- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
[wow] Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Rp 21 Triliun
TS
m4ndiri
[wow] Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Rp 21 Triliun
Quote:
JAKARTA (Pos Kota) Anggaran negara ternyata habis untuk bancakan perjalanan dinas pejabat negara. Tidak hanya eksekutif tetapi juga anggota DPR. Ketika dikritik agar distop, Ketua DPR Marzuki Akie malah terkesan ngeyel. Menurut dia, kalau demi kepentingan pembuatan RUU, kunjungan anggota DPR ke luar negeri tetap diperbolehkan.
Sementara itu, menurut data, untuk perjalanan dinas pejabat pemerintah, totalnya ternyata segunung. Pada 2012 mencapai Rp24 triliun, dan dalam APBN 2013 meski sudah turun tapi angkanya tetap saja masih Rp21 triliun. Jumlah sebesar itu dinilai terlalu boros, dan harus dipotong.
Terlalu boros. Masyarakat kita masih banyak hidup menyedihkan. Kalau melihat anggaran perjalanan dinas senilai Rp24 triliun, memang harus dipotong, kata pengamat politik dari UI, Andrinof Chaniago, dalam diskusi di DPR, Kamis (13/9).
Menurut dia, paling tidak dipotong Rp10 triliun tidak akan masalah. Ia melihat, banyak urusan perjalanan yang tidak mendesak atau wajib, dan itu bisa dipangkas. Katakanlah, dipotong Rp10 triliun hingga Rp15 triliun, saya yakin tidak ada kementerian atau lembaga yang merasa didzolimi. Ini masalah etika dan semangat penghematan saja, katanya.
Kalau untuk DPR, daripada perjalanannya semu antara kunjungan kerja dan jalan-jalan sebaiknya dipertegas.
DIMULAI PRESIDEN
Mantan anggota DPR dari Fraksi PKS, Misbakhun, mengakan usulan agar biaya perjalanan dinas pemerintah diturunkan hingga sebesar 75% sangatlah tepat. Bahkan, biaya pemeliharaan pesawat baru kepresidenan juga diturunkan juga, sehingga beban negara untuk itu bisa dialihkan ke biaya listrik.
Penghematan perjalanan dinas pemerintah harus dimulai oleh Presiden SBY dulu. Supaya menteri, gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia mendapatkan contoh dan teladan yang baik dari presidennya, tegas Misbakhun.
Fraksi PDIP mengusulkan pemotongan anggaran perjalanan dinas pemerintah perlu dilakukan, dan uangnya bisa dialihkan ke pembiayaan untuk menutupi kebutuhan PLN. Seperti diketahui, PLN akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15% tahun depan.
Anggota Fraksi Gerindra Edhie Prabowo menyatakan, anggaran perjalanan pemerintah ke luar negeri untuk 2010, mencapai Rp23 triliun, dan sekarang Rp24 triliun. meski dalam APBN 2013 diturunkan, tapi masih tinggi, Rp21 triliun. DPR saja biaya perjalanan ke luar negeri hanya Rp 140 miliar untuk 2012, sangat jauh dibanding pemerintah, katanya.
Kalau ada semangat penghematan, misalnya dipangkas Rp10 triliun, itu masih cukup. Uang Rp10 triliun itu bisa digunakan untuk banyak sekali infrastruktur dan proyek kesejahteraan rakyat miskin. Kalau diberikan ke Jakarta, sudah bisa untuk mengatasi kemacetan, atau kalau untuk kesejahteraan rakyat miskin, sudah jutaan yang bisa terbantu, katanya.
Penghematan anggaran perjalanan luar negeri pihak pemerintah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya saja, Presiden dan Wakil Presiden tidak usah sering-sering ke luar negeri. Kunjungan balasan dari tamu negera, pasti bisa ditunda, dengan alasan masih konsentrasi untuk urusan dalam negeri.
Kita kan punya Menteri Luar negeri yang kerjanya sering keliling dunia. Kita juga punya duta besar di berbagai negara, saya kira itu sudah cukup mewakili kepentingan kita, ujar Edhie.
DPR TETAP BOLEH
Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, DPR sudah mengambil keputusan untuk mengadakan moratorium (penghentian sementara) kunjungan ke luar negeri bagi para anggotanya. Namun, Marzuki bersikeras, untuk kepentingan pentingan pembahasan Rancangan Undang-Undang, kunjungan ke luar negeri masih tetap diperbolehkan.
Membuat UU itu untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, maka kan perlu data yang lengkap dan mendalam. Bahkan, kami disarankan oleh pihak Lemhanas, agar mencari data kemana pun, sebab sangat penting untuk membentuk aturan yang kokoh, katanya.
Moratorium diberlakukan untuk kunjungan kerja atau studi banding yang tidak perlu. Di luar itu, kita batasi, ujarnya.
Marzuki justru membanggakan diri, DPR dinilainya sebagai lembaga negara yang transparan untuk urusan anggaran perjalanan dinas. Ia meminta lembaga pemerintah atau kementerian diharapkan bisa terbuka dan transparan seperti yang dilakukan DPR, yang kini menjadi contoh bagi lembaga lain.
Menurutnya, kementerian atau lembaga pemerintah belum melakukan keterbukaan baik dari sisi anggaran, kunjungan kerja ke luar negeri dan lain sebagainya. Ya harus dong. Kementerian-kementerian harus terbuka seperti yang dilakukan DPR, termasuk soal kunjungan kerja ke luar negeri, katanya.
GANTI LOGO
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Dimyati Natakusuma mengatakan, kunjungan kerja ke anggota Baleg ke Turki dan Denmark bukan sekedar untuk mengganti logo Palang Merah Indonesia (PMI). Tapi, banyak hal yang akan dibahas dalam mengatur kepalangmerahan.
Bukan hanya soal simbol. Kalau hanya simbol, ke Kemenhuk dan HAM saja, katanya.
Sebagai ketua rombongan pada 3-9 September 2012, Dimyati menjelaskan, di Denmark ia bertemu Red Cross, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Indonesia, dan Parlemen. Banyak hal kita dapat di pertemuan itu"
Sementara itu, menurut data, untuk perjalanan dinas pejabat pemerintah, totalnya ternyata segunung. Pada 2012 mencapai Rp24 triliun, dan dalam APBN 2013 meski sudah turun tapi angkanya tetap saja masih Rp21 triliun. Jumlah sebesar itu dinilai terlalu boros, dan harus dipotong.
Terlalu boros. Masyarakat kita masih banyak hidup menyedihkan. Kalau melihat anggaran perjalanan dinas senilai Rp24 triliun, memang harus dipotong, kata pengamat politik dari UI, Andrinof Chaniago, dalam diskusi di DPR, Kamis (13/9).
Menurut dia, paling tidak dipotong Rp10 triliun tidak akan masalah. Ia melihat, banyak urusan perjalanan yang tidak mendesak atau wajib, dan itu bisa dipangkas. Katakanlah, dipotong Rp10 triliun hingga Rp15 triliun, saya yakin tidak ada kementerian atau lembaga yang merasa didzolimi. Ini masalah etika dan semangat penghematan saja, katanya.
Kalau untuk DPR, daripada perjalanannya semu antara kunjungan kerja dan jalan-jalan sebaiknya dipertegas.
DIMULAI PRESIDEN
Mantan anggota DPR dari Fraksi PKS, Misbakhun, mengakan usulan agar biaya perjalanan dinas pemerintah diturunkan hingga sebesar 75% sangatlah tepat. Bahkan, biaya pemeliharaan pesawat baru kepresidenan juga diturunkan juga, sehingga beban negara untuk itu bisa dialihkan ke biaya listrik.
Penghematan perjalanan dinas pemerintah harus dimulai oleh Presiden SBY dulu. Supaya menteri, gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia mendapatkan contoh dan teladan yang baik dari presidennya, tegas Misbakhun.
Fraksi PDIP mengusulkan pemotongan anggaran perjalanan dinas pemerintah perlu dilakukan, dan uangnya bisa dialihkan ke pembiayaan untuk menutupi kebutuhan PLN. Seperti diketahui, PLN akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15% tahun depan.
Anggota Fraksi Gerindra Edhie Prabowo menyatakan, anggaran perjalanan pemerintah ke luar negeri untuk 2010, mencapai Rp23 triliun, dan sekarang Rp24 triliun. meski dalam APBN 2013 diturunkan, tapi masih tinggi, Rp21 triliun. DPR saja biaya perjalanan ke luar negeri hanya Rp 140 miliar untuk 2012, sangat jauh dibanding pemerintah, katanya.
Kalau ada semangat penghematan, misalnya dipangkas Rp10 triliun, itu masih cukup. Uang Rp10 triliun itu bisa digunakan untuk banyak sekali infrastruktur dan proyek kesejahteraan rakyat miskin. Kalau diberikan ke Jakarta, sudah bisa untuk mengatasi kemacetan, atau kalau untuk kesejahteraan rakyat miskin, sudah jutaan yang bisa terbantu, katanya.
Penghematan anggaran perjalanan luar negeri pihak pemerintah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya saja, Presiden dan Wakil Presiden tidak usah sering-sering ke luar negeri. Kunjungan balasan dari tamu negera, pasti bisa ditunda, dengan alasan masih konsentrasi untuk urusan dalam negeri.
Kita kan punya Menteri Luar negeri yang kerjanya sering keliling dunia. Kita juga punya duta besar di berbagai negara, saya kira itu sudah cukup mewakili kepentingan kita, ujar Edhie.
DPR TETAP BOLEH
Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, DPR sudah mengambil keputusan untuk mengadakan moratorium (penghentian sementara) kunjungan ke luar negeri bagi para anggotanya. Namun, Marzuki bersikeras, untuk kepentingan pentingan pembahasan Rancangan Undang-Undang, kunjungan ke luar negeri masih tetap diperbolehkan.
Membuat UU itu untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, maka kan perlu data yang lengkap dan mendalam. Bahkan, kami disarankan oleh pihak Lemhanas, agar mencari data kemana pun, sebab sangat penting untuk membentuk aturan yang kokoh, katanya.
Moratorium diberlakukan untuk kunjungan kerja atau studi banding yang tidak perlu. Di luar itu, kita batasi, ujarnya.
Marzuki justru membanggakan diri, DPR dinilainya sebagai lembaga negara yang transparan untuk urusan anggaran perjalanan dinas. Ia meminta lembaga pemerintah atau kementerian diharapkan bisa terbuka dan transparan seperti yang dilakukan DPR, yang kini menjadi contoh bagi lembaga lain.
Menurutnya, kementerian atau lembaga pemerintah belum melakukan keterbukaan baik dari sisi anggaran, kunjungan kerja ke luar negeri dan lain sebagainya. Ya harus dong. Kementerian-kementerian harus terbuka seperti yang dilakukan DPR, termasuk soal kunjungan kerja ke luar negeri, katanya.
GANTI LOGO
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Dimyati Natakusuma mengatakan, kunjungan kerja ke anggota Baleg ke Turki dan Denmark bukan sekedar untuk mengganti logo Palang Merah Indonesia (PMI). Tapi, banyak hal yang akan dibahas dalam mengatur kepalangmerahan.
Bukan hanya soal simbol. Kalau hanya simbol, ke Kemenhuk dan HAM saja, katanya.
Sebagai ketua rombongan pada 3-9 September 2012, Dimyati menjelaskan, di Denmark ia bertemu Red Cross, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Indonesia, dan Parlemen. Banyak hal kita dapat di pertemuan itu"
sumber
enak ya gan jadi pejabat, hidupnya di dunia terjamin
0
1.2K
Kutip
7
Balasan
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan