JAKARTA- Bukan berprasangka buruk tapi jelas-jelas terbukti, para anggota Baleg DPR yang studi banding Rancangan Undang-undang (RUU) Palang Merah Indonesia ( PMI) ke Denmark tepergok rekreasi menyusuri keindahan Sungai Copenhagen (Copenhagen Channel). Ironis, kala penghematan digaungkan pemerintah, wakil rakyat malah membuang uang APBN senilai Rp 1,3 miliar --dana ke Denmark dan Turki.

"Mengapa DPR dalam membahas sebuah RUU atau menginisiasi RUU tidak memberikan porsi yang lebih banyak untuk mendengar aspirasi rakyatnya atau bekerja sama dengan ahli di kampus-kampus?" ujar Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam, Jumat (7/9).

Kunjungan kerja (Kunker) ke luar negeri menurutnya adalah bentuk pemborosan anggaran negara. "Sebab agenda studi banding telah menyimpang dari hakikat dan tujuannya. Semangat anggota dewan ke luar negeri lebih pada upaya mengejar dan menambah koleksi touring menggunakan uang rakyat," katanya.

Dikutip dari detikcom, seorang pembaca mengirimkan foto-foto aktivitas para anggota dewan di kawasan Nyhavn, Copenhagen pada pukul 14.30 waktu setempat, Kamis (6/9). Dia mengabadikan momen saat para anggota dewan berada di atas kapal wisata yang sedang menepi di jalan kecil di kawasan itu.

Foto pertama memperlihatkan para anggota DPR yang sebagian di antaranya kaum perempuan sedang duduk-duduk di atas kapal yang bersandar di pinggir sungai. Juga tampak seorang anggota DPR berbatik biru berjalan di atas kapal mencari tempat duduk.

Sedangkan foto kedua memperlihatkan para anggota DPR yang tampak bercengkerama santai di atas kapal berkursi warna biru itu sambil menikmati indahnya sungai Copenhagen. Beberapa diantara mereka tampak mengenakan kacamata hitam untuk menghindari terik matahari. Di atas kapal itu juga terlihat para wisatawan lain yang bukan warga negara Indonesia.

Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono yang juga berangkat ke Denmark tidak membantah tentang hal ini. Ignatius menduga teman-temannya sedang berada di daerah teluk. Namun, Ignatius tidak ikut acara santai ini."Itu daerah teluk mas, saya nggak ke sana," kata Ignatius saat dikonfirmasi, Kamis (6/9) malam.

Seperti diketahui, rombongan anggota Baleg sudah bertolak ke Denmark dan Turki sejak 3 September 2012. Kunjungan kerja akan dilakukan hingga 7 September untuk membahas RUU Palang Merah. Menurut Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), alokasi anggaran ke dua negara itu mencapai sekitar Rp 1,3 miliar dengan rincian alokasi anggaran ke Denmark sebesar Rp 666 juta dan alokasi ke Turki sebesar Rp 636 juta.

Terpisah, Badan Kehormatan (BK) DPR akan memanggil anggota dewan yang tepergok sedang bersantai menyusuri Sungai Copenhagen (Copenhagen Channel), Denmark. BK akan meminta penjelasan atas foto yang termuat di media massa.

"Segera saya bicarakan dalam rapat BK. Menurut saya, naik perahu wisata ini bisa menimbulkan kesan tidak baik meski kunjungan kerjanya sudah selesai," kata Ketua BK DPR M Prakosa.

Moratorium Kunker Menguat

Fakta bahwa kunjungan kerja Badan Legislasi DPR ke Denmark diselingi wisata merubah peta politik di DPR. Awalnya sejumlah fraksi bersikeras pentingnya kunker LN, sekarang usulan moratorium kunker ke LN tak bisa dibendung.

"Setuju moratorium. Sebagai wujud kepedulian terhadap reaksi masyarakat yang cenderung menolak studi banding ini. Sebenarnya kalau DPR melakukan kegiatan studi bandingnya secara selektif, saya yakin tidak akan ada reaksi negatif dari publik. Ke depan perlu diatur dengan cermat, kunker dan studi banding mana yang penting harus dilakukan. Pelaksanaannya harus betul-betul selektif berdasar urgensi yang dapat dipertanggungjwbkan," kata anggota Komisi III DPR dari Gerindra, Martin Hutabarat, Jumat (7/9).

Gerindra memang yang pertama menerapkan larangan kunker ke LN. Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto memberi sanksi keras kepada anggota DPR Fraksi Gerindra yang nekat ke luar negeri.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang awalnya juga abu-abu soal kunker DPR ke luar negeri juga telah mengambil sikap tegas. PKS mendesak segera diagendakan rapat konsultasi di tingkat pimpinan DPR menyangkut hal ini.

"Kita minta segera diagendakan rapat pimpinan fraksi dan pimpinan DPR untuk memberhentikan kunjungan kerja DPR ke luar negeri. DPR harus memberi contoh agar pemerintah juga melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Anggaran kunker terbesar sebenarnya ada di pemerintah," tegas Sekretaris FPKS DPR, Abdul Hakim.

Fraksi Partai Hanura menguatkan usulan ini dengan alasan konkret. "Studi banding DPR ke luar negeri itu 20 persen tugas, 80 persen wisata," kata Jubir Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi yang pernah duduk di Komisi I DPR pada periode sebelumnya.

Fraksi PAN DPR juga telah membuka pintu kesepakatan menyangkut moratoriun kunker DPR ke LN. PAN menyadari ada yang harus dibenahi dalam pengaturan kunker DPR ke LN."Pimpinan DPR agar membuat tim untuk mengkaji urgensi setiap rencana kunker ke LN dan merekomendasikan apakah rencana kunker bisa diizinkan atau ditolak. Kunker yang urgent misalnya dalam rangka menjalin kerjasama internasional, kerjasama antarparlemen, atau dengan badan-badan dunia,"tegas Ketua FPAN DPR Tjatur Sapto Edy.

Usulan moratorium kunker DPR juga kian diperkuat dengan sikap tegas FPD DPR. FPD tegas menyatakan, kunker harus distop sementara untuk dilakukan evaluasi total. "Harus ada moratorium untuk menghentikan sementara kunker atau study banding ke Luar negeri untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap DPR," kata Sekretaris FPD DPR Saan Mustopa.

FPPP DPR juga telah mengambil sikap. FPPP siap membahas bersama jika diagendakan rapat konsultasi memutuskan moratorium kunker DPR ke luar negeri. FPKB juga menyampaikan pandangan yang sama. Dorongan moratorium kunker ke LN telah menguat di fraksi tersebut. "Soal kunker,moratorium salah satu alternatif," kata Ketua FPKB DPR Marwan Jafar.

Tinggal Fraksi Partai Golkar dan FPDIP yang belum mengambil suara tegas. Jubir Partai Golkar Nurul Arifin menilai kunker masih diperlukan dan selingan wisata dianggap wajar. Namun sejumlah anggota DPR dari Golkar, nyatanya tak sependapat.

"Saya setuju moratorium. Saya selama di DPR tidak pernah ikut kunker ke LN Terakhir kemarin (baru saja) saya menolak ikut kunker ke Bulgaria Kunjungan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP). Masing-masing fraksi 2 orang. Saya menolak karena merasa tudak nyaman saja menjalankan tugas tapi diributkan," tegas anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Bendahara Umum Golkar, Bambang Soesatyo.

Aturan kunker sangat longgar. Misalnya, membebaskan anggota DPR membawa keluarganya ke luar negeri. Anggota DPR juga tak tertib selama kunjungan, beberapa sengaja datang belakangan untuk menghemat uang saku.

Dan yang paling pokok adalah mekanisme pertanggungjawaban yang tak jelas. Memungkinkan anggota DPR berangkat diam-diam dan pulang tanpa pertanggungjawaban kepada rakyat.ins,dtc

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=b...506f582af3676a



pasti berkelit dgn seribu alasan