Pihak Sekretariat Jenderal DPR mengakui jika harga satu kursi yang ada di ruang kerja Badan Anggaran atau Banggar DPR mencapai Rp 24 juta. Hal itu diketahui saat Badan Kehormatan DPR meninjau ruang kerja Banggar yang terletak di Gedung Nusantara I, Selasa (17/1/2012).

Peninjauan dilakukan setelah BK mengklarifikasi Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh berserta jajarannya terkait berbagai proyek kontroversial, salah satunya renovasi ruang Banggar.

Ketika itu, salah seorang anggota BK mengonfirmasi informasi yang beredar bahwa harga satu kursi mencapai Rp 24 juta. Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR Sumirat membenarkan. “Ya, sekitar itu,” kata dia.

Setidaknya, ada 85 anggota Banggar yang bakal membahas anggaran di ruang senilaiRp 20,3 miliar itu. Jumlah itu belum termasuk tamu, yakni dari pemerintah. Kursi itu diimpor dari Jerman, sedangkan meja buatan pabrik lokal.

Menurut Sumirat, kursi itu adalah pilihan pimpinan Banggar setelah pihak pelaksana memperlihatkan berbagai model kursi. Kursi untuk empat pimpinan Banggar berbeda dengan kursi anggota atau tamu. Kursi pimpinan lebih besar dan tinggi.

Proyek-proyek janggal di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat terus bermunculan. Setelah renovasi toilet dan ruang Badan Anggaran DPR, kini terungkap proyek pengadaan kalender tahun 2012 untuk anggota DPR.

Uchok Sky Khadafi, Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, mengatakan, anggaran pengadaan kalender mencapai Rp 1,3 miliar. Dana itu untuk membuat kalender yang dibagikan kepada 560 anggota DPR. Setiap anggota, tambah Uchok, mendapat jatah sebanyak 20 kalender. Berarti, dicetak sebanyak 11.200 lembar kalender.

“Kalau melihat dari bentuk kalender dengan foto-foto yang full colour dan jumlah halaman 13 lembar, perkiraan harga Rp 15.000 per lembar,” kata dia di Kompleks DPR, Senin (16/1/2012).

Dengan demikian, lanjut Uchok, diperkirakan dana untuk mencetak seluruh kalender hanya Rp 168 juta. Dengan alokasi dana Rp 1,3 miliar,tambahnya, harga satu lembar kalender sekitar Rp 116.000.

“Pembelian kalender ini betul-betul kemahalan. Harga kalender ini memperlihatkan kepada publik bahwa DPR sedang meledek publik dan menyakiti hati rakyat,” ujar Uchok.

Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung, menjelaskan, gedung parlemen dan rumah dinas anggota DPR memiliki anggaran perawatanRp500 miliar. Angka itu yang kemudian didetailkan Sekretariat Jenderal DPR.

“Itu semua pagu dibicarakan, ditetapkan, di Badan Anggaran,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. “Tapi tidak boleh ada yang sendiri-sendiri memutuskan anggaran di internal DPR kecuali badan yang sudah ditetapkan yaitu Badan Urusan Rumah Tangga,” katanya.

Usulan renovasi, kata Tamsil, datang dari Sekretariat Jenderal. “Perawatan gedung ini dalam tanggung jawab kesekjenan,” katanya. Sekretariat Jenderal sendiri mengajukan anggaran Rp800 miliar, namun Badan Anggaran hanya menyetujui Rp500 miliar.

Pagu anggaran Rp500 miliar itu, kata Tamsil, ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR. Badan Anggaran tidak menetapkan detail-detail seperti Rp20 miliar untuk renovasi ruang Badan Anggaran. “Mungkin satu-satu, tapi ada pagunya Rp500 miliar perawatan gedung secara total.” kata Tamsil. Dan anggaran tersebut, kata Tamsil, tidak selalu habis terpakai.

Karena itu, kata Tamsil, wajar Ketua DPR Marzuki Alie tidak tahu anggaran detail karena semua di bawah kewenangan Sekretaris Jenderal. “Sekjen itu yang harus menyampaikan hasil tendernya segala macam. Dan kita tunggulah laporan pertanggungjawaban Sekjen nanti.”

Namun, meski itu kewenangan Sekjen, Tamsil melihat, proyek Rp20 miliar untuk renovasi ruang Badan Anggaran tidak wajar. “Boleh saja itu tapi ruangannya berapa luas? Kalau 100 meter, tidak wajar itu tapi dia kan sudah bilang harga kursi Rp20 miliar, itu juga tidak wajar itu. Ya kan?” kata Tamsil.

Lempar Tanggung Jawab

Proyek gila-gilaan di lingkungan DPR menjadi sorotan tajam publik. Dalam sepekan terakhir, hampir semua media cetak, elektronik dan situs online memberitakan tentang kejanggalan proyek-proyek internal DPR. Masing-masing pihak di DPR seperti kebakaran jenggot. Semua mengaku tidak tahu dan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan Ketua DPR Marzuki Alie yang bertindak sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) mengaku tidak tahu. Yang paling jadi kambing hitam adalah Sekjen DPR, Nining Indra Saleh.

BURT dan Banggar DPR melempar tanggung jawab terkait renovasi ruang kerja Banggar di Gedung Nusantara I yang menghabiskan dana hingga Rp 20,3 miliar. Tamsil Linrung, pimpinan Banggar mengatakan, usulan renovasi ruang Banggar datang dari Sekretariat Jenderal DPR, dan usulan itu bersamaan seluruh usulan pembangunan DPR.

“Pagunya Rp 500 miliar untuk perawatan gedung secara total,” kata Tamsil seusai rapat konsultasi bersama Badan Kehormatan DPR, Senin (16/1).

Menurut Tamsil, Banggar tak perlu tahu hingga detail usulan yang diajukan Setjen DPR. “Banggar kan tidak detail. Itu kan anggaran ada perawatan gedung ini, rumah dinas, dan perawatan lain-lain kan banyak,” ucap politisi PKS itu.

Senada disampaikan Wakil BURT Refrizal. Meski tahu mengenai alokasi dana sekitar Rp 20 miliar, menurut Refrizal, BURT tidak tahu hingga detail usulan dari Setjen DPR itu. “Kita taunya glondongan. Detailnya kita tidak,” ucapnya.

Ketika ditanya apakah wajar alokasi dana Rp 20 miliar untuk renovasi ruangan, Refrizal menjawab, “Tanya ke Sekjen (Nining Indra Saleh). Dia kan yang usulkan ke kita. Dia punya standarnya yang ukuran negara. Dia tahu banget detail aturan itu,” kata politisi PKS itu.

Sebelumnya, Nining mengatakan, pihaknya hanya melaksanakan proyek yang sudah disetujui BURT. Atas pernyataan Nining itu, Refrizal menjawab, “BURT itu tentukan kebijakannya. Kalau detailnya bukan di BURT. Tanggung jawabnya ada masing-masing. Betul dia melaksanakan. Tapi yang mengusulkan dari pelaksanaan itu siapa? Yah dia juga yang masukan. Masa BURT yang usulkan angka-angka itu. Dari mana anggota DPR tahu?”

Refrizal menambahkan, jika ada penyimpangan dalam proyek itu, sebaiknya diusut. Sebagai Ketua Bidang Pengawasan di BURT, Refrizal mengaku sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menginvestigasi proyek itu.

Peneliti Hukum dan Politik Anggaran Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan DPR tidak pernah mau berniat memperbaiki kinerjanya sama sekali sampai detik ini. “Kita lihat saja, mereka sering Kucing-kucingan dan lempar tanggung jawab, di antara anggota DPR sndiri, parahnya antara BURT dan setjen,” tegas Roy.

toilet-toilet di Gedung Nusantara I DPR yang rusak dan bau akan disulap menjadi anyar alias baru. DPR mengalokasikan dana Rp 2 miliaruntuk merenovasi toilet.

Humas Setjen DPR, Jaka Winarko, mengatakan dana untuk renovasi toilet di Gedung Nusantara I DPR sudah dianggarkan sebesar Rp 2 miliar pada tahun 2012. Renovasi dianggap perlu karena banyak toilet yang rusak dan bau.

“Tetapi itu baru alokasi,” kata Jaka saat dihubungi detikcom, Selasa (3/1/2011).

Dikatakan dia, toilet-toilet yang berada di gedung berlantai 24 tersebut akan dicek lagi. “Setiap lantai kan kalau tidak salah, ada 4 toilet. Nah, itu akan kita cek semua mana yang perlu direnovasi, mana yang tidak. Setelah itu yang perlu direnovasi, kita renovasi,” ujar Jaka.

Menurut dia, apabila nantinya renovasi toilet tidak mencapai Rp 2 miliar, maka sisa anggaran akan dikembalikan ke kas negara.
“Kalau ternyata anggarannya tidak sampai Rp 2 miliar, misalnya Rp 1,5 miliar atau Rp 1 miliar sisanya akan dikembalikan ke kas negara. Tetapi, kalau kurang akan ada alokasi di anggaran perubahan,” kata Jaka.

Kapan renovasinya? “Belum. Kita sedang mengecek dulu, sedang didata berapa yang perlu direnovasi,” jawab Jaka.