Satu setengah tahun sudah Sri Mulyani menjabat Direktur Bank Dunia. Lama di Washington AS, awal November lalu, ia pulang ke tanah air. Penampilannya tidak banyak berubah. Rambut masih pendek sebahu dan tetap mengenakan kacamata.

Mantan Menkeu itu pulang untuk menghadiri Seminar Menteri Keuangan dan Investor se-ASEAN (ASEAN Finance Ministers Investor Seminar/ AFMIS) 2011 pada 8 November. Sri, sebagai Direktur Bank Dunia, memang dijadwalkan menjadi pembicara dalam acara itu.

Dalam kesempatan pulang, Sri juga menemui Presiden SBY dan wapres Boediono. Pertemuan itu lantas menerbitkan spekulasi mereka menyiapkan konspirasi untuk menyikapi skandal Bank Century. Maklum Sri menjabat Menteri Keuangan dan Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KKSK), sedangkan Boediono menjabat Gubernur Bank Indonesia saat proses pengucuran dana talangan Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. Sri pindah ke Bank Dunia di tengah derasnya desakan agar ia dan Boediono mundur dari jabatannya.

Spekulasi muncul sebab tidak jauh dari pertemuan Sri dengan SBY ataupun dengan Boediono, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan hasil audit forensik kasus Century. Tim Pengawas Century yang dibentuk pada 27 Maret 2010 juga akan habis masa tugasnya pada Desember mendatang.

Di sisi lain, KPK yang sebelumnya mandek mengurus Century mulai gencar kembali melakukan pemeriksaan. KPK misalnya memeriksa Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom Miranda S Goeltom dan Deputi Gubernur BI non aktif Budi Mulya yang menerima Rp 1 miliar dari Robert Tantular, Direktur Bank Century yang sudah divonis bersalah.

Spekulasi menjadi-jadi, terlebih karena Sri melakukan pertemuan diam-diam dengan Boediono. Tim Pengawas Pelaksanaan Rekomendasi Panitia Khusus DPR kasus Century curiga pertemuan itu untuk mengeliminasi hasil audit forensik BPK terkait kasus Bank Century.

"Konon pertemuan dengan Sri Mulyani dalam rangka konspirasi Century, saya sebut ini ada yang tidak waras," kata SBY dalam rapat kabinet terbatas di Istana Negara, 9 November, menanggapi kecurigaan adanya konspirasi Century.

Juru Bicara Wapres Boediono, Yopie Hidayat juga menyangkal pertemuan bosnya dengan Sri untuk menyiapkan konspirasi. Pertemuan pun tidak hanya mereka berdua, tapi juga diikuti lima pejabat lain. Pertemuan katanya hanya pertemuan kehormatan saja. "Pertemuan ini courtesy call saja," kata Yopie.

Disebut tidak waras, anggota Timwas Century Bambang Soesatyo (Bamsat) membalas dengan membongkar adanya surat-surat Sri kepada SBY soal Century. Surat-surat itu sifatnya sangat rahasia. Adanya surat tersebut membantah klaim SBY saat pidato pada 4 Maret 2010 yang seolah tidak tahu menahu proses pemberian dana talangan Bank Century. Saat pengambilan keputusan bailout itu, SBY mengaku sedang ada di luar negeri.

Kenapa baru sekarang surat SMI dibongkar? Menurut Bamsat, surat SMI sebenarnya termasuk dalam bundel dokumen yang telah diserahkan oleh Bank Indonesia (BI), KSSK selaku pemerintah kepada Panitia Khusus (Pansus) Century DPR. Dokumen itu juga telah diberikan kepada penegak hukum sebagai bahan untuk mempercepat proses pengadilan.

Hanya saja, Pansus Century saat itu lebih memfokuskan kepada proses pemberian bailout, yang sesuai hasil audit BPK disebutkan ada kejanggalan. Fokus pada proses bailout membuat Pansus tidak sempat mendalami surat-surat rahasia Sri.

"Baru saat Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR, dokumen ini kita dalami lagi. Karena kita cukup geregetan dengan KPK yang tidak kunjung menemukan bukti untuk menyidik kasus ini," terang Bamsat, yang juga mantan anggota Pansus Century kepada detik+.

Dijelaskan Bambang, dalam dokumen itu sebenarnya sudah terlihat adanya pelanggaran UU Perbankan bahwa seorang Gubernur BI tidak boleh mengubah-ubah Peraturan Pelaksana (PP) BI. Misalnya aturan tentang bunga pinjaman jangka pendek dari 8 persen menjadi 0 persen oleh Gubernur BI yang saat itu dijabat oleh Boediono.

"Sayangnya walau sudah ada PP yang diubah pun, pelaksanaannya tidak memenuhi persyaratan, karena bunga pinjaman jangka pendeknya masih 3,35 persen. Kita geregetan KPK tidak melihat sebagai pelanggaran perbankan atau dugaan adanya penyelewengan," terangnya.

Dari dokumen yang ada itu, Timwas Kasus Bank Century baru melihat surat SMI kepada SBY. Dalam surat itu disebutkan data dari BI tidak lengkap, tapi bailout tetap dilakukan. Surat dikirim kepada SBY sebanyak tiga kali. Dua kali atas nama Ketua KSSK dan satu kali atas nama Menkeu.

"Memang kita tidak memperoleh surat jawaban apa-apa dari presiden. Ini mungkin saja kan bisa lewat instruksi atau apa. Ini kan sekaligus menggugurkan klaim yang selama ini dikatakan presiden bahwa dirinya tidak tahu sama sekali adanya proses bailout itu," tegas Bamsat.

Salah satu inisiator Pansus Century Misbhakun menyatakan, surat sudah ada sejak lama, tapi datanya datang belakangan di akhir masa kerja Pansus itu sendiri.

"Saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada publik bahwa ada dokumen Pansus yang belum secara terbuka terpublikasi dan diketahui oleh publik," tegas Misbakhun.

Ada tiga Surat Laporan Sri Mulyani ke Presiden SBY, yaitu surat bernomor S-01/KSSK.01/2008 tanggal 25 November 2008, SR-02/KSSK.01/2009 tanggal 4 Februari 2009 dan SR-36/KMK.01/2009 tanggal 29 8Agustus 2009. Semua sifat surat itu bersifat sangat rahasia (SR), baik selaku Ketua KKSK maupun Menkeu yang isinya menjelaskan isi surat Gubernur BI Nomor 10/232/GBI/Rahasia tanggal 20 November 2008.

Dalam Surat Gubernur BI No 10/232/GBI/Rahasia tanggal 20 November 2008, menyebutkan ada kesalahan data mengenai rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Century per 31 Oktober 2008. Pada tanggal itu diakui CAR Bank Century -3,53 persen, artinya tidak boleh diberi Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan tidak layak di-bailout. "Jadi seharusnya langsung ditutup saja," ungkap Misbhakun.

Mantan anggota Pansus Century DPR lainnya Ahmad Muzani menilai Sri Mulyani tidak jujur dalam memberikan keterangan terkait masalah pengucuran dana talangan ke Bank Century.

"SMI tidak jujur kepada kita. Ada yang tidak dibukukan, dan seolah-olah tidak tahu, seolah-olah jalan yang ditempuh sudah selesai. Kita minta tanggung jawab SMI," tegas anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini. Anggota Majelis Pertimbangan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) Rocky Gerung merasa aneh dengan sikap sejumlah anggota DPR membongkar surat Sri Mulyani. "Ini kan dokumen sudah dipegang dua tahun, kenapa baru sekarang diungkap surat itu? Ini kan diputar-putar saja," kritik Rocky.