SEJARAH
Secara etimologi kata Riau berasal dari bahasa Portugis, Rio berarti sungai. Pada tahun 1514 terdapat sebuah ekspedisi militer Portugis menelusuri Sungai Siak, dengan tujuan mencari lokasi sebuah kerajaan yang diyakini mereka ada pada kawasan tersebut, dan sekaligus mengejar pengikut Sultan Mahmud Syah yang melarikan diri setelah kejatuhan Malaka.
Pada awal abad ke-16, Tome Pires dalam bukunya Suma Oriental mencatat bahwa kota-kota di pesisir timur Sumatera antara Arcat (Aru dan Rokan) hingga Jambi merupakan pelabuhan raja-raja Minangkabau. Dimasa inipula banyak pengusaha Minangkabau yang mendirikan kampung-kampung pedagang di sepanjang Sungai Siak, Kampar, Rokan, dan Inderagiri. Satu dari sekian banyak kampung yang terkenal adalah Senapelan yang kemudian berkembang menjadi Pekanbaru.[9]
Pada masa kejayaan Kesultanan Siak Sri Inderapura yang didirikan oleh Raja Kecil, kawasan ini merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Siak. Sementara, Riau dirujuk hanya kepada wilayah Yang Dipertuan Muda (raja bawahan Johor) di Pulau Penyengat, kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang, dan Riouw, dieja oleh masyarakat setempat menjadi Riau.
Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah Kesultanan Siak Sri Inderapura dan Residentie Riouw dilebur dan tergabung dalam Provinsi Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Kemudian Provinsi Sumatera dimekarkan menjadi tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Dominannya etnis Minangkabau dalam pemerintahan Sumatera Tengah, menuntut masyarakat Riau untuk membentuk provinsi tersendiri. Selanjutnya pada tahun 1957, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah dimekarkan menjadi tiga provinsi yaitu Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Kemudian yang menjadi wilayah provinsi Riau yang baru terbentuk adalah bekas wilayah Kesultanan Siak Sri Inderapura dan Residentie Riouw serta ditambah Bangkinang yang sebelumnya pada masa pendudukan tentara Jepang dimasukan ke dalam wilayah Rhio Shu.
Kemudian berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25, pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru resmi menjadi ibu kota provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang. Namun pada tahun 2002, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002, Provinsi Riau kembali dimekarkan menjadi dua provinsi, yaitu Riau dan Kepulauan Riau.[11] Hal ini juga tidak lepas dari ketidakpuasan masyarakat atas rasa ketidakadilan dalam politik maupun ekonomi terutama yang berada pada kawasan kepulauan.

KEKAYAAN ALAM:
MINYAK BUMI
Kontribusi produksi minyak bumi yang berasal dari Propinsi Riau mencapai 50 persen dari produksi minyak nasional. Dari produksi sekitar 950 ribu barel per hari, Riau menyumbang sebesar 470 ribu barel per hari. Sumbangan terbanyak berasal dari Chevron Pacific Indonesia dengan rata-rata produksi 370 ribu barel per hari.

Menurut Gubernur Riau, Rusli Zaenal, pihaknya bersyukur atas kontribusi yang signifikan tersebut bagi devisa negara. “Dukungan daerah, khususnya masyarakat diperlukan agar operasional produksi minyak dan gas bumi di Riau bisa berjalan lancar,” katanya saat bertemu rombongan industri hulu migas Riau di kantornya, Rabu (30/3).

Rombongan dipimpin Kepala Perwakilan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BPMIGAS) wilayah Sumatera Bagian Utara, Baris Sitorus dan dua belas kontraktor kontrak kerja sama yang beroperasi di Riau.

Rusli mengatakan, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas telah membuktikan tidak hanya memberikan tambahan pendapatan daerah. Namun, efek berganda yang dihasilkan dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah sekitar operasi. “Kami siap memberi dukungan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah,” kata dia.

Dukungan serupa diungkapkan Kepala Kepolisian Daerah Riau, Inspektur Jenderal, Suedi Husein saat pertemuan yang digelar terpisah. Dia menjelaskan, kepolisian selalu siap membantu dan mengamankan kegiatan hulu migas. Salah satunya, pengurusan bahan peledak di Polda Riau yang berlangsung dengan cepat sesuai dengan ketentuan.

Baris mengatakan, pertemuan dengan pemangku kepentingan di daerah dilakukan untuk membina silaturahmi dan koordinasi agar pelaksanaan kegiatan hulu migas berlangsung aman, lancar, dan tidak ada pihak yang dirugikan.
[IMG]logo_pematang_gs1[/IMG]


KELAPA SAWIT
Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP) Dinas Perkebunan Riau, Ferry HC Selasa (25/1) mengatakan bahwa luas perkebunan sawit di Riau sejak tahun 2010 lalu tidak ada penambahan. Jumlahnya sekitar 2,1 juta hektar. Kebun sawit rakyat mendominasi dengan jumlah luasannya mencapai 51 persen dari jumlah total kebun sawit di Riau.

Data Dinas Perkebunan mencatat, luas kebun sawit rakyat mencapai 1,1 juta hektar. Sedangkan luas perkebunan perusahaan negara mencapai 79.546 hektare, luas perkebunan swasta mencapai 906.978 hektare. Dari 2,1 juta hektar kebun sawit di Riau mampu memproduksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) per tahun mencapai sekitar 7 juta ton.

Dinas Perkebunan Provinsi Riau berkomitmen untuk tidak merekomendasikan perluasan kebun kelapa sawit skala besar, selama rencana tata ruang wilayah (RTRW) Riau belum rampung. "Pemprov Riau hingga kini masih belum melakukan penambahan luas kebun sawit. Baik untuk perkebunan perusahaan negara maupun swasta selama belum ada kepastian kami tidak akan merekomendasikan," terangnya.

masih bnyak kekayaan alam yang berasal dari riau

nb: sudah sepantasnya riau lebih diperhatikan oleh pemerintah pusat