30 persen lebih dari total RAPBN 2013 habis untuk membayar gaji PNS

Pemerintah mengumumkan menyiapkan sekitar Rp1.600 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2013 nanti.

Sebagian besar uang itu habis untuk membayar pegawai negeri sipil (PNS).

Kementerian Pertahanan dan TNI memang tercatat sebagai kementerian yang memperoleh porsi terbesar yakni sekitar Rp177 triliun.

Namun menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), pemenang sebenarnya adalah bukan rakyat kebanyakan, namun adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Di tengah kritik akan tidak efektif serta korupnya birokrasi Pemerintahan, PNS lagi-lagi akan mendapat kenaikan gaji tujuh persen tahun depan.

Berdasarkan catatan Fitra, seluruh PNS yang dipekerjakan Pemerintah Pusat memperoleh total Rp241,1 triliun untuk 4,7 juta PNS.

Selain itu, Rp306,2 triliun lagi akan dialokasikan untuk membayar gaji PNS yang bekerja di pemerintahan daerah (Pemda) di seluruh Indonesia.

Sehingga total gaji pegawai memangsa anggaran sebesar Rp546,3 triliun.

Dengan demikian, ada total sekitar Rp 547 triliun anggaran negara yang , atau sekitar 30 persen lebih dari total RAPBN 2013 habis hanya untuk membayar gaji PNS saja.

Itu belum termasuk biaya yang dikeluarkan untuk ongkos administrasi dan operasional, seperti untuk mebiayai perjalanan dinas luar kota hingga ke luar negeri

Uchok Sky Khadafi, Koordinator Fitra, menjelaskan pada RAPBN 2013, alokasi pemerintah untuk gaji pegawai untuk PNS di Pemda itu berasal dari anggaran berbentuk dana alokasi Umum (DAU).

Padahal DAU sebetulnya bukan untuk belanja pegawai saja, tapi seharusnya dibagi untuk belanja pelayanan kepada masyarakat.

"Tetapi, banyak Pemda tidak sanggup menggaji pegawai sendiri, terpaksa mempergunakan DAU ini sepenuhnya untuk belanja pegawai Pemda. Tentu dengan mengkorbankan belanja untuk pelayanan publik," kata Uchok dalam keterangan persnya di Jakarta, akhir minggu ini.

Sementara anggaran kemiskinan kalau menggunakan data BPS, hanya menerima alokasi anggaran sebesar Rp 75,3 triliun, dan ini berarti tiga kali lebih rendah dari belanja gaji PNS.

"Ini berarti RAPBN 2003 bukan anggaran milik rakyat miskin. Biarpun sudah diberikan remunerasi, gaji ke 13, tetap saja pelayanan kepada publik sangat mengecewakan sekali, dan korupsi masih merejalela," kata Uchok.

Sementara itu, pengamat ekonomi yang juga Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad Wibowo, menilai banyaknya jumlah PNS disebabkan sektor swasta belum banyak berkembang.

Akibatnya, anggaran negara lewat birokrasi dijadikan sumber utama penyediaan lapangan kerja.

Dradjad menilai seharusnya era birokrasi gemuk yang boros dihentikan, dengan adanya pemimpin yang berani mengurangi jumlah PNS.

"Dengan cara itu belanja PNS ini ditekan. Kalau mau belanja pegawai masuk akal dan birokrasi efisien, solusinya ya kurangi jumlah PNS," kata Dradjad.

SUMBER

Perampingan birokrasi dari dulu cuma wacana aja, realisasinya gak ada. Kayaknya memang gak ada niat serius dari pemerintah untuk masalah ini. Kalo kayak gini terus, lama kelamaan bisa bankrut nih negara....

Mampir juga di mari Gan..