PALU, KOMPAS.com - Tidak lebih dari 15 orang anggota Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mendatangi kantor DPRD Sigi di Jalan Poros Palu, Palolo. Mereka memprotes oknum anggota DPRD Sigi yang menghamili seorang gadis yang bekerja di lingkungan kantor DPRD Sigi tersebut.

Di halaman depan kantor DPR, anggota FPI berorasi mendesak agar Badan Kehormatan DPRD Sigi memberikan sanksi kepada oknum anggota DPR yang berbuat tak terpuji itu. Selain itu, mereka juga mendesak ketua DPD Partai Gerindra memberikan teguran keras sekaligus pemecatan terhadap oknum anggota DPRD dari Fraksi Gerindra berinisial RW itu.

Ais, koordinator aksi dalam orasinya mengatakan, perbuatan maksiat yang dilakukan oknum anggota DPRD Sigi itu jelas mencoreng nama daerah Sigi. "Sebagai wakil rakyat, RW seharusnya memberikan contoh yang baik, bukan malah memberi pecitraan yang buruk.

"Makanya kami minta oknum PNS dan oknum anggota DPRD yang berbuat asusila itu diberi sanksi tegas. Jika perlu lakukan pemecatan," tandas Ais.

Menurutnya, bukan masalah oknum anggota DPRD tersebut sudah mau bertanggungjawab, melainkan perbuatannya yang mencoreng nama daerah Sigi. Dan ini harus diberi sanksi.

Sekitar kurang lebih satu jam berorasi, akhirnya mereka diterima oleh Ketua DPRD Sigi Budi Luhur dan beberapa anggota dewan lainnya di gedung Budi Luhur. Menurut Budi, tidak ada pemberitahuan baik dari polisi maupun pendemo terkait aksi anggota FPI tersebut.

Budi Luhur menyatakan, persoalan ini sebenarnya sudah selesai karena oknum anggota DPRD yang menghamili seorang gadis PNS yang bekerja di sekretariat dewan tersebut mau bertanggung jawab.

"Ini sudah tidak ada masalah kenapa harus dipermasalahkan. Terus terang yang menjadi korban itu adalah keponakan saya," kata Budi Luhur kesal.

Budi juga menyesalkan aksi yang dilakukan FPI ini hanya berdasarkan sebuah pemberitaan yang dimuat di salah satu media lokal.

"Pemberitaan ini direkayasa. Saya akui saya pernah diwawancara terkait masalah ini, karena yang korban adalah keponakan saya. Saya tidak pernah membawa nama lembaga terkait masalah ini. Ini sudah masuk ke ranah pribadi yang harusnya bukan untuk konsumsi publik," bebernya.

"Dan sekali lagi saya tekankan masalah ini sudah selesai. Tolong ini jangan dijadikan fitnah, " tegas Budi lagi.

Usai dialog, massa FPI akhirnya keluar dari ruang dan kembali dengan tertib.

Editor :Farid Assifa