Quote:Numpang tanya pak, aku laki-laki agama islam punya 1 istri dan 1 anak perempuan. Masalahnya aku mau nikah lagi dengan wanita lain tapi tidak mau bercerai dengan istri pertama. Mohon info tata cara untuk berpoligami. Tks
Alex komarudin
By kompasiana


Menjawab pertanyaan sdr.
Poligami/beristri lebih dari 1 orang, pengaturannya terdapat didalam pasal 3 s/d 5 UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan dan pasal 55 s/d pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya didalam suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, akan tetapi terdapat pengecualian dimana seorang suami dapat memiliki istri lebih dari satu orang, yaitu :
a.Suami mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
b.Dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan, suami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  • Adanya persetujuan dari istri (baik berupa lisan maupun tulisan)
  • Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak mereka
  • Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak mereka

c.Pengadilan akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
  • Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  • Istri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  • Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Namun adanya suatu keadaan dimana persetujuan dari istri tidak diperlukan oleh suami yang ingin beristri lebih dari satu orang, apabila :
  • Istri tidak dapat dimintai persetujuannya dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian/
  • Tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun/
  • Karena sebab lain yang mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan

Semoga dapat membantu
Quote:Original Posted By Thirt13n
Permisi nubie mau nanya"
maaf nih ya kalo salah kamar.

gini, ane kan sering ke rumah pacar. nah disana sering orang mabuk"an.
kemaren ane sempet dipalak pake ngancem" mau dipukulin gtu.
ngancem gara" ane gak mau ngasih duit.

yaudah males ribut dikampung pacar, ane kasih duitnya.
nah yang mau ane tanyain, kalo sekali lg kejadian kaya gitu kejadian lagi, bisa gak ane perkarain ke polisi? itu yang malak" bisa dipenjara ga?

makasih sebelumnya.


jawaban :

pasal 368 (1) KUHP : “barangiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan".

Pasal 492 (1) KUHP : “barang siapa dengan keadaan mabuk dimuka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang diharuskan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari, atau pidana denda paling banyak Rp. 375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)".

Pasal 1 (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum : “yang dimaksud dengan dimuka umum adalah dihadapan orang banyak atau orang lain termasuk juga yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang".

Menurut kami, pemalakan yang dilakukan oleh pemabuk itu telah memenuhi pemerasan dan pengancaman pasal 368 KUHP serta pelanggaran terhadap ketertiban umum pasal 492 KUHP diatas. Sehingga saudara bisa saja membuat laporan kepada POLISI mengenai hal tersebut, tidak lupa disertakan dengan bukti yang kuat dan saksi-saksi yang melihat. Sekian dan terima kasih semoga bermanfaat.
Quote:Original Posted By SISNPlawfirm


jawaban
Karena kami tidak mengetahui apa agama dari ibu mertua saudari dan suami saudari, maka kami akan menjawab ini dari dua sisi yaitu apabila beragama islam menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan selain beragama islam menggunakan hukum perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Landasan hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) :
  • Pasal 171 (b) KHI : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

  • Pasal 171 (c) KHI : “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan pernikahan dengan Pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

  • Pasal 171 (f) KHI : “ Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah Pewaris yang meninggal dunia"

  • Pasal 171 (h) KHI : “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan lain sebagianya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan.”

  • Pasal 195 (1) KHI : “wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris.”

  • Menurut KHI pasal 209 (2) : terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.



Kesimpulan :
  1. Bagaimana status hukum Pesan lisan tersebut :
    Pesan lisan yang ibu mertua saudari sampaikan, mengenai pemberian sebuah rumah untuk suami dan adik ipar saudari setelah beliau meninggal nantinya menurut ketentuan KHI adalah suatu wasiat yang disampaikan secara lisan. Untuk dapat memenuhi wasiat secara lisan ini, maka harus terpenuhi dua orang saksi yang mendengar penyampaian wasiat tesebut. Karena saat ini hanya Budhe Ipar saudari yang mendengar sedangkan bapak mertua menyangkal dan juga beliau telah meninggal dunia, maka pemenuhan unsur 2 orang saksi ini tidak dapat terwujud. Sehingga wasiat secara lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
  2. Mengenai hak waris yang diterima anak angkat :
    Anak angkat didalam hukum islam tidak mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya. Namun oleh KHI di tetapkan bahwa anak angkat menerima wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, dan yang perlu diingat bahwa bagian 1/3 itu tidak boleh melebihi bagian minimal yang di terima oleh para ahli waris.

    Landasan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) :

  • KUHPer pasal 931 : “Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan menggunakan akta olografis atau tulis tangan, akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.”
  • KUHPer Pasal 932 : “wasiat olografis harus seluruhnya di tulis tangan dan di tandatangani oleh Pewaris.”
  • KUHPer Pasal 938 : “ wasiat dengan akta umum dibuat dengan dihadapan notaris dan dua orang saksi.”
  • KUHPer Pasal 940 : “Bila Pewaris hendak membuat suatu wasiat tertutup atau rahasia, dia dalam menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri menulisnya, ataupun jika dia menyuruh orang lain menulisnya, kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel.”
  • KUHPer. Pada dasarya KUHP tidak mengenal anak angkat, hanya mengenal anak diluar nikah yang diakui pada pasal 280-290 KUHPer, hal ini berbeda dengan pengangkatan anak yang dikenal secara umum, untuk itu Pemerintah belanda mengeluarkan Stb. 1917 No. 129 pasal 5-15 tentang pengangkatan anak .Menurut R. Soeroso, Staatsblad tersebut merupakan satu-satunya pelengkap dari KUHPer.
  • Stb 1917 No. 129 Pasal 12 memberikan ketentuan, bahwa adopsi menyebabkan anak angkat tersebut berkedudukan sama dengan anak sah dari pernikahan orang tua yang mengangkatnya. Termasuk, jika yang mengangkat anak tersebut seorang janda, anak angkat (adoptandus) tersebut harus dianggap dari hasil pernikahan dengan almarhum suaminya
.
Kesimpulan :
  1. Status hukum pesan lisan
    Pesan lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena apabila mau disebut sebagi wasiat maka syaratnya hanya bisa dibuat dengan cara tertulis seperti yang disebutkan diatas, tidak dengan cara lisan.
  2. Hak waris yang diterima anak angkat :
    kedudukan anak angkat hukumnya adalah sama dengan anak yang dilahirkan dalam suatu pernikahan, oleh karena itu dalam ketentuan ini anak angkat tersebut mempunya hak mewaris kepada orang tua angkatnya. Pada kasus saudari apabila menggunakan ketentuan ini, maka suami dan adik ipar saudari dapat hak mewaris dari orang tua angkat.
  3. Bagaimana cara dan prosedur meminta bantuan Advokat?
    Pasal 1 (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT: “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Klien.”Pasal 1 (9) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT: “Bantuan hukum adalah jasa hukum yag diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.”
    Saudari dapat datang ke salah satu kantor Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum (apabila ingin meminta bantuan hukum) untuk konsultasi mengenai persoalan yang saudari alami, kemudian Advokat tersebut akan menawarkan jasa hukum apa saja yang akan dilakukan termasuk didalamnya honorarium. Apabila terjadi kesepakatan maka hal tersebut akan dituangkan dalam suatu perjanjian jasa hukum. Sejak terjadi kesepakatan tersebut maka kepentingan hukum saudari telah di wakili oleh Advokat tersebut.
  4. Dapatkah membayar Pengacara dengan sistem bagi hasil?
    Mengenai pembayaran Jasa Hukum atau Honorarium, dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT dalam pasal 1 (7) : “ Honorarium merupakan imbalan atas jasa hukum yang diterima Advokat berdasarkan kesepakatan oleh Klien.” Dari pasal tersebut maka seorang Advokat berhak atas Honorarium atas jasa hukum yang telah dilakukannya, dimana besaran Honorarium tersebut merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak yakni Advokat yang bersangkutan dan Klien. Dari penjelasan diatas maka apabila ada kesepakatan antara Advokat yang bersangkutan dengan Klien mengenai Honorarium dengan menggunakan sistem bagi hasil, hal tersebut dapat terjadi.


semoga bermanfaat


Maaf saya lupa, agama kami muslim. Terima kasih atas informasinya. Saya sudah googling tapi infonya kepotong2x. Disini jelas banget dan terperinci.

Kalo boleh satu pertanyaan terakhir.
Karena butuh uang cepat, Bapak angkat dengan usulan istri ke 2 pernah meminjam untuk dijual kendaraan roda 4 milik anak angkat pemberian dari ibu angkat (istri pertama) sewaktu beliau masih hidup (STNK+BPKB an. anak angkat). Proses peminjaman tidak ada bukti tertulis apapun dan dijanjikan dikembalikan dalam bentuk uang seharga mobil tsb beberapa bulan kemudian. Setelah waktunya tiba untuk ditagih, Bapak angkat dan istri ke dua menolak mengembalikan dengan alasan anak angkat tidak berhak menerima pemberian kendaraan tsb. dari ibu angkat. Dengan kondisi bapak angkat sekarang sudah meninggal bagaimana status peminjaman tersebut diatas dilihat dari kacamata hukum islam (KHI) dan hukum perdata ?

Terima Kasih ya mas
maaf gan aku mau ikutan konsultasi nih boleh gak

si A dan si B itu suami istri nah si A mempunyai sebuah perusahaan di mana istriku bekerja di situ[untuk selanjutnya istriku katakanlah sebut saja si C] nah si A itu menyuruh si C dengan di sertai ancaman kalau tidak mau melakukan akan apa yang di suruh si A akan di keluarkan dari perusahaannya si A dengan berat hati si C akhirnya mau,nah si A tadi menyuruh si C membelli sebuah truck dari dealer dengan DP Rp.25.000.000 dan si C tadi di suruh mengaku untuk menjadi istri dari si A dengan cara memalsukan foto kopi ktp dari istri si A dan memalsukan tanda tangan dengan di antar sopir si A si C tadi menceritakan kronologinya kepada sopir si A karena pihak dealer percaya maka pihak dealer mengeluarkan truck yg di beli si A tadi.

setelah beberapa tahun ternyata si A bangkrut dan menjual perusahaannya kepada saya yang tak lain suami dari si C [untuk selanjutnya sebut saja saya si D] akan tetapi meskipun yg membeli perusahaan si A tadi si D yg memimpin perusahaan si C jadi si D hanya di belakang layar saja,nah pada suatu hari datanglah pimpinan dari dealer truck dan ternyata pimpinan dari dealer tersebut ternyata polisi[untuk selanjutnya sebut saja si E] mengatakan bahwa pembayaran truck yang sudah di beli menunggak beberapa tahun dan ternyata lagi pimpinan dari dealer tersebut sudah tau bahwa si C itu bukanlah istri dari si A dan si E mengatakan kalau tidak segera di lunasi akan di perkarakan.

Karena ketakutan maka setelah kejadian tersebut si C telpon si A,si A berjanji dan bersedia membayar dengan cara mengangsur setiap bulan nya Rp 1.000.000 si A bilang keadaan dia sekarang sudah berbeda bangkrut dan banyak hutangnya jadi si A sanggupnya membayar dengan cara mengangsur setiap bulannya Rp.1.000.000.malamnya si C cerita kepada suaminya yg tak lain si D [si D ini bekerja di suatu instansi pemerintah yang bergerak di bidang hukum dalam hal ini bukan polisi] karena pengalaman si D masih kurang maka si D tadi konsultasi sama atasan dia si F dan si G,dan atasan si D yang F mengatakan mengatakan harusnya istri kamu itu bisa me yakinkan si E bahwa waktu itu istri kamu dalam kondisi tertekan dan di ancam akan di keluarkan dari perusahaan terbut kalau tidak mau melakukan apa yang di suruh si A, dan atasan si D yang G menyarankan harusnya kamu[dalam hal ini si D] bisa menekan si A dan mengatakan kalau tidak segera di lunasi istri kamu akan di perkarakan sama E,karena istri kamu akan di perkarakan maka dengan otomatis pasti akan menyeret si A juga

Yang menjadi pertanyaan saya,saya masih ragu sama saran dari si F dan G apakah benar langkah tersebut,saya minta saran dan pendapat agan agan semua yg sudah melek hukum[saya masih baru 5 tahun bekerja di instansi pemerintah yg bergerak di bidang hukum dalam hal ini bukan polisi]
mau nanya masalah kontak kerja

jadi begini krolologisnya :
ane mahasiswa yang akan ngejalanin sidang tugas akhir
berhubung masih kekurangan sks, ane harus ngebujuk seorang dosen supaya ngelulusin ane dikuliahnya
kalo engga ane ga bisa ngejalanin sidang tugas akhir dan harus DO dari kampus
awalnya sang dosen setuju buat ngelulusin ane dengan syarat tertentu

tapi keesokan harinya sang dosen malah ngasih syarat lain
ane harus kerja ditempatnya selama satu taun kedepan
dia bilang kalo ane ga mau, dia juga ga mau ngeluarin nilai buat ane
akhirnya dengan terpaksa ane tanda tangan kontrak kerja ama dia (diatas materai tentunya)
soalnya kalo engga ane bisa di DO dari kampus

nah, yang memberatkan ane sebenernya isi dari kontrak tersebut
insentif yang ane dapet bisa dibilang relatif kecil dibanding dengan jumlah jam dan beban kerja
selain itu banyak pasal2 yang ane kurang setuju (nahan ijazah, penalty, harus cari pengganti kalo resign)
tadinya ane mau komplen tapi berhubung waktu yang mepet ane terpaksa menyetujui semua pasal dalam kontrak tersebut

kira2 solusi untuk masalah ane gimana ya ?

mau tanya

siang nih gan

saya mau tanya tentang UU ITE pasal 33.

apakah orang yg di insult dlm sebuah forum / situs jejaring sosial bisa menyeret orang yg menginsult ke pengadilan dg dasar hukum UU ITE pasal 33 ?
Permisi Sesepuh-sesepuh Hukum
Ane mau minta bantuian nih.,
Ane punya masalah:
Pada tgl 26 September 2012 Ane berangkat kerja pakai motor ke kantor, tiba - tiba dijalan disruduk(tabrak) Bus dari belakang, motor ane rusak parah dan ane dirawat dirumah sakit selama 4 hari.,kasus ini ditangani oleh Polisi Sektor(Polsek) setempat.
Nah pas ane ke kantor polisi untuk meminta pertanggung jawaban si penabrak,ane di ketemukan dengan pihak si supir,PIhak yang punya bus ternyata angkat tangan, kata pihak yang punya bus, itu kesalahan si supir.
Yang ane liat pihak si supir pun orang gak punya.,
Disini ane cuma mau menuntut motor ane dibenerin kembali 100%, karena itu motor baru.,cuma ane kasian juga kalau menuntut sama pihak supir bus.,
KOndisi BUs nya itu Remnya Blong.
Nah yang ane mau tanyakan:
1. Bisa tidak ane meminta pertanggung jawaban pihak yang punya BUS, karena Rem BUs nya Blong?
2. Kalau bisa dasar hukumnya seperti apa dan caranya seperti apa..?

PLease kalau ada yang ngerti, ane minta tolong ya gan....

Istri bawa anak

Makasih gan sebelumnya ni bermamfaat sekali buat ane gan

Mau tanya gan,,
Ane mau ngelaporin istri ane karena sudah bawa anak ane pergi gan sudah 5 bulan gada info sama sekali ane khawatir sama anak anae gan soalnya istri ane pergi sama ibunya,adiknya bapaknya sudah meninggal rumah tidak punya tidak tidak kerja,sama saudara dari bapaknya ada masalah jadi jauh begitu juga sama saudara dari ibunya ada masaslah jadi jauh skarang itu kehidupan istri ane sebatang kara gan,,ane khawatir sekali sama anak ane gan,,

cara melaporkan kepolisinya gimana y gan n bisa di jerat pasal apa gan???
terus pake biaya tidak??n harrus pake pengacara juga tidak??

ane sumpah ga bisa apa2 gan istri ane tiba ninggalin ane tanpa ada sedikit masalah pun awal??Please gan minta pencerahanya

Thank,s gan
Permisi agan2 sesepuh kaskus dan para pakar hukum.

Saya punya masalah tentang pertanahan, ceritanya begini:

Dulu ada seorang perempuan, perempuan ini anak orang kaya inisialnya ( R )
( R ) ini mempunyai anak pungut inisilal nya ( Y ) sama ( D )
si ( Y ) ini menjadi seorang gugu waktu jaman belanda dan si ( D ) ini di sekolahkan ke luar negri.

Perlu di ketahui si ( Y ) ini alm kake saya.

si ( R ) ini mempunyai 50h sawah semuanya di bagi2 ke penggarap nah alm ( Y ) ini di kasih 10h sawah karna pada jaman itu penggarap tidak boleh lebih dari 5h makan di ambilah 5h salah lainnya oleh penggarap yg lain, setelah ( Y ) alm kake saya meninggal si ( D ) datang ingin mengambil sawah tersebut menjadi miliknya dan ingin mensetifikatkan nya, tapi tidak berhasil karna yang berhak atas sawah tersebut adalah alam si ( Y ) karna dia sebagai penggarap sawah tersebut.
Perlu di ketahui sawah tersebut belum di sertifikatkan masih ( surat Leter C ) statusnya .

Yang ingin saya tanyakan:

1. Berhak kah anak2 nya si ( D ) ini atas sawah tersebut? karna belakangan saya dengar sawah tersebut telah di jual oleh anak nya si ( D )
2. Apa langkah2 yang harus saya lakukan untuk merebut sawah tersebut.

Saya mohon maaf apabila dalam penulisan ada kata2 yg tidak di mengerti.





saya mau cerita gan

Saya kontrak rumah 10 tahun dengan seseorang sebut namanya A, dimana A adalah putra si B, sebelum saya pakai, kontrak rumah itu sudah saya bayar lunas pada si A, ternyata yang jadi masalah adalah A sama sekali tidak memberikan uang itu ke B (menilep uang kontrak), dan B menganggap tidak pernah tahu bahwa rumah itu dikontrakkan. B mengancam saya bahwa saya harus segera keluar dari rumah itu karena perjanjian tidak sah, yakni berurusan dengan orang yang tidak punya sertifikat tanah

bukti transaksi yang ada, pembayaran DP dan pembayaran kuitansi nota dengan materai sama si A, berisi tanggal perjanjian kontrak berlaku dari tahun xxx hingga xxx,

1. apakah transaksi sah?
2. si B berkeras kalau saya harus menambah nominal kontrak secara paksa dan dalam waktu dekat, kalau tidak maka saya akan diusir dari tempat itu
3. Apakah b berhak mengusir saya? padahal saya mengontrak itu pada si A selama 10 tahun (br terpakai 1tahun) yang merupakan Waris dari B?
4. kalau B mengusir secara paksa apakah saya bisa bertahan di tempat itu berbekal surat kwitansi tersebut?

thanks gan

Kewajiban konsumen atas barang cicilannya yang hilang

Sebelumnya saya pernah Post disini:
http://www.kaskus.co.id/showthread.p...#post757389444

Cuma sepertinya pas juga saya post kembali disini

Inti yang saya mau tanyakan: Apakah kewajiban konsumen (si pencicil) terhadap pihak Leasing apabila barang cicilannya (dalam hal ini mobil) hilang, dan pada kasusnya asuransi tidak mau meng cover.
Apakah cicilan perbulannya tetap harus dibayarkan hingga lunas walau barang cicilannya sudah tidak ada, atau kewajiban cicilannya pun ikut hilang juga ?

Terimakasih sebelumnya mas'e bu'e ...
Quote:Original Posted By HellStaff
maaf gan aku mau ikutan konsultasi nih boleh gak

si A dan si B itu suami istri nah si A mempunyai sebuah perusahaan di mana istriku bekerja di situ[untuk selanjutnya istriku katakanlah sebut saja si C] nah si A itu menyuruh si C dengan di sertai ancaman kalau tidak mau melakukan akan apa yang di suruh si A akan di keluarkan dari perusahaannya si A dengan berat hati si C akhirnya mau,nah si A tadi menyuruh si C membelli sebuah truck dari dealer dengan DP Rp.25.000.000 dan si C tadi di suruh mengaku untuk menjadi istri dari si A dengan cara memalsukan foto kopi ktp dari istri si A dan memalsukan tanda tangan dengan di antar sopir si A si C tadi menceritakan kronologinya kepada sopir si A karena pihak dealer percaya maka pihak dealer mengeluarkan truck yg di beli si A tadi.

setelah beberapa tahun ternyata si A bangkrut dan menjual perusahaannya kepada saya yang tak lain suami dari si C [untuk selanjutnya sebut saja saya si D] akan tetapi meskipun yg membeli perusahaan si A tadi si D yg memimpin perusahaan si C jadi si D hanya di belakang layar saja,nah pada suatu hari datanglah pimpinan dari dealer truck dan ternyata pimpinan dari dealer tersebut ternyata polisi[untuk selanjutnya sebut saja si E] mengatakan bahwa pembayaran truck yang sudah di beli menunggak beberapa tahun dan ternyata lagi pimpinan dari dealer tersebut sudah tau bahwa si C itu bukanlah istri dari si A dan si E mengatakan kalau tidak segera di lunasi akan di perkarakan.

Karena ketakutan maka setelah kejadian tersebut si C telpon si A,si A berjanji dan bersedia membayar dengan cara mengangsur setiap bulan nya Rp 1.000.000 si A bilang keadaan dia sekarang sudah berbeda bangkrut dan banyak hutangnya jadi si A sanggupnya membayar dengan cara mengangsur setiap bulannya Rp.1.000.000.malamnya si C cerita kepada suaminya yg tak lain si D [si D ini bekerja di suatu instansi pemerintah yang bergerak di bidang hukum dalam hal ini bukan polisi] karena pengalaman si D masih kurang maka si D tadi konsultasi sama atasan dia si F dan si G,dan atasan si D yang F mengatakan mengatakan harusnya istri kamu itu bisa me yakinkan si E bahwa waktu itu istri kamu dalam kondisi tertekan dan di ancam akan di keluarkan dari perusahaan terbut kalau tidak mau melakukan apa yang di suruh si A, dan atasan si D yang G menyarankan harusnya kamu[dalam hal ini si D] bisa menekan si A dan mengatakan kalau tidak segera di lunasi istri kamu akan di perkarakan sama E,karena istri kamu akan di perkarakan maka dengan otomatis pasti akan menyeret si A juga

Yang menjadi pertanyaan saya,saya masih ragu sama saran dari si F dan G apakah benar langkah tersebut,saya minta saran dan pendapat agan agan semua yg sudah melek hukum[saya masih baru 5 tahun bekerja di instansi pemerintah yg bergerak di bidang hukum dalam hal ini bukan polisi]


Menjawab pertanyaan HellStaff
Inti dari pertanyaan sdr sebenarnya adalah apakah ada alasan yang menghapuskan kesalahan dari tindakan C yang telah memalsukan foto kopi KTP dan tanda tangan (seolah-olah adalah istri yg sah dari A) ?

Pertama-tama sy terangkan bahwa tindakan A dan C yg telah memalsukan, diatur didalam pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Adapun bunyi pasal 263 ayat (1) KUHP “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yg dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yg diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”.

Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP “Dipidana sebagai pembuat delik, mereka yg melakukan, yg menyuruh melakukan dan yg turut serta melakukan perbuatan”.
Kemudian adakah dasar atau alasan peniadaan pidana yg menghapuskan kesalahan dari tindakan C ? jawaban dari kami adalah ADA secara yuridis.
Alasan penghapus atau peniadaan pidana :
  1. Alasan pembenar : alasan yg menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan atau tindak pidana (actus reus)
  2. Alasan pemaaf : alasan yg menghapuskan kesalahan dikarenakan sifat pertanggung jawaban (mens rea)


Dari cerita sdr, yg menyatakan “si A itu menyuruh si C dengan di sertai ancaman kalau tidak mau melakukan akan apa yang di suruh si A akan di keluarkan dari perusahaannya si A dengan berat hati si C akhirnya mau”, maka dapat ditarik benang merah adanya daya paksa atau keadaan memaksa sehingga berakibat C melakukan pemalsuan tersebut.

Daya paksa (overmacht) diatur didalam pasal 48 KUHP, yg berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. atau dalam bahasa Belanda “Niet Strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen”.
Dalam hal ini Undang-undang hanya menyebut tentang tidak dipidananya seseorang yg melakukan perbuatan karena keadaan yg memaksa, namun Undang-undang tidak menjelaskan apakah yg dimaksud dengan “Keadaan Memaksa”. Dengan demikian penjelasannya diserahkan kepada pendapat dari ahli hukum (doktrin).
Dalam literatur hukum pidana, daya paksa itu dibagi menjadi :
  1. Vis absoluta (daya paksa absolut) : ada paksaan berupa fisik dari orang lain, jadi ia tidak punya pilihan lain sama sekali.
  2. Vis compul siva (daya paksa relatif), dibagi lg menjadi :

  • Daya paksa dalam arti sempit (overmacht in engere zin): disebabkan oleh orang lain
  • Daya paksa dalam keadaan darurat (noodtoestand) : disebabkan oleh bukan manusia (cth : gempa, bencana alam, dsb).

Dengan demikian kesalahan dari perbuatan C yg memalsukan dapat dimaafkan karena adanya suatu daya atau keadaan memaksa dari A.
Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Moeljatno yatu “Atas perbuatan yg dilakukan orang karena pengaruh daya paksa, dimana fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, maka orang itu dapat dimaafkan kesalahannya”.

Semoga bermanfaat.
Quote:Original Posted By ksks12345
saya mau cerita gan

Saya kontrak rumah 10 tahun dengan seseorang sebut namanya A, dimana A adalah putra si B, sebelum saya pakai, kontrak rumah itu sudah saya bayar lunas pada si A, ternyata yang jadi masalah adalah A sama sekali tidak memberikan uang itu ke B (menilep uang kontrak), dan B menganggap tidak pernah tahu bahwa rumah itu dikontrakkan. B mengancam saya bahwa saya harus segera keluar dari rumah itu karena perjanjian tidak sah, yakni berurusan dengan orang yang tidak punya sertifikat tanah

bukti transaksi yang ada, pembayaran DP dan pembayaran kuitansi nota dengan materai sama si A, berisi tanggal perjanjian kontrak berlaku dari tahun xxx hingga xxx,

1. apakah transaksi sah?
2. si B berkeras kalau saya harus menambah nominal kontrak secara paksa dan dalam waktu dekat, kalau tidak maka saya akan diusir dari tempat itu
3. Apakah b berhak mengusir saya? padahal saya mengontrak itu pada si A selama 10 tahun (br terpakai 1tahun) yang merupakan Waris dari B?
4. kalau B mengusir secara paksa apakah saya bisa bertahan di tempat itu berbekal surat kwitansi tersebut?

thanks gan


Menjawab pertanyaan ksks12345
Pertama-tama sy akan jelaskan terlebih dahulu mengenai hukum perjanjian sewa menyewa secara umum.

Syarat sah perjanjian diatur didalam pasal 1320 KUHPerdata “Supaya terjadi perjanjian yg sah perlu dipenuhi 4 syarat, yaitu : 1. Kesepakatan mereka yg mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yg halal atau terlarang”.

Didalam pasal 1320 KUHPerdata terdapat 2 syarat, yaitu syarat subyektif (1 dan 2) serta syarat obyektif (3 dan 4). Dalam hal ini apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (perjanjian tetap mengikat selama tidak dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak ke muka Hakim). Lalu apabila syarat 3 dan 4 tidak terpenuhi, maka berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (dari awal perjanjian itu telah batal atau dianggap tidak pernah ada).

Pengertian sewa menyewa diatur didalam pasal 1548 KUHPerdata “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana,pihak yg satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yg lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yg disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu”.

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensuil, artinya adalah sudah sah dan mengikat pada detik terjadinya sepakat mengenai harga dan barangnya.

Jawaban atas pertanyaan sdr;
  1. Transaksi yg dilakukan sdr dengan A adalah sah secara hukum, karena sdr telah melaksanakan kewajiban, yaitu membayar harga sewa kepada A dan A juga telah menyerahkan rumah tersebut untuk dinikmati oleh sdr dalam waktu tertentu. Dalam hal ini sewa selama 10 tahun.
  2. B tidak dapat meminta untuk merubah apa yg telah disepakati antara sdr dengan A, karena semua ketentuan yg telah disepakati (harga yg dibayar dan jangka waktu sewa) bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yg membuatnya serta tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan dari kedua belah pihak (sdr dan A). Hal ini sebagaimana pasal 1338 KUHPerdata “Semua persetujuan yg dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yg membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yg ditentukan oleh Undang-undang”.
  3. B tidak berhak secara serta merta untuk mengusir sdr, namun B berhak untuk melakukan pembatalan terhadap perjanjian yg dilakukan oleh sdr dengan A. Dalam hal ini B hanya dapat melakukan pembatalan perjanjian di muka Hakim Pengadilan dikarenakan syarat subyektif pasal 1320 KUHPerdata tidak dipenuhi (lihat penjelasan diatas).
  4. Sy jelaskan kembali apabila selama waktu sewa, sdr selaku penyewa dalam memanfaatkan barang yg disewakan (rumah) diganggu oleh pihak ketiga (B) berdasarkan suatu hak yg dikemukakannya, maka sdr diberikan hak untuk menuntut A selaku pihak yg menyewakan. Lalu apabila B sampai menggugat sdr di muka Pengadilan, maka sdr jg diberikan hak untuk menuntut dan menarik A sebagai pihak yg bertujuan untuk melindungi kepentingan sdr selaku penyewa yg beritikad baik. Dalam hal ini apabila perjanjian tersebut dibatalkan oleh Hakim, maka A dan B berkewajiban untuk mengembalikan sisa uang milik sdr yg telah diserahkan kepada A (sisa uang sewa selama 9 tahun). Dengan demikian PENYEWA YG BERITIKAD BAIK MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM.


Semoga bermanfaat
Quote:Original Posted By AD17YA
Permisi Sesepuh-sesepuh Hukum
Ane mau minta bantuian nih.,
Ane punya masalah:
Pada tgl 26 September 2012 Ane berangkat kerja pakai motor ke kantor, tiba - tiba dijalan disruduk(tabrak) Bus dari belakang, motor ane rusak parah dan ane dirawat dirumah sakit selama 4 hari.,kasus ini ditangani oleh Polisi Sektor(Polsek) setempat.
Nah pas ane ke kantor polisi untuk meminta pertanggung jawaban si penabrak,ane di ketemukan dengan pihak si supir,PIhak yang punya bus ternyata angkat tangan, kata pihak yang punya bus, itu kesalahan si supir.
Yang ane liat pihak si supir pun orang gak punya.,
Disini ane cuma mau menuntut motor ane dibenerin kembali 100%, karena itu motor baru.,cuma ane kasian juga kalau menuntut sama pihak supir bus.,
KOndisi BUs nya itu Remnya Blong.
Nah yang ane mau tanyakan:
1. Bisa tidak ane meminta pertanggung jawaban pihak yang punya BUS, karena Rem BUs nya Blong?
2. Kalau bisa dasar hukumnya seperti apa dan caranya seperti apa..?

PLease kalau ada yang ngerti, ane minta tolong ya gan....


Menjawab pertanyaan sdr AD17YA
Perbuatan supir yg mengendarai bus dalam keadaan rem tidak berfungsi sehingga menabrak dan mengakibatkan rusaknya motor serta luka-luka pada sdr, dapat dikualifikasikan dalam 2 ketentuan hukum, yaitu :
  1. Pidana :
    Dalam hal rem blong :
    Pasal 286 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan “Setiap orang yg mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dijalan yg tidak memenuhi persyaratan layak jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah".
    Dalam hal mengakibatkan luka serta kerusakaan kendaraan :
    Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan “Setiap orang yg mengemudikan kendaraan bermotor yg karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak dua juta rupiah”.


  2. Perdata :
    Bagi pengemudi bus :
    Pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan yg melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yg menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.
    Pasal 1366 KUHPerdata “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yg disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yg disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”.
    Bagi pemilik bus :
    Pasal 1367 KUHPerdata “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yg disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yg disebabkan perbuatan-perbuatan orang yg menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yg berada dibawah pengawasannya”.


Bertitik tolak dari hal diatas, oleh karena keinginan sdr adalah supaya pemilik bus memperbaiki motor yg ditabrak tersebut, maka menurut sy baiknya sdr mengajukan tuntutan hukum ganti rugi perdata dalam hal adanya perbuatan melawan hukum yg telah dilakukan oleh supir maupun pemilik bus (sebagaimana ketentuan pasal 1367 KUHPerdata). Adapun bentuk tuntutannya adalah agar motor sdr dikembalikan kepada keadaan semula (restutio in integrum).

Semoga bermanfaat
Silahkan anda juga dapat mengajukan pertanyaan seputar permasalahan HUKUM PIDANA (CRIMINAL LAW), HUKUM PERDATA (CIVIL LAW), HUKUM KELUARGA (FAMILY LAW) dan HUKUM PERBURUHAN (LABOUR LAW) melalui sms di no 087882717161.

hormat kami,
Siswodihardjo&Partners Law Firm
gan, tolong hukuman maksimal utk kejahatan penganiyayaan berat maksimal smp brp thn?....misalnya kasusnya...kedua matanya dibikin buta, lidahnya di potong, n kedua tangan dipotong
ok ditunggu infonya thanx gan
Konsultasi gratis,waktu kuliah bayar gak sih?
Enggak ? Pantes dapet ilmu nya juga yg cuma-cuma
Quote:Original Posted By argam
Konsultasi gratis,waktu kuliah bayar gak sih?
Enggak ? Pantes dapet ilmu nya juga yg cuma-cuma


biarin laaa.... kadang-kadang lucu tau...
Quote:Original Posted By SISNPlawfirm
Menjawab pertanyaan sdr AD17YA
Perbuatan supir yg mengendarai bus dalam keadaan rem tidak berfungsi sehingga menabrak dan mengakibatkan rusaknya motor serta luka-luka pada sdr, dapat dikualifikasikan dalam 2 ketentuan hukum, yaitu :
  1. Pidana :
    Dalam hal rem blong :
    Pasal 286 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan “Setiap orang yg mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dijalan yg tidak memenuhi persyaratan layak jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah".
    Dalam hal mengakibatkan luka serta kerusakaan kendaraan :
    Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan “Setiap orang yg mengemudikan kendaraan bermotor yg karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak dua juta rupiah”.


  2. Perdata :
    Bagi pengemudi bus :
    Pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan yg melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yg menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.
    Pasal 1366 KUHPerdata “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yg disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yg disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”.
    Bagi pemilik bus :
    Pasal 1367 KUHPerdata “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yg disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yg disebabkan perbuatan-perbuatan orang yg menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yg berada dibawah pengawasannya”.


Bertitik tolak dari hal diatas, oleh karena keinginan sdr adalah supaya pemilik bus memperbaiki motor yg ditabrak tersebut, maka menurut sy baiknya sdr mengajukan tuntutan hukum ganti rugi perdata dalam hal adanya perbuatan melawan hukum yg telah dilakukan oleh supir maupun pemilik bus (sebagaimana ketentuan pasal 1367 KUHPerdata). Adapun bentuk tuntutannya adalah agar motor sdr dikembalikan kepada keadaan semula (restutio in integrum).

Semoga bermanfaat




Terima Kasih ya gan...,Sukses untuk Team Lawyernya
Banyak membantu kalangan yang buta HUKUM, sayang ane belum ISO.,jadi belum bisa kirim cendol nih...
Gan, ane mao tanya bberapa hal terkait izin impor dan BPOM,
khususnya mengenai product supplement disfungsi ereksi:

1. Klo ane mengimpor product yg sdh established (ber-merk)
di negara asalnya (US) untuk dipasarkan di Indonesia,
apakah cukup izin BPOM saja atau butuh izin DEPKES jg?

2. Setelah mendapat nomor BPOM dan trdaftar sbg importir
resmi merk yg bersagkutan, apakah pedagang lain (kompetitor)
masih boleh mengimport resmi dan mendaftar BPOM utk product tsb?

3. Apakah izin BPOM ane nantinya harus ditempel di kemasan?
Kalau tidak, apakah melanggar hukum? (berhubung packaging
sdh beres di negara asalnya)

4. Apakah dgn mengetahui nomor sertifikat BPOM ane,
kompetitor" ane boleh tinggal ikut"an menempel/menyertakan
nomor BPOM ane di barang yg mereka import tanpa mengurus BPOM?
(jadi istilahnya nomor BPOM ane dibajak, krn barangnya sama persis)

Terimakasih,
t_kio