesan Ibu Nusantara sebagai bagian penting dalam segenap upaya membangun kebangsaanIndonesia

2.Mendorong pemerintah, sesuai dengan mandat konstitusi untuk pemenuhan hak-hak warga negara dan hak asasi manusia, untuk menyikapi segera pesan Ibu Nusantara, termasuk dan tidak terkecuali:

a.Kementerian Dalam Negeri mencatatkan semua identitas kepercayaan/agama leluhur dalam kartu tanda penduduk. Hal ini dimungkinkan, terutama dengan pembangunan database berbasis elektronik (e-KTP). Pengecualian dalam pencatatan hanya akan membuahkan diskriminasi. Langkah pencatatan semua bukan opsi, mengingat pemerintah Indonesia enggan untuk menerima usulan menghapuskan kolom agama di dalam kartu identitas warga negaranya.

b.Segera melakukan harmonisasi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan dan segala peraturan di bawahnya guna memenuhi hak kemerdekaan beragama dan bebas diskriminasi bagi penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan

c. Memberikan hak, ruang dan kesempatan yang sama kepada para penganut agama leluhur untuk berperan dalam pembangunan kebudayaan Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa serta membangun kesepahaman mengenai hak-hak Masyarakat Adat untuk berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

d. Memajukan dialog untuk menciptakan pemahaman masyarakat umumnya untuk menempatkan Agama dan Kepercayaan dalam posisi yang sejajar dan setara, demi mendesak agar Negara memperlakukan Agama Leluhur setara dengan enam Agama lainnya, sehingga para perempuan adat penganut agama leluhur/ penghayat kepercayaan dapat menjalankan Agama Leluhurnya dengan bebas dan aman.

e. Membangun sarana dan prasarana pendidikan yang mengakui eksistensi penganut Agama Leluhur dan penganut kepercayaan lainnya sehinggatradisi dan budaya dapat terpelihara dan tersosialisasikan dengan baik.

3. Mengajak masyarakat untuk turut memastikan pesan Ibu Nusantara dapat terselenggara dan terintegrasi dalam kehidupan berbangsa danbernegara Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka.

Kontak Narasumber:

Masruchah, Wakil Ketua Komnas Perempuan, 0811843297

Husein Muhammad, Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi Hukum Nasional, 0812 2209905
Tags :

http://www.komnasperempuan.or.id/201...desember-2012/
Quote:Original Posted By hahaha..

Setau ane sih Penganut Kejawen itu Islam gan, selain mereka ngadain Ritual ke Nyi Roro kidul , mereka Juga sholat kok Cthnya Mbah MarryJane ... CMMIW

nah itulah gan, itu kejawen yg dipengaruhi islam atau islam yg dipengaruhi kejawen?
semua krn pengaruh masuk nya budaya luar gan... pada masa perdagagnan..dan knp seperti itu, itu krn memang jaman Nabi lah yg membawa kita sampai mengenal Agama yg kita anut skrng ini...

inti nya jalankan lah Agama agan" skalian dengan baik dan bnr
Wajib Isi Kolom Agama dalam KTP, Pentingkah?
Details Thursday, 13 December 2012 06:20 Written by Bowo


Khawatir Terjadi Diskriminasi Agama Lokal


Pencantuman keterangan agama di e-KTP masih menjadi kontroversi. Banyak yang menentang namun tidak sedikit pula yang mendukung. Yang menentang menilai pencantuman agama tersebut bentuk diskriminasi agama non resmi atau agama lokal yang ada sejak sebelum Indonesia berdiri. Yang mendukung menilai pencantuman agama merupakan bentuk identitas bangsa Indonesia yang religius.

Menurut anggota komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P), Arif Wibowo, pencantuman "agama" dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) akan dikaji ulang karena berpotensi diskriminasi. "Mendagri Gamawan Fauzi di saat rapat dengan Komisi II DPR menjanjikan pencantuman itu akan dikaji ulang karena Komisi II berpandangan hal tersebut berpotensi diskriminasi," kata Arif Wibowo, Rabu (12/12).

Peluang untuk mengkaji ulang pencantuman Agama di e-KTP, menurut Arif Wibowo akan dilakukan dalam forum pembahasan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jadi pembahasannya nanti tidak hanya soal e-KTP berlaku seumur hidup, tapi hendaknya juga menggambarkan politik agama yang tidak diskriminatif.

Dikatakannya, pencantuman agama dalam e-KTP hanya memuat agama-agama yang diakui oleh negara. Sementara di Indonesia terdapat banyak budaya dengan keyakinan yang berbeda-beda. Pencantuman agama yang terbatas pada agama mayoritas belaka terkesan menunjukkan diskriminasi.

"Pencantuman agama dalam e-KTP hanya menyediakan agama resmi. Sedangkan keyakinan di luar agama resmi tidak diakomodasi atau tidak ada tempatnya," ungkap Arif Wibowo.

Terakhir Arif Wibowo menyontohkan aspirasi masyarakat suku Baduy Dalam, Provinsi Banten, beberapa waktu lalu. "Tokoh suku tersebut menuntut agar pemerintah menyantumkan Sunda Wiwitan sebagai keyakinan mereka pada KTP. Selain itu, pertengahan tahun lalu, komunitas masyarakat adat se-Nusantara juga berharap keterangan agama dihapus dalam KTP," imbuhnya.

Sebelumnya, komunitas adat dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pernah mendesak pemerintah menghapus kolom agama yang tertera dalam KTP. Desakan itu menyikapi banyaknya tindak diskriminasi kepada para penghayat kepercayaan yang dipaksa untuk mengisi kolom agama dengan agama tertentu.

"Di kolom KTP hanya tercantum lima agama, sedangkan kolom untuk penghayat kepercayaan tidak ada. Akhirnya terpaksa diisi dengan agama tertentu," kata A Latif, Ketua Pelaksana Kongres Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut dia, hal itu juga telah mencederai perasaan dan nilai-nilai Pancasila di sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. "Karena itu, agar bisa mengakomodasi agama yang dianut komunitas adat dan penghayat kepercayaan, kolom agama semestinya ditiadakan," ujarnya.

Seperti diketahui, di kolom agama dalam pengisian KTP hanya dimungkinkan tertulis: Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan belakangan ini Konghucu. Padahal kenyataan di masyarakat tidak sedikit orang yang menganut kepercayaan lokal, menganut Kejawen, Sunda Wiwitan, Sikh, Sinto dan lain sebagainya. Di beberapa negara selain Indonesia, identitas diri semacam KTP-nya Indonesia sudah tidak mencantumkan kolom agama.

Salah satu contoh diskriminasi yang cukup mengundang perhatian adalah pengalaman yang menimpa tokoh kejawen Permadi. Sekitar tahun 2002, dia punya hajat hendak menikahkan anak perempuannya. Namun, pernikahan itu mengalami kesulitan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Permadi dilarang menikahkan anaknya dengan alasan dia Bergama Kejawen. Tentu pengalaman tersebut tidak hanya dialami Permadi, banyak sekali warga bangsa yang mengalami diskriminasi serupa.

Tidak hanya soal menikah, mulai dari pekerjaan, menjadi PNS, hingga kegiatan tertentu diwajibkan memiliki lima agama resmi tersebut. Banyak yang mempertanyakan, apakah pelayanan publik terganggu karena jenis agama?

Selain diskriminasi, kolom agama dalam KTP juga dinilai berpotensi menimbulkan konflik horisontal. Ini telah terjadi tidak hanya di Poso tapi juga di mana-mana. Orang yang dicurigai diminta menunjukkan KTP. Kalau orang yang bersangkutan beragama sama kadang bisa aman, tetapi kalau berbeda bisa dibayangkan apa yang akan terjadi apalagi dalam situasi konflik yang berbau SARA.

M enurut aktivis Hak Asazi Manusia (HAM), Usman Hamid, ada atau tidaknya keterangan "kolom" agama dalam KTP tidak terlalu penting. "Yang penting, pemerintah jangan diskriminatif dalama memberikan pelayanan kepada masyarakat hanya lantaran latar belakang keyakinan masing-masing," ungkapnya, kepada INDOPOS.

Karena itu, menurutnya sah-sah saja bilamana ada keinginan sejumlah pihak untuk menghapus kolom tersebut dengan dalih apapun, meskipun secara hukum hanya ada lima agama yang diakui oleh negara berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1969. "Tapi, itu (UU) juga kan produk lama yang seharusnya mulai dipertimbangkan untuk direvisi agar disesuaikan dengan perkembangan dinamika yang terjadi saat ini," terangnya.

Sebab, lanjut Usman, saat ini juga sudah ada UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang meliputi kebebasan warga untuk memilih agama sesuai keyakinan masing-masing. "dalam Pasal 22 UU itu dijelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing," bebernya.



Tidak Mudah

Menurut Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar, desakan penghapusan status agama di KTP bukanlah persoalan mudah. Karena status agama itu menjadi identitas pribadi yang penting.

Alasan itulah, sambung dia memberikan tempat penggunaan status agama dalam KTP. Agar semua pihak mudah mengenali identitas setiap orang. "Jika mau menikah itu kan harus satu agama. Itu amanat UU No. 1/1974 tentang Perkimpoian," ujar Nasaruddin Umar di Jakarta, Rabu (12/12).

Berbekal KTP itulah, lanjut dia, tahap perkimpoian bisa dilakukan. Jika itu dihapuskan, tidak ada lagi parameter melihat status agama seseorang. Jadi, menurut dia, pemikiran mempertahankan status agama dalam kolom KTP menjadi penting. Para ulama sepakat mempertahankan itu.

Pada sisi lain, dia menyebutkan penggunaan status agama itu sudah diberlakukan sejak masa kemerdekaan. Tidak ada yang mempersoalkannya.
"Nah kenapa sekarang dipersoalkan. Saya pikir menjadi sangat kurang tepat," imbuhnya.

Jika pun ingin membahasnya, dia menilai pemahaman itu harus dipahami secara demokratis. Yakni melihat suara terbanyak dalam memandang persoalan ini.

Tak cukup itu, Nasaruddin memastikan butuh perubahan sejumlah regulasi terhadap desakan ini. Karena KTP menjadi pintu masuk bagi semua proses di birokrasi. "Silakan saja mendiskusikan lebih matang. Tidak terburu-burun," ucapnya.

Dia mengkhawtirkan penghapusan status agama itu bisa menimbulkan persoalan yang lebih besar. Artinya menjadi beban lain yang harus dihadapi masyarakat. (ris/rko)

http://www.indopos.co.id/index.php/b...ktp-pentingkah
Diskusi Lensa Sabtuan
Negara Diminta Menghapus Kolom Agama Pada KTP
December 22, 2012 | Editor : Achmad Ali

Eva Kusuma Sundari, politisi PDI-P saat berkunjung di kantor lesaindonesi.com Biro Jakarta Raya/foto; Aulia Lensa.


Pola diskriminasi terhadap masyarakat adat tetap terjadi saat ini. Pencantuman kolom agama pada KTP menurut Eva Kusuma Sundari merupakan bentuk diskriminasi pemerintah terhadap masyarakat adat.

“Pemerintah telah melakukan diskriminasi kepada masyarakat. Ini suatu bentuk degradasi dunia” Jelas Eva yang juga politisi PDI-P di DPR RI Senayan saat berkunjung keredaksi LIcom, Sabtu (22/12/12).

Menurutnya, pemerintah tidak bisa memaksakan suatu penganut kepercayaan lokal untuk masuk kedalam agama yang ditetapkan. Ada benturan terhadap keyakinan seseorang.

“Negara tidak bisa menetapkan agama resmi menjadi lima agama besar. Ada sekitar 10 juta penghayat dan agama lokal,” Jelas Eva.

Sebelumnya Komnas Perempuan juga menyatakan keberatan terhadap dicantumkannya kolom agama berdasarkan pilihan agama terdekat. Pada saat mendaftarkan e-KTP tidak mendapatkan pelayanan yang sama sebagai warga negara dalam pencatatan kependudukan.

Masyarakat penghayat dihadapkan dengan pilihan untuk mencantumkan salah satu dari 6 agama (Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, Kong Hu Chu) atau memiliki KTP dengan kolom agama yang tidak di isi (kosong) atau diberi tanda setrip (-).

“Negara tidak punya otoritas dalam memeluk agama. Karena warga punya hak yang sama dalam memeluk agama dan kepercayaan” Tegas Eva.@priokustiadi

http://m.lensaindonesia..com/2012/12...-pada-ktp.html
Hapus Kolom Agama Pada KTP ? No way !
Posted by Adm-1

Penulis: Wage Rahardjo

Agama adalah hal pelik namun bagi sebagian orang berpendapat sebaliknya. Agama adalah urusan pribadi namun (sekali lagi) bagi sebagian orang, agama adalah wilayah publik yang harus diatur oleh negara, harus dicatat atau dicantumkan pada identitas resmi seperti contohnya KTP. Tidak ayal, pencantuman kolom agama pada identitas KTP ini menyisakan sejumlah perdebatan “kecil” di sejumlah tempat khususnya di dunia maya. Diskusi dengan topik “Menghapus kolom agama pada KTP” pun marak ditemukan.

Berikut saya ingin mencoba ikut (ikutan) berkomentar. Berhubung rada bingung untuk mengungkapkan (pendapat) maka terpaksa ditulis dalam bentuk fiksi saja, hitung hitung juga untuk memenuhi janji dari blog dongeng budaya yaitu satu tahun minimal harus terbit satu cerita fiksi.

………………………………………………………………… …..

Di salah satu ruang istana, tampak terjadi percakapan yang sangat serius dan panas antara Raja Sangkuni dengan dua abdinya, Togog dan Semar. Kedua abdi itu sedang mengajukan usul tentang penghapusan kolom agama pada KTP.

Raja Sangkuni: “Kalian ini aneh aneh saja. Itu tidak mungkin ! Apakah kalian pura pura buta dengan sila pertama dari negara kita yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa? Apa kalian mau negeri Kurawa ini berganti menjadi negeri KOMUNIS ?”

Abdi Togog: “Paduka salah mengerti, kami sama sekali tidak mengusulkan agama dilarang di negeri ini, kami hanya ingin kolom agama ditiadakan. Ini adalah dua hal yang berbeda”.

Abdi Semar: “Padukua yang Mulia, menurut pendapat hamba, Ketuhanan artinya percaya dengan Tuhan, masyarakat yang berprilaku pengasih, penyayang dan ramah tamah. Kalau yang terjadi sekarang itu bukan Ketuhanan Yang Maha Esa tapi Keagamaan Yang Mahe Esa. Disadari atau tidak, selama ini agama telah membuat negeri ini menjadi terkotak kotak. Jadi mohon dipikirkan usul kami”.

Raja Sangkuni: “Oh, maksud sampean berdua, berTuhan tanpa berAgama? Itu lebih tidak masuk akal lagi! Nanti semua orang mengaku berTuhan dan tidak mau berAgama, itu malah repot !”

Semar: “Tapi Paduka, bukankah sekarang ini banyak orang yang mengaku berAgama tapi tidak berTuhan? Agama sering dijadikan pembenaran untuk melakukan tidak kekerasan. Korupsi dianggap boleh boleh saja asal rajin sembahyang. Ini sama dengan DAGELAN dan menjadi tertawaan dari negeri lain. Ini jelas jelas tidak sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada jaman Belanda dulu, identitas agama sama sekali tidak dicatat dan semuanya baik baik saja. Kemudian perbandingan lain, di negeri Hanoman, negerinya para kera, pemerintahnya juga tidak pernah mencatat agama dan kepercayaan warganya. Mereka mengenal motto “In God we trust” jadi yang utama adalah GODnya bukan “In religion we trust,”.

”NO, NO, NO !” raja Sangkuni memotong dengan cepat penjelasan tambahan dari Togog. Entah kenapa sang raja tiba tiba ikut ikutan berbahasa Inggris, walau kata yang keluar cuma NO dalam jumlah berulang.

“Aku sama sekali tidak suka kalau negeri ini dibanding bandingkan. Masak sih Sampean membandingkan negeri Khayangan ini dengan negeri para Monkey? Lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, lain hutan lain SETAN-nya !” Kali ini raja Sangkuni bukan lagi berkata keras, tapi sudah benar benar berteriak !

Semua orang terdiam, hening. Sejumlah raksasa dan setan yang dari tadi mengintip di balik celah pintu-pun tampak kaget dan melongo karena tidak menyangka tiba tiba namanya ikut disebut sebut dan dikait kaitkan.

Hening. Setelah terdiam beberapa saat, tiba tiba raja Sangkuni berkata pelan : “Ssst, coba kalian datang lebih mendekat kesini !” Kedua abdi itupun beringsut duduk mendekat ke arah raja-nya. Para setan dan raksasa-pun ikut ikutan mendekat ingin tahu.

“Sebetulnya aku paham bahwa maksud kalian adalah baik. Tapi kalian juga harus paham bahwa negeri ini bukan lagi milik Embah-mu dan juga milik Embah-ku tapi juga milih Mbah orang atau golongan lain. Di satu sisi, memiliki banyak golongan itu bagus karena berarti memiliki banyak kepala untuk berpikir. Namun di sisi lain, banyak kepala berarti banyak masalah. Semua orang memiliki pendapat dan menganggap pendapatnyalah yang paling benar, harus didahulukan. Di negeri Kurawa ini menghargai perbedaan dan keberagaman itu sudah lama luntur. Susah khan?”

“Jadi kita tidak bisa lagi seenak jidat main ubah. Semuanya harus mengacu pada Undang undang dan Statua. Perlu membentuk panitia yang jumlahnya berjibut, rapat bertahun tahun, belum lagi harus study banding ke luar negeri. Ngabisin biaya saja yang akhirnya hasilnya bisa ditebak.”

“Menghilangkan kolom agama itu tidak mudah, resiko dan effeknya sangat besar. Demo menentang penghapusan kolom agama pada KTP dipastikan akan sangat sengit. Tahu sendirilah kalau demo di negeri kita itu seperti apa? Rusuh dan kagak ada manfaatnya. Yang untuk cuma para provokator lapangan dan pedagang nasi bungkus spesialis demo doang. Kalau kolom agama dihilangkan, nanti Departemen agama juga akan kehilangan fungsi. Itu artinya pengangguran. Orang yang hidup dan makan dari agama sudah terlalu banyak jadi untuk menghilangkannya jelas akan menimbulkan huru hara. Nanti kalau mereka nganggur karena kehilangan pekerjaan, siapa yang akan memberi mereka makan?

Mendengar penjelaan Raja Sangkuni yang panjang lebar, abdi Togog dan Semar cuma bisa mengurut dada. Akhirnya kedua abdi itu hanya bisa berguman : “Sepertinya negeri khayangan ini sedangkan krisis identitas dan mencoba berlindung dengan bersembunyi di balik identitas yang disebut agama. Apakah dengan adanya identitas tertulis maka prilaku menjadi labih baik? Jawabannya sepertinya semua orang sudah tahu. Identitas hanyalah catatan di atas kertas, yang tidak akan berubah menjadi beras, melainkan membuat prilaku menjadi keras. “.

end

http://dongengbudaya.wordpress.com/2...gama-pada-ktp/
Quote:Original Posted By marioobama

nah itulah gan, itu kejawen yg dipengaruhi islam atau islam yg dipengaruhi kejawen?


Islam ya islam lah gan

Kejawen itu, ajaran islam yang tercampur aduk sama kebudayaan yang lalu
atau penerimaan / pemahaman ajaran Islam yang tak sempurna


hal ini bisa terjadi mengingat metode penyebaran islam yang dilakukan oleh Wali Songo,,

ya contohnya upacara yang buang makanan ke laut
kalo kata ustad yang jadi imam istiqlal, dulu itu sejarahnya bukan 100% bertujuan membuang makanan ke laut / mempersembahkan

tapi mulanya kegiatan makan bersama, dalam rangka silaturrohim
nah sisa makanannya di buang ke laut, biar ga mubadzir (sedekah ke ikan)
Cmiiw
==
Quote:Original Posted By romeobetawi


Islam ya islam lah gan

Kejawen itu, ajaran islam yang tercampur aduk sama kebudayaan yang lalu
atau penerimaan / pemahaman ajaran Islam yang tak sempurna


Emang ente kira sebelum dateng Islam, orang Indonesia pada menganut agama apa gan?
Perlu Wadah Tunggal bagi Penghayat Kepercayaan Senin, 07 Jan 2013 19:28:28 WIB

Semarang, ANTARA Jateng - Anggota Komisi III (Bidang Hukum dan HAM) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, memandang perlu wadah tunggal bagi penghayat kepercayaan mengingat jumlah anggotanya relatif tidak banyak.

"Jumlah anggota penghayat yang tidak banyak, sepatutnya ditampung di satu wadah tunggal sehingga tidak tercerai-berai," katanya kepada ANTARA di Semarang, Senin malam.

Hal itu, kata Eva K. Sundari, merupakan bagian dari aspirasi pengurus Badan Kerja Sama Organisasi Penghayat dan Kepercayaan (BKOK) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Guna mengantisipasi kebutuhan majelis adat, lembaga tradisional, dan penghayat, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, maka pengurus BKOK berharap adanya peleburan organisasi antara BKOK dan Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK).

Pada reses kali ini, anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Jatim VI (Blitar, Kediri, dan Tulungagung) itu sempat bertemu dengan pengurus BKOK Kabupaten Tulungagung yang terdiri atas 31 organisasi, Sabtu (5/1).

Kegiatan tersebut, kata Eva, dilatarbelakangi oleh pertemuan dengan ibu-ibu kelompok penghayat dari Nusantara di Gedung Mahkamah Konstitusi, 20 Desember 2012.

Saat bertemu Eva, mereka mengeluhkan praktik diskriminasi akibat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) dalam hal pembuatan kartu tanda penduduk (KTP).

"Cukup melegakan sikap aparat pemerintah di Kabupaten Tulungagung yang cukup ramah dan tidak mempersulit para penghayat kepercayaan," kata Eva.

Meski di KTP tetap diberi tanda setrip, lanjut dia, hal tersebut tidak membatasi akses kelompok penghayat terhadap pelayanan-pelayanan publik lainnya. Misalnya, dalam pengurusan kartu sehat, kartu keluarga (KK), pernikahan, dan pemakaman.

Kendati demikian, mereka setuju dan mendukung usulan agar kolom agama dihilangkan karena menjadi sumber diskriminasi bagi kelompok penghayat pada wilayah lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Seperti keluhan para penganut agama-agama minoritas lainnya, para penghayat juga memprihatinkan keterpaksaan anak-anak mereka mengikuti pelajaran agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Hal ini mengingat sekolah tidak menyediakan guru untuk penghayat kepercayaan.

Aspirasi lainnya dari kelompok penghayat adalah berkaitan dengan masa penugasan yang diberikan oleh Direktorat Kepercayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada 'pemuka penghayat' yang bertugas menikahkan pasangan penghayat.

"Demi keadilan, kelompok penghayat meminta penugasan untuk 'pemuka penghayat' juga berlaku seumur hidup, seperti modin. Artinya, tidak per lima tahun seperti yang saat ini terjadi," demikian anggota Komisi III DPR RI asal Dapil Jatim VI, Eva K. Sundari.

Sumber : -

Pewarta : D.Dj. Kliwantoro Penyunting : D.Dj. Kliwantoro

http://www.antarajateng.com/detail/i...1#.UQk0z0Mt3mt
Quote:Original Posted By SEMUR.
TS ngentod anak pelacur
PKI wannabe nyasar kemari bikin trid sendiri


ini thread tentang agama2 asli Indonesia , bukan tentang PKI
................
mungkin gara2 kurangnya teks2 suci ato kitab2 gitu, jadinya agama2 lokal dianggap filosofi semata. sebenernya kalo diakuin juga susah ya soalnya penganutnya juga terlalu sedikit. dan khusus untuk kejawen, gue gak yakin penganut agama mayoritas bakalan setuju kalo 'agama' itu disahkan... soalnya kejawen masih nyerempet2 islam dan biasanya banyak yg protes karena dianggap menyesatkan.
Quote:Original Posted By Kernenyan
mungkin gara2 kurangnya teks2 suci ato kitab2 gitu, jadinya agama2 lokal dianggap filosofi semata. sebenernya kalo diakuin juga susah ya soalnya penganutnya juga terlalu sedikit. dan khusus untuk kejawen, gue gak yakin penganut agama mayoritas bakalan setuju kalo 'agama' itu disahkan... soalnya kejawen masih nyerempet2 islam dan biasanya banyak yg protes karena dianggap menyesatkan.


ahmadiyah & syiah aja malah disuruh jadi agama tersendiri padahal sama2 islam lho. sebenarnya kejawen & islam itu sesuatu hal yang berbeda & kalo kejawen dibilang masih nyerempet2 islam itu justru karena penganut kejawen terpaksa berktp islam hanya karena kejawen tidak diakui. dari artikel2 yang dishare dithread ini sebenarnya sudah dijelaskan permasalahan yang terjadi. lebih baik anda liat thread ini dari page pertama deh / anda main ke link ini aja deh

http://www.kaskus.co.id/post/50b756a...6ea14e670001d5
terus berjuang deh buat TS
ngomong2 TS apakah penganut dari agama asli Indonesia ini

---
klo menurut saya kejawen lebih dari agama. Bagi saya kejawen adalah pandangan hidup, filosofi dan bagaimanakah cara hidup