Gaji Gubernur versus Modal Kampanye

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, mengatakan tak seimbangnya modal kampanye dengan gaji yang akan diterima calon gubernur akan berpotensi terjadi korupsi. "Bila balik modal, bisa jadi itu korupsi," katanya saat dihubungi pada 22 Maret 2012.

Biaya politik dalam pemilihan umum ini memang tidak ditentukan, Namun, kata Ade, seorang calon sangat membutuhkan modal besar untuk memenangi ajang ini. Salah satu calon Gubernur DKI dikabarkan berani menganggarkan Rp 500 miliar untuk dukungan partai.

Besarnya biaya politik dinilai tak sebanding dengan pendapatan kalau sudah menjadi gubernur. Gaji pokok gubernur DKI hanya mencapai Rp 8,4 juta, ditambah dengan pendapatan nongaji sebanyak Rp 84 juta. (lihat: Berhitung Pendapatan Gubernur Jakarta)

Dengan selisih besar. kata Ade, gubernur terpilih akan mencari sumber dana lain untuk menutupi kekurangannya. "Hal inilah yang berpotensi para wakil daerah melakukan korupsi," ujarnya.

Menurut Ade, korupsi sebagi sumber pengembalian dana kampanye dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pengadaan barang, pembangunan gedung, dan perizinan kepada pengusaha. "Untuk memenangi proyek pemerintah, perusahaan akan melakukan lobi yang biasanya terdapat amplopnya," kata Ade.

Ade menambahkan upaya mengembalikan modal politik juga sering dilakukan melalui manipulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kalau kampanye saja sudah korupsi, Ade mengatakan kemungkinan besar tindakan kotor itu akan tejadi setelah menjabat.