Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo merasa gusar dengan berlarut-larutnya pembahasan awal RAPBN 2013 yang belum memasuki pembahasan asumsi makro. Pasalnya, dengan belum ditentukannya asumsi tersebut maka pemerintah belum bisa mengalokasikan anggaran untuk Kementerian lain, termasuk anggaran subsidi yang akan dibahas dengan Komisi VII.

"Begini Pak, kemarin Bapak Ibu ada agenda politik, kami maklum, meskipun kami sakit, karena jadwal kami padat, kalau bicara asumsi ini, supaya bisa turunkan, alokasi anggaran-anggaran, supaya kementerian dapat bekerja. Kami seharusnya mendampingi Kementerian ESDM di Komisi VII untuk pembahasan subsidi," ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (10/9/2012).

Berlarutnya pembahasan ini disebabkan adanya permintaan Anggota Komisi XI terkait indikator kesejahteraan masyarakat seperti asumsi penurunan kemiskinan dan pengangguran serta gini rasio. Menanggapi hal itu, Agus Marto mengaku akan menindaklanjuti masalah tersebut, tetapi dia mengharapkan jangan sampai karena kekurangan itu maka jadwal pembahasan jadi molor.

"Masalah ini tidak bisa pemerintah saja yang bertanggung jawab, DPR-pun harus mendukung supaya kita bisa menghasilkan transaksi berjalan yang lebih baik, neraca perdagangan yang baik," ujarnya.

Agus Marto bersikeras terhadap jadwal ini berdasar pengalamannya pada pembahasan RAPBN-P 2012 di mana karena lamanya pembahasan tersebut, malahan rakyat jadi menderita karena ketidakjelasan kebijakan.

"Kalau harga minyak tidak dimasukkan (lebih dulu), waktu pembahasan BBM Maret yang secara berlebihan,expected inflastion itu sudah terjadi, ini rakyat juga yang menderita," tegasnya sambil menggebrak meja.

Namun, Agus Marto segera mencairkan suasana dengan memberikan penjelasan bahwa tindakannya tersebut hanya meniru tindakan salah seorang anggota Komisi XI DPR RI, yaitu Harry Azhar Azis yang sempat menggebrak meja sewaktu pembahasan RAPBN 2013 beberapa waktu lalu.

"Ini saya ngikutin Pak Harry aja ya gebrak meja," ungkapnya diiringi tawa para peserta rapat.

http://finance.detik.com/read/2012/0...a-dpr?f9911023