Dalam sebuah diskusi yang digelar Sindoradio, bertajuk “Teror Tak Kunjung Padam” di Jakarta, Sabtu (8/9), Direktur Deradikalisasi BNPT mengusulkan sertifikasi terhadap ulama.

Menurutnya, langkah itu sudah dijalankan di Singapura dan Arab Saudi, dan terbukti efektif meredam radikalisme. “Dengan sertifikasi, pemerintah negara dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi,” katanya.

Usulan yang dilontarkan oleh direktur deradikalisasi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) ditanggapi keras oleh berbagai kalangan. Salah satu yang menolak adalah pengurus besar Nahdatul Ulama.

“Pemerintah terlalu jauh kalau mengurusi hal-hal seperti ini,” kata Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Aqil Siroj di Jakarta, Ahad (9/9).

Menurut Said, kiai atau ustadz, atau sebutan lain bagi ulama adalah gelar yang disematkan masyarakat sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan kepada seseorang yang dinilai dan diakui berilmu agama. Itu bukan gelar yang diberikan pemerintah.

Jadi, kata Said, tak tepat andai pemerintah menentukan seseorang pantas atau tidak, berhak atau tidak berhak menyandang gelar ulama melalui sertifikasi.

“Panggilan kiai atau ustadz itu yang menyebutkan masyarakat, bukan pemberian dari pemerintah,” kata kiai penyandang gelar doktor dari Universitas Ummul Qura, Mekkah, itu.

Said menambahkan, jika upaya deradikalisasi hingga saat ini belum memperoleh hasil seperti yang diharapkan, itu bukan semata-mata karena rendahnya peran ulama. “Yang perlu diingat terorisme tidak mengakar pada budaya Islam. Jadi kalau teror sampai sekarang masih ada, itu tidak semata-mata karena peran ulama yang kurang dalam deradikalisasi agama,” katanya. Menurutnya, kondisi yang ada saat ini hendaknya menjadi bahan intropeksi, baik oleh kalangan ulama, BNPT selaku institusi resmi, maupun seluruh elemen masyarakat.

Tanggapan yang lebih keras disampaikan Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab. Menurut Habib Rizieq, usulan tersebut bentuk pelecehan terhadap ulama dan Islam.

“Usulan Sosiolog Unas dan rencana BNPT tentang perlunya sertifikasi ulama dengan motivasi deradikalisasi Agama Islam adalah penghinaan terhadap ulama, bahkan penistaan terhadap agama Islam,” Katanya. Lanjut Habib Rizieq, saat ini BNPT sudah kebablasan. Mereka dinilai tidak paham kesucian agama Islam dan tidak tahu kemuliaan ulamanya.

“BNPT ingin memposisikan Islam dan ulamanya sebagai musuh, sehingga mereka ingin punya justifikasi dan legitimasi untuk “mengerjai” Islam dan ulamanya,” ujarnya

Oleh sebab itu Habib Rizieq menyerukan agar segenap komponen ulama menolak keras usulan gila dan edan BNPT itu. Jika BNPT menjadikan Islam dan ulama sebagai musuh, dia juga menyerukan umat Islam untuk melakukan perlawanan.

Berita terkait dapat dilihat disini