KASKUS

Gerakan anti-swapraja: Berakhirnya daerah istimewa surakarta


Lambang Keraton Surakarta


Provinsi Surakarta atau Daerah Istimewa Surakarta (DIS) adalah sebuah provinsi yang pernah ada sejak Agustus 1945 sampai tanggal 16 Juni 1946. Provinsi ini merupakan bagian dari Republik Indonesia yang terdiri atas Daerah Istimewa Kasunanan dan Daerah Istimewa Mangkunagaran dan diperintah secara bersama oleh KNI Daerah Surakarta, Susuhunan dan Mangkunegara. Penetapan status Istimewa ini dilakukan Presiden RI Soekarno sebagai balas jasa atas pengakuan raja-raja Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunagaran yang menyatakan wilayah mereka adalah bagian dari Republik Indonesia.
Pada Oktober 1945, muncul gerakan Anti swapraja atau anti monarki atau anti feodal di Surakarta, di mana salah seorang pimpinannya adalah Tan Malaka, pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tujuan gerakan ini adalah penghapusan DIS, serta pembubaran Mangkunegara dan Susuhunan. Motif lain dari gerakan ini adalah perampasan tanah-tanah pertanian yang dikuasai Mangkunegara dan Susuhunan untuk dibagi-bagikan sesuai dengan kegiatan landreform oleh golongan komunis. Pada tanggal 17 Oktober 1945, Pepatih Dalem (perdana menteri) Kasunanan KRMH Sosrodiningrat diculik dan dibunuh oleh gerombolan Anti swapraja. Aksi ini diikuti pencopotan Bupati-bupati yang umumnya kerabat raja dan diganti orang-orang yang pro gerakan Anti swapraja. Maret 1946, Pepatih Dalem yang baru KRMT Yudonagoro juga diculik dan dibunuh. April 1946, 9 pejabat Kepatihan mengalami hal yang sama. Karena banyaknya kerusuhan, penculikan dan pembunuhan, maka Pemerintah RI membubarkan DIS dan menghilangkan kekuasaan raja-raja Kasunanan dan Mangkunagaran. Status Susuhunan Surakarta dan Adipati Mangkunegara menjadi rakyat biasa di masyarakat dan Keraton diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa.


KGPAA Mangkunegoro VIII


A.\tDaerah Istimewa Surakarta
Sejarah panjang Daerah Istimewa Surakarta, bermula dari rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Pada saat itu, PPKI menetapkan wilayah Republik Indonesia dibagi atas delapan propinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan Sumatera serta dua Daerah Istimewa, yaitu Surakarta dan Yogyakarta.
Penetapan PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, tak terlepas dari adanya surat dari Kasunanan Surakarta sehari sebelumnya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Sri Susuhunan Paku Buwono XII dan KGPAA Mangkunegoro VIII menyampaikan kawat dan ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia yang selanjutnya diikuti maklumat resmi dukungan berdiri di belakang Republik Indonesia pada tanggal 1 September 1945 yang intinya berisi:
1.\tNegeri Surakarta yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia dan berdiri di belakang Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia.
2.\tHubungan Negeri Surakarta dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung.
Atas dasar maklumat PB XII, Presiden Soekarno pada 19 Agustus 1945 memberikan piagam kedudukan kepada Susuhunan Paku Buwono XII dan KGPAA Mangkunegoro VIII pada kedudukan sebagai kepala Daerah Istimewa.

Quote:Kami, PRESIDEN REPUBLIK Indonesia, menetapkan:
Ingkang Sinohoen Kandjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sajidin Panotogomo, Ingkang Kaping XII ing Soerakarta Hadiningrat.
Pada kedoedoekannja
dengan kepertjajaan, bahwa Seri Padoeka Kandjeng Soesoehoenan akan mentjurahkan segala pikiran, tenaga, djiwa dan raga oentoek keselamatan daerah Soerakarta sebagai bagian dari pada Repoeblik Indonesia.
Djakarta, 19 Agoestoes 1945 Presiden Repoeblik Indonesia
ttd
Ir. Soekarno


Quote:Kami, PRESIDEN REPUBLIK Indonesia, menetapkan:
Kandjeng Goesti Pangeran Adipati Arjo Mangkoenagoro, Ingkang Kaping VIII.
Pada kedoedoekannja
dengan kepertjajaan, bahwa Seri Padoeka Kandjeng Soesoehoenan akan mentjurahkan segala pikiran, tenaga, djiwa dan raga oentoek keselamatan daerah Soerakarta sebagai bagian dari pada Repoeblik Indonesia.
Djakarta, 19 Agoestoes 1945
Presiden Repoeblik Indonesia
ttd
Ir. Soekarno

Tan Malaka

B.\tGerakan Anti-swapraja
Pada Oktober 1945, muncul gerakan Anti Swapraja/anti monarki/anti feodal di Surakarta, dimana salah seorang pimpinannya disebut-sebut adalah Tan Malaka, pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) -CMIIW. Tujuan gerakan ini adalah penghapusan DIS, serta pembubaran Mangkunegara dan Susuhunan. Motif lain dari gerakan ini adalah perampasan tanah-tanah pertanian yang dikuasai Mangkunegara dan Susuhunan untuk dibagi-bagikan sesuai dengan kegiatan landreform oleh golongan komunis. Perlawanan atau pemberontakan ini -dalam beberapa bacaan sejarah lintas ideologi yang secara jujur aku lupa judul-judul bukunya- merupakan bentuk perlawanan terhadap feodalisme keraton yang disokong Belanda. Meskipun barangkali, Gerakan Anti Swapraja pun juga sangat mungkin disokong oleh intelijen Belanda. Misinya memecah belah.

Puncak perlawanan gerakan Anti Swapraja ini terjadi pada tanggal 17 Oktober 1945. Pepatih Dalem (sekelas Perdana Menteri) Kasunanan KRMH Sosrodiningrat diculik dan dibunuh oleh kelompok Gerakan Anti Swapraja. Aksi ini diikuti dengan pencopotan Bupati-bupati yang umumnya kerabat Raja dan diganti orang-orang yang pro gerakan Anti Swapraja. Maret 1946, Pepatih Dalem yang baru KRMT Yudonagoro juga diculik dan dibunuh. April 1946, sembilan pejabat Kepatihan mengalami hal yang sama.
Munculnya gejolak politik yang dimotori kelompok kiri di Daerah Istimewa Surakarta tersebut berujung pada munculnya gerakan yang dalam sejarah dikenal dengan “Pemberontakan PKI Madiun 1946”. Perdana Menteri Syahrir pun pernah mengalami penculikan saat mengadakan kunjungan kerja ke Surakarta.

Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta meminta Pemerintah Pusat yang saat itu berkedudukan di Jogjakarta mengambil tindakan. Dilakukan serangkaian pembicaraan antara Wakil Pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta yang dipimpin KRMH Woerjaningrat dengan Perdana Menteri Syahrir di Gedung Bank Indonesia Surakarta. Hasil pembahasan dan pembicaraan menyepakati bahwa untuk mengatasi kekacauan, sebagai wakil pemerintah Daerah Istimewa Surakarta, Woerjaningrat mengusulkan agar jalannya Pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta diambil alih pemerintah Pusat dan bila situasinya sudah aman dikembalikan lagi.

Sebagai realisasi dari usulan Woerjaningrat yang juga tokoh BPUPKI itu, pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No 16/SD Tahun 1946 tanggal 15 Juli 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta.

Pasal kedua Penetapan Pemerintah No 16/SD tahun 1946 itu dinyatakan, “Sebelum bentuk susunan pemerintahan daerah Kasunanan dan Mangkunegaran ditetapkan dengan Undang-undang, maka daerah tersebut untuk sementara waktu dipandang merupakan Karesidenan, dikepalai oleh seorang Residen yang memimpin segenap pegawai pamong praja dan polisi serta memegang segala kekuasaan sebagai seorang Residen di Jawa dan Madura.”

Dari Penetapan Pemerintah tersebut sudah terbaca bahwa pengembalian posisi DIS kepada pemerintah pusat hanya bersifat sementara. Di samping itu, Daerah Surakarta yang dipandang sebagai Karesidenan masih mempunyai sifat istimewa tercermin dalam kata-kata “Pemerintahan di daerah-daerah Surakarta dan Jogjakarta berada langsung di bawah pimpinan Pemerintah Pusat” dan secara de yure sifat istimewa tersebut masih terus diakui.

C.\t Beberapa Kebijakan Politik KGPAA Mangkunegoro VIII Dalam Usahanya Mempertahankan Daerah Istimewa Mangkunegaran Surakarta
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Ir. Soekarno,para pemimpin di Jakarta kemudian berkeinginan membentuk lembaga negara yang di gunakan untuk mengurus masalah pemerintahan. Pada sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu junbi Inkai pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan pembagian kekuasaan dan administratif di wilayah Republik Indonesia, dimana pemerintah swapraja diakui secara sah sebagai bagian wilayah dari kedaulatan RI. Pengakuan tersebut tedapat dalam UUD 1945 Pasal 18 tentang hubungan pusat dan daerah, termasuk daerah swapraja.

Raja di Mangkunegaran pada waktu Indonesia merdeka,ialah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara VIII,beliau lahir di Kartasura, 7 April 1925 dan meninggal di Surakarta , 2 Augustus 1995,pada usia 70 tahun,selama memerintah Mangkunegaran,KGPAA Mangkunegara VIII,membuat berbagai kebijakan yang membawa perubahan yang cukup baik,diantaranya Mangkunegara yang merupakan salah satu kerajaan di Jawa,setelah Kemerdekaan Indonesia tahun 1945,bersedia bergabung dan mengakui kedaulatan wilayah NKRI,oleh Ir.Sukarno Presiden Indonesia yang pertama,Mangkunegara Surakarta mendapat perlakuan khusus daerah,dengan menjadi daerah Istiwewa Surakarta,karena jasanya yang gigih melawan pemerintah Kolonial dan Jepang,pada masa Perang Dunia II,beberapa kebijakan dari Mangkunegara VII,ini sebenarnya juga di gunakan untuk meredam kelompok yang menolak daerah swapraja,atau daerah istimewa di Surakarta.
Berbagai krisis legitimasi yang terjadi di Mangkunegaraan kemudian diantisipasi oleh Mangkunegoro VIII dengan mengeluarkan maklumat tanggal 1 September 1945 yang berisi

Quote:
  • Bahwa keradjaan Mangkoenegaraan soeatoe daerah istimewa dari pada Negara republiek Indonesia.
  • Bahwa semoea oerosan pemerintahan dalam keradjaan mangkunegaran kini ditetapkan dan dipimpin oleh pemerintah Mangkunegaran sendiri dengan mengingat peratoeran pemerintah repoebliek Indonesia.
  • Bahwa perhoeboengan pemerintah keradjaan Mangkunegaran dengan pemerintah repoblek Indonesia bersifat langsung.


Maklumat yang di keluarkan oleh Mangkunegara VIII tersebut memang menunjukan keinginan yang kuat dari pihak Mangkunegaran untuk mempertahankan kedudukan Mangkunegaran sebagi daerah istimewa. Usaha yang dilakukan oleh Mangkunegoro VIII dengan mengeluarkan maklumat 1 September ini ternyata tidak mengurangi keinginan gerakan anti swapraja untuk menghapuskan daerah swapraja di Surakarta. Para pendukung swapraja Mangkunegaran kemudian mengadakan rapat pegawai antara orang tua dan pemuda Mangkunegaran pada hari Selasa 16 Oktober 1945.hasil rapat tersebut mengeluarkan :

Quote:
  • Hamba sekalian pegawai negeri Mangkunegaran, berjanji dan selaloe setija terhadap Seri Padoeka Mangkunegoro VIII beserta pemerintah Negeri Mangkunegaran, dan berjanji setiap waktoe bersedia menoroet dan mengedjakan semoea atoeran dan perintah seri Padoeka Mangkunegoro VIII beserta pemerintah negeri Mangkunegaran.
  • Hamba sekalijan pegawai negeri Mangkunegaran, berjanji joega dikoetkan ontoek rasa tangguengjawab akan memelihara danmempertahankan swapraja kemerdekaan Negara Repobliek Indonesia jang berdasarkan kedaolelatan rakyat.
  • Hamba sekalijan pegawai Negeri Mangkunegaran berjanji, bersikap dan berdjendjak seksama sebagai warga negara Indonesia dan menentang segala kekoesaan asing jang hendak memerintah dan mendjadjah Indonesia merdeka, TANAH AIR KITA


Tetapi upaya pegawai pemerintah Surakarta tersebut ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan dan konflik yang terjadi di Surakarta. Selanjutnya pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pada tanggal 23 Mei 1946 yang berisi tentang pemerintah Republik Indonesia yang akan menempatkan seorang wakilnya di Surakarta untuk sementara waktu. Wakil pemerintah Indoenesia yaitu yang bernama Suryo sejak 27 Mei datang ke Surakarta untuk mengatur keadaan yang rumit di Surakarta.
Tindakan pemerintah Indonesia dengan menempatkan seorang wakilnya tersebut, oleh Mangkunegoro VIII kemudian melakukan tindakan dengan mengeluarkan maklumat tanggal 25 Mei 1946. maklumat Mangkunegoro VIII tersebut berisi :

Quote:“Tindakan pemerintah Agoeng menempatkan ontoek sementara seorang Wakil Pemerintah (P.T. Soerjo) di Soerakarta, jang akan menjalankan pemerintahan di seloroeh Soerakarta itoe, sasma sekali tidak berarti akan mengoebah adanja daerah dan adanja pemerintah Mangkoenenegaran, karena maksoed Pemerintah Agoeng dengan tindakan itoe semata-mata hanja goena melejapkan kekadjoean di kalangan rakyat, jang disana sini soedah terjadi, djadi soepaja semonja selekas-lekasnya kembali tenang dan tentram lagi.”

Dari maklumat tersebut terlihat dapat di simpulkan dengan jelas sikap KGPAA Mangkunegoro VIII dalam mempertahankan daerah kekuasaannya di Mangkunegaran. Pihak memang pihak Mangkunegaran menghargai tindakan pemerintah Republik Indonesia dengan menempatkan seorang wakilnya di Surakarta tapi harus di pahami pula status pemerintahan Mangkunegaran sebagai daerah istimewa yang dilindungi oleh UUD 1945 Republik Indonesia.
D.\t Kebijakan Politik KGPAA Mangkunegoro VIII dalam Menghadapi Gerakan Anti Swapraja

Gerakan anti swapraja yang berlarut larut menjadi semakin seru dengan tambahan kekuatan yang berasal dari pihak oposisi yang membuat wadah yang tergabung dalam persatuan perjuangan ke Surakarta, setelah ibukota Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta akibat pertentangan kembali dengan Belanda, kehadiran pihak oposisi ke Surakarta mengakibatkan situasi politik di Surakarta semakin keruh dan kacau. Persatuan perjuangan dari pihak oposisi dan anti swapraja akhirnya semakin membangkitkan gerakan anti swapraja di Surakarta.

KGPAA Mangkunegara VII melihat situasi politik di Surakarta tidak menguntungkan bagi kekuasaannya.KGPAA Mangkunegoro VIII kemudian mengeluarkan maklumat lagi pada tanggal 20 Maret 1946. dalam maklumat tersebut bersisi tentang bahwa pemerintah mangkunegaran akan mengambil tindakan-tindakan yang tegas terhadap golongan orang orang yang :


  • Quote:
  • menjiarkan berita ataoe melakoekan perboeatan-perboeatan yang dapat mengelisahkan ataoe mengatjaoekan masjarakat.
  • menjiarkan berita ataoe melakoekan perboeatan dengan maksoed mengadakan perpetjahan dalam masyarakat.
  • Menghambat oesaha dalam menjempoenakan pertahanan negara.


Maklumat Mangkunegoro VIII tersebut pada akhirnya memang tidak dapat mengurangi intimidasi dari gerakan anti swapraja terhadap pihak kerajaan. Gerakan anti swapraja malah semakin bertambah kuat dan hebat setelah kepolisian daerah Surakarta menyatakan lepas dari pemerintahan kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran serta menyatakan berdiri sebagai bagian dari keanggotaan kepolisian Republik Indonesia. Hal yang dilakukan oleh kepolisian daerah Surakarta tersebut kemudian diikuti oleh instansi-instansi yang lain dan akibatnya kekuatan pihak pro swapraja semakin berkurang dan lemah.

Setelah pertentangan yang berlarut larut akhirnya para pemimpin gerakan anti swapraja telah yang berhasil ditangkap.akan tetapi kemudian para pemimpin itu di bebaskan dibebaskan, dan hal itu tetap tidak mengurangi gerakan anti swapraja dalam menentang pemerintah swapraja di Surakarta. Gerakan anti swapraja juga melakukan berbagai tindakan kriminal,dengan penculikan di wilayah kabupaten yang di kuasai KRT Reksonegoro yang menjabat sebagi bupati Boyolali dan RT Condro negoro yang menjabat sebagai bupati anom kemudian Boyolali diculik. Penculikan juga dilakukan terhadap wakil bupati Klaten RT Pringgonegoro. Setelah menculik pejabat kabupaten, gerakan anti swapraja yang semakin hebat kemudian menggantikan kedudukan orang-orang sendiri dan gerakan anti swapraja mengeluarkan pernyataan dan memutuskan hubungan dengan pemerintah swapraja Surakarta.


Sumber : Dari berbagai sumber (makalah tugas Kuliah)
hoo.... solo bisa jatuh kenapa yogya bertahan ya? ada alasannya kah

apa emang solo udah "zona merah" mengingat soeharto di otobiografinya berulang kali bilang perwira pnembahan senopati banyak yang komunis

tan malaka lagi
Quote:Original Posted By paraparadox
hoo.... solo bisa jatuh kenapa yogya bertahan ya? ada alasannya kah


Ada Faktor internal & eksternal keraton itu sendiri.

Faktor Interenal >> Sunan kurang cakap dalam memerintah & tidak punya hubungan cukup akrab dengan kaum pergerakan. Lebih jauh lagi, bisa dibilang Sunan tidak paham kondisi rakyatnya. Soal Mangkunegaran, kebawa Pakubuwono.

Faktor eksternal >> Jogja jadi pusat pemerintahan, Solo jadi pusat oposisi. Tan Malaka berusaha menggagalkan apapun kebijakan Sjahrir. Laskar2 memilih u/ melawan Sunan, sementara pada saat itu Soedirman pun bersimpati pada Tan Malaka. Sjahrir sendiri menyebut jatuhnya Swa Praja di Solo sebagai salah satu kegagalan pemerintahannya.
Quote:Original Posted By goed.adit


Ada Faktor internal & eksternal keraton itu sendiri.

Faktor Interenal >> Sunan kurang cakap dalam memerintah & tidak punya hubungan cukup akrab dengan kaum pergerakan. Lebih jauh lagi, bisa dibilang Sunan tidak paham kondisi rakyatnya. Soal Mangkunegaran, kebawa Pakubuwono.

Faktor eksternal >> Jogja jadi pusat pemerintahan, Solo jadi pusat oposisi. Tan Malaka berusaha menggagalkan apapun kebijakan Sjahrir. Laskar2 memilih u/ melawan Sunan, sementara pada saat itu Soedirman pun bersimpati pada Tan Malaka. Sjahrir sendiri menyebut jatuhnya Swa Praja di Solo sebagai salah satu kegagalan pemerintahannya.


Apa bisa juga dikatakan kalau waktu itu Jogja jadi basis tokoh2 berhaluan Nasionalis - Agama sedangkan Solo jadi basis tokoh2 berhaluan Komunis ?
Quote:Original Posted By digim
Apa bisa juga dikatakan kalau waktu itu Jogja jadi basis tokoh2 berhaluan Nasionalis - Agama sedangkan Solo jadi basis tokoh2 berhaluan Komunis ?


Gak gitu juga, jawa tengah itu kaum akar rumput sangat kuat dipengaruhi laskar progresif. Peristiwa Tiga Daerah (Pemalang, Tegal, & Brebes) aktornya dari PKI, PNI maupun PSI.

Bukan tokohnya yang dihitung, tapi laskarnya2. Situasi Jogja aja relatif "tenang." Sejak zaman kolonial hampir tidak pernah rusuh, tapi begitu masuk kabupaten luar Jogja lain lagi ceritanya.

Sjahrir khan kiri jugak...
Quote:Original Posted By goed.adit
Gak gitu juga, jawa tengah itu kaum akar rumput sangat kuat dipengaruhi laskar progresif. Peristiwa Tiga Daerah (Pemalang, Tegal, & Brebes) aktornya dari PKI, PNI maupun PSI.

Bukan tokohnya yang dihitung, tapi laskarnya2. Situasi Jogja aja relatif "tenang." Sejak zaman kolonial hampir tidak pernah rusuh, tapi begitu masuk kabupaten luar Jogja lain lagi ceritanya.

Sjahrir khan kiri jugak...


lho , bukanya daerah di Gunung Kidul termasuk daerah basis PKI yak????
sama dulu di Dhaerah Pathuk ada Forum buat orang2 Komunis , kalo gak salah namanya Forum masyarakat Pathuk . Tapi kenapa kok Solo yang jadi sasaranya bukan jogja ??
Quote:Original Posted By MomodTaik
lho , bukanya daerah di Gunung Kidul termasuk daerah basis PKI yak????
sama dulu di Dhaerah Pathuk ada Forum buat orang2 Komunis , kalo gak salah namanya Forum masyarakat Pathuk . Tapi kenapa kok Solo yang jadi sasaranya bukan jogja ??


Iya, memang GK basis PKI, tapi itu cerita pemilu percobaan 1950 & pemilu 1955. Kalau jaman revolusi fisik laskar2 itu susah dilacak afiliasinya.

Gak perlu menghitung GK, Klaten yang dikuasai laskar2 anti pemerintah gak mempengaruhi Jogja. (Jarak Wonosari-Jogja dan jarak Klaten-Jogja lebih jauh mana? Tapi kalu Patuhk sigh deket ) Daerah itu sama2 dikuasai laskar kiri, tapi gak bisa mempengaruhi sampai dalam kota. Cerita d Solo beda lagi ceritanya.

Gosip Sunan ikut patroli NICA beredar, gosip itu bisa menyebar kalau bukan dari kekuatan laskar2 komunis, siapa lagi? (Bukan berarti laskar2 itu yang membuat gosip, mereka hanya percaya)

Keadaan, Pathuk gak punya patron semacam Tan Malaka, sementara TNI tetap komitmen menjaga pemerintah dari laskar, meski panglimanya bersimpati ke Tan Malaka.
Quote:Original Posted By goed.adit
Ada Faktor internal & eksternal keraton itu sendiri.

Faktor Interenal >> Sunan kurang cakap dalam memerintah & tidak punya hubungan cukup akrab dengan kaum pergerakan. Lebih jauh lagi, bisa dibilang Sunan tidak paham kondisi rakyatnya. Soal Mangkunegaran, kebawa Pakubuwono.

Faktor eksternal >> Jogja jadi pusat pemerintahan, Solo jadi pusat oposisi. Tan Malaka berusaha menggagalkan apapun kebijakan Sjahrir. Laskar2 memilih u/ melawan Sunan, sementara pada saat itu Soedirman pun bersimpati pada Tan Malaka. Sjahrir sendiri menyebut jatuhnya Swa Praja di Solo sebagai salah satu kegagalan pemerintahannya.


Wah,harus belajar banyak lagi ni ane ma senior.

Quote:Original Posted By digim
Apa bisa juga dikatakan kalau waktu itu Jogja jadi basis tokoh2 berhaluan Nasionalis - Agama sedangkan Solo jadi basis tokoh2 berhaluan Komunis ?

setuju ma agan goed.adit

Quote:Original Posted By paraparadox
hoo.... solo bisa jatuh kenapa yogya bertahan ya? ada alasannya kah

apa emang solo udah "zona merah" mengingat soeharto di otobiografinya berulang kali bilang perwira pnembahan senopati banyak yang komunis

tan malaka lagi


Quote:Original Posted By MomodTaik
lho , bukanya daerah di Gunung Kidul termasuk daerah basis PKI yak????
sama dulu di Dhaerah Pathuk ada Forum buat orang2 Komunis , kalo gak salah namanya Forum masyarakat Pathuk . Tapi kenapa kok Solo yang jadi sasaranya bukan jogja ??


@paraparadox
kalo soeharto tu kan setau ane double agennya CIA tp juga jendral indonesia yg jadi dalang G 30 S gan.

@momod
kalo menurut ane sih soalnya jogja posisinya kuat banget saat itu kesultanannya,sedangkan solo ga begitu kuat.kompromi dengan belanda kuat banget dan banyak tanah yang lepas dari keraton.jadi legitimasi keraton di bid politik ga begitu kuat.
^
so? emang kenapa kalau doble agent? apakah itu brarti semua kesksian dia sebagai pelaku sejarah BOHONG?

lagipula masalah double agen itu masih perdebatan kok
Quote:Original Posted By Machiavell


@momod
kalo menurut ane sih soalnya jogja posisinya kuat banget saat itu kesultanannya,sedangkan solo ga begitu kuat.kompromi dengan belanda kuat banget dan banyak tanah yang lepas dari keraton.jadi legitimasi keraton di bid politik ga begitu kuat.

padahal sama sama feodalis yak ,sama2 berhektar hektar tanahnya
Quote:Original Posted By Machiavell

@momod
kalo menurut ane sih soalnya jogja posisinya kuat banget saat itu kesultanannya,sedangkan solo ga begitu kuat.kompromi dengan belanda kuat banget dan banyak tanah yang lepas dari keraton.jadi legitimasi keraton di bid politik ga begitu kuat.


Ini tanda kemampuan Sunan dalam memerintah kurang, ketika pelita sudah tak menerangi lagi, jangan heran jika rakyat mencari sumber cahaya lain. Di sisi lain giatnya Mangkunegaran menjual lahan u/ perkebunan punya efek sosial, terbentuknya kelas buruh... Lahan basah buat komunis.
Cuman mau koreksi dikit aja, tahun 1945 Tan Malaka sudah tidak menjabat apa2 di dalam PKI
Quote:Original Posted By soca
Cuman mau koreksi dikit aja, tahun 1945 Tan Malaka sudah tidak menjabat apa2 di dalam PKI


Seond that... Tan Malaka posisinya di PKI gak jelas waktu itu, posisi di Komintern (komunis Internasional) jugak gak update. Tan Malaka malah mensponsori gerakan baru & akhirnya melahirkan Murba.
Quote:Original Posted By MomodTaik
padahal sama sama feodalis yak ,sama2 berhektar hektar tanahnya

Ditambah ada agresi militer tahun 47-an juga bikin rakyat jogja makin berjuang bersama menurut ane.

Quote:Original Posted By goed.adit
Ini tanda kemampuan Sunan dalam memerintah kurang, ketika pelita sudah tak menerangi lagi, jangan heran jika rakyat mencari sumber cahaya lain. Di sisi lain giatnya Mangkunegaran menjual lahan u/ perkebunan punya efek sosial, terbentuknya kelas buruh... Lahan basah buat komunis.

Iya gan,bahkan buyut2 ane yg anggota Keraton lari ke Ngawi dan dikejar2 Belanda karena ga mau kompromi dengan Belanda waktu itu.tapi sayangnya kronologisnya ga bisa ane dapet karena nenek ane dah mulai lupa dan cuma generasi ke 3.
ad konspirasi gak yah, ataukan Ngayogyakarta lebih kuat shngg mampu mempertahankan hak istimewanya..
Quote:Original Posted By kasamago
ad konspirasi gak yah, ataukan Ngayogyakarta lebih kuat shngg mampu mempertahankan hak istimewanya..


Posting dari agan goed.adit mungkin bisa menjawab pertanyaan agan ini...

Quote:Original Posted By goed.adit


Ada Faktor internal & eksternal keraton itu sendiri.

Faktor Interenal >> Sunan kurang cakap dalam memerintah & tidak punya hubungan cukup akrab dengan kaum pergerakan. Lebih jauh lagi, bisa dibilang Sunan tidak paham kondisi rakyatnya. Soal Mangkunegaran, kebawa Pakubuwono.

Faktor eksternal >> Jogja jadi pusat pemerintahan, Solo jadi pusat oposisi. Tan Malaka berusaha menggagalkan apapun kebijakan Sjahrir. Laskar2 memilih u/ melawan Sunan, sementara pada saat itu Soedirman pun bersimpati pada Tan Malaka. Sjahrir sendiri menyebut jatuhnya Swa Praja di Solo sebagai salah satu kegagalan pemerintahannya.


ternyata masalahnya cuman faktor geografis, nyimak dulu gan
Quote:Original Posted By goed.adit
Faktor Interenal >> Sunan kurang cakap dalam memerintah & tidak punya hubungan cukup akrab dengan kaum pergerakan. Lebih jauh lagi, bisa dibilang Sunan tidak paham kondisi rakyatnya. Soal Mangkunegaran, kebawa Pakubuwono.


sutuju gan,, setahu ane juga,faktor utama yang menyebabkan pembubaran daerah tsb adalah karena banyaknya kerusuhan pada waktu itu ,yang menyebabkan situasi sangat tidak kondusif
×