Kementerian atau lembaga pemerintah belum melakukan keterbukaan baik dari sisi anggaran, kunjungan kerja ke luar negeri dan lain sebagainya. Oleh karenanya, lembaga pemerintah atau kementerian hendaknya meniru DPR RI supaya bisa terbuka dan transparan.

” Kementerian-kementerian harus terbuka seperti yang dilakukan DPR, termasuk soal kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Marzuki mengatakan, DPR RI sebagai sebuah lembaga telah melakukan langkah-langkah yang sifatnya terbuka, baik dari sisi anggaran, kunjungan kerja ke luar negeri.

“DPR RI paling terbuka dan menjadi contoh bagi lembaga lain. DPR membuka ruang seluas-luasnya tentang keterbukaan informasi kepada publik. Kita punya kantor dan kita jadi percontohan dan apa saja data dapat diakses dengan mudah. Dengan keterbukaan itu, otomatis banyak kritikan. Saya berharap kementerian-kementerian melakukan hal yang sama,” kata dia.

Ditambahkannya, dalam rapat pimpinan DPR telah diputuskan bahwa untuk kunjungan anggota DPR RI ke luar negeri dalam rangka pengawasan dibatasi.

“Tapi dalam konteks legislasi, komparasi, jangan ada aturan, melakukan pembatasan karena kebijakan itu harus mendapat referensi yang luas. Karena ini adalah membuat UU. Kalau UU dibuat asal-asalan, tidak dengan referensi yang luas itu berbahaya untuk bangsa ini. Makanya dalam kaitan legislasi, kita buka kepada komisi-komisi dan Pansus untuk melakukan kunker ke luar negeri. Itupun ada batasan, kalau revisinya lebih dari 50 persen, kita izinkan tapi kalau dibawah 50 persen tidak kita izinkan. Atau membuat UU baru yang kita sendiri tidak punya,” pungkas Marzuki. (ant/sol)

SUMBER

Wah, tumben nih Bung Marzuki Alie usulannya mantap. Keterbukaan informasi publik memang perlu. Demi Indonesia yang lebih baik