Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online

Agan/aganwati mungkin udah ga asing lagi dengan jual beli online. Jual beli secara online memang memberikan kemudahan buat konsumen, sehingga banyak konsumen yang lebih menyukai belanja secara online. Namun sayangnya, jual beli online sering juga dijadikan sebagai modus operandi untuk melakukan tindak pidana penipuan.

Kalo agan/aganwati pernah punya pengalaman menjadi korban penipuan jual beli online, atau agan/aganwati penasaran & pengen tau pasal apa yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan jual beli online, silakan agan simak pertanyaan & jawaban dalam artikel Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online di bawah ini:

Quote:
Pertanyaan:

Penipuan bermodus operandi jual beli online penyelesaian kasusnya bagaimana? Apakah hanya dikenakan sanksi pidana dari KUHP atau dari UU ITE? Tolong bantuannya.

Jawaban:

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), dengan rumusan pasal sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Jadi, dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP silakan simak artikel Penipuan SMS Berhadiah), sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE silakan simak artikel Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE).

Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Pada akhirnya, dibutuhkan kejelian pihak penyidik kepolisian untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, pada praktiknya pihak kepolisian dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, polisi dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

Lepas dari itu, menurut praktisi hukum Iman Sjahputra, kasus penipuan yang menyebabkan kerugian konsumen dari transaksi elektronik jumlahnya banyak. Di sisi lain, Iman dalam artikel Iman Sjahputra: Konsumen Masih Dirugikan dalam Transaksi Elektronik juga mengatakan bahwa seringkali kasus penipuan dalam transaksi elektronik tidak dilaporkan ke pihak berwenang karena nilai transaksinya dianggap tidak terlalu besar. Menurut Iman, masih banyaknya penipuan dalam transaksi elektronik karena hingga saat ini belum dibentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diamanatkan Pasal 10 UU ITE.

Sekian jawaban dari kami, semoga membantu.

Dasar hukum:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jawaban oleh: Adi Condro Bawono.

Sumber artikel: Pasal Untuk Menjerat Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Online.


Begitu gan penjelasan artikel tersebut, sekarang agan/aganwati udah tau kan pasal-pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan jual beli online. Selamat berbelanja kembali ya gan

Jgn lupa ya baca jg berita-berita terbaru:
1.\tBelasan Ribu ‘Exim’ Memiliki NIK.
2.\tGundakan Formalin, Pemilik Pabrik Tahu Terdakwa.
3.\tKapolsek Sijunjung Dijatuhi Sanksi Tegas.

DISCLAIMER:

Seluruh informasi yang disediakan oleh tim hukumonline.com dan diposting di Forum Melek Hukum pada website KASKUS adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pengetahuan saja dan tidak dianggap sebagai suatu nasihat hukum. Pada dasarnya tim hukumonline.com tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia, sehingga hubungan klien-advokat tidak terjadi. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang sedang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang advokat yang berpotensi. (ACB/AMR/Ali)
Wah...penting nih buat sering transaksi di FJB

di social media juga udah marak penipuan
Sekalian cara-cara blokir rekening bank penipunya gan

Trus Kalo kaya ini gimane :

http://m.kaskus.us/thread/12186988/0/polisi-merajarela-di-kaskus-para-seller-fjb-kaskus-dijebak-dan-diperas
sip penting nee.............







cos sekarang marak penipuan jual beli ONLINE ..........


waspadalah.....................




:
harus nya ini thread juga ada di FJB biar para penjual/pembeli bisa membaca nya
Quote:Original Posted By soksd
Mau aman pakai rekber ?
Ah bullshit , persetan dgn rekber ,
rekber aja bisa maling duit kok

mau aman ya COD, jd online cuma buat preview produk, liat dan bayar langsung barangnya. Itu baru aman gan





betul gan
paling aman ya COD

banyak modusnya sekarang soale
Ane pernah tertipu transaksi online. Waktu itu trtipu 1jt. Kira2 barang bukti apa yg bisa digunakan untk menyeret pelaku untuk ditindak hukum? Dan kita harus melapor kemana
Quote:Original Posted By Playsocs
harus nya ini thread juga ada di FJB biar para penjual/pembeli bisa membaca nya

Hahaha. Nanti penipu nya juga ikut baca. Nanti penipu jadi lebih pintar ya gan
kemaren KASKUS masuk Compas gara-gara penipuan ..

Penting neh ...mesti pada tahu HUKUMnya :











:
Ane jg pernah ketipu kmrn, bingung mesti gmn. .
Laporin k polisi tr malah muter2 gak jelas jg. .
Mesti gmn donk
wah penting ini
nice share gan
thank ya

Smile 

Alhamdulillah ya gan selama ini ane belom ketipu di FJB.
Infonya benar2 mencerahkan gan

opini ane

sip...cocok bgt buat ane yg suka blanja ol

mudah2an ane gak berurusan ama kriminalitas online





biar pada jera tuh penipu kalo liat nih thread :
Quote:Original Posted By chuba.
Sekalian cara-cara blokir rekening bank penipunya gan

Trus Kalo kaya ini gimane :

http://m.kaskus.co.id/thread/1218698...ak-dan-diperas


nah, itu dia gan. hukumnya gmn kalo polisi menyabar jadi buyer dan kemudian menjebak seller? pake pasal karet pula?
thnks gan udh ngasih tau

nice inpo
Wah, info yang berguna nih, terutama yang sering transaksi On-Line baik seller maupun buyer
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
numpang pejwan
biar gimanapun ane ttp takut buat jual beli online

mampir gan

Quote:
5 girlband korea paling populer 2012
7 penemuan yang merugikan dunia
Monster-monster Laut Dalam yang mengerikan
nice info gan