Belum Ada Rencana Sertifikasi Ustaz
Salah satu akar masalahnya adalah juga masalah kesejahteraan.

VIVAnews - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, mengatakan bahwa keberadaan kelompok radikal memang riil di tengah masyarakat, bukan sekadar kasus-kasus yang muncul seperti di Solo dan Depok.

Pemerintah pun menyiapkan program kontra radikal untuk menghadapinya.
"Orang radikal itu ada, bagaimana upaya mencegah itu, jangan hanya lihat kasus per kasus," ujarnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Senin 10 September 2012.

Namun, dia menegaskan, rapat soal kontraradikal teror di Kantor Wakil Presiden tidak sampai membahas rencana penerapan sertifikasi pemuka agama. "Nanti dulu, kami bicaranya belum sampai situ," kata Djoko.

Menkokesra Agung Laksono justru mempertanyakan apakah perlu sertifikasi pemuka agama. "Apa perlu, itu kan baru usulan," katanya.

Agung menegaskan, sampai saat ini tidak ada usulan resmi atau surat pemberitahuan resmi terkait wacana sertifikasi pemuka agama itu. "Kami serahkan kepada kementerian terkait, tapi tentu tidak bisa dilakukan sendiri. Apalagi soal sertifikasi, saya kira perlu dibicarakan lebih jauh."

Menurutnya, meski Kementerian Agama berada di bawah koordinasinya, urusan terorisme menjadi domain Kemenkopolhukam. "Itu dilaksanakan Menko Polhukam. Bisa saja lintas kementerian, lintas lembaga tapi itu kerjanya Menko Polhukam. Tapi diperkuat dengan kementerian-kementrian yang ada di bawah kami, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial," ujarnya.

Menurut dia, salah satu akar masalahnya adalah juga masalah kesejahteraan. "Jadi ini memang diperlukan tidak hanya dari dilihat aspek keamanan tapi juga soal bagaimana kesejahteraan masyarakat," ujarnya.