Jakarta KPK melakukan terobosan. Ketika ruang tahanan di basement gedung sudah terbatas, lembaga antikorupsi ini menggandeng TNI untuk bekerjasama khususnya untuk meminjam rutan (Rumah Tahanan).

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kerja sama antara TNI dan KPK yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua lembaga pada Kamis (13/9/2012). Penandatanganan dilakukan Ketua KPK Abraham Samad dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta.

Rumah tahanan yang akan dipinjam KPK adalah milik Kodam Jaya yang juga terletak di area Kuningan, tak jauh dari kantor KPK.

"Diharapkan kerja sama yang telah dibangun antara KPK dan TNI selama ini dan diperbarui lewat MoU yang ditandatangani hari ini, mampu memberikan sinergi penegakan hukum pemberantasan korupsi secara independen dan bebas dari kekuasaan manapun," ujar Abraham dalam pertemuan itu seperti tertulis dalam rilis KPK.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Agung Suhartono menegaskan nota kesepahaman ini merupakan wujud dukungan TNI dalam membantu KPK untuk memberantas korupsi. "Dukungan TNI dalam pemberantasan korupsi merupakan komitmen TNI dalam menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan golongan maupun individu," papar Agus.

Selain peminjaman rutan, kerja sama antara dua lembaga ini juga menyasar pada bantuan pihak TNI dalam mendistribusikan, mengumpulkan serta menyerahkan LHKPN. Dan juga pemberian informasi atau data secara timbal balik yang berkaitan dengan pelaporan gratifikasi dan tindak korupsi yang dilakukan prajurit TNI.

Terkait penggunaan rutan ini, KPK selama ini memang menghadapi kendala dengan sejumlah tahanan yang dititipkan di rutan milik Direktorat PAS Kemenkum HAM dan juga milik Polri. Apalagi cepat atau lambat, KPK diharuskan untuk menahan Irjen Djoko Susilo, yang telah mereka tetapkan sebagai tersangka dalam kasus Simulator SIM.

(fjp/ahy)