Ribuan Sopir Angkot di Bekasi Menjerit


Belakangan ini pekerjaan sopir angkot tidak lagi menjanjikan sekadar bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Penumpang semakin sepi lantaran semakin banyak warga yang menggunakan sepeda motor membuat sopir banyak kehilangan pendapatan. Jangankan untuk uang lebih dibawa ke rumah, uang setoran saja sulit didapat.

Tidak itu, pungutan liar juga banyak membelit sopir angkutan umu ini. Mulai yang dilakukan oknuk petugas dishub dan polisi hingga preman yang sering kali menyebut dirinya timer alias pengatur pemberangkatan di beberapa lokasi terminal bayangan atau pangkalan.

Sekarang ribuan sopir angkuan kota (angkot) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, juga semakin kesulitan. Mereka mengeluhkan kenaikan tarif retribusi terminal sampai 15 kali lipat. Kalau semula hanya Rp 100,- kini menjadi Rp 1500,-

“Sehari kita kena tujuh sampai 8 masuk terminal. Berarti uang retribusi yang harus kita bayar lebih dari Rp 10.000,” terang Nurdin, satu sopir angkot.

Padahal pelayanan di dalam terminal tidak ada. Bahkan semrawut dan tidak ada yang mengatur. Akibatnya sering saling serobot. Kalaupun ada yang mengatur hanya teriak-teriak lewat mik atau pengeras suara. Malah yang mengatur justru preman yang ujung-ujungnya juga minta uang jago.

Sebetulnya kata Nurdin, kalau bisa mereka enggan masuk terminal. Namun tidak bisa, karena diwajbkan harus masuk terminal. “Lama-lama kita nanti tidak masuk terminal. Kita putar aja terus penumpang dioper. Kalau penumpang cuma tiga orang, kita rugi lah,”jelasnya.

Kepala Subag Tata Usaha UPTD Terminal Bekasi, Andi Lukman, yang dikonfirmasikan Pos Kota mengatakan, naiknya retribusi terminal tersebut seiring dengan naiknya target retribusi terminal yang pada 2011 hanya Rp 400 juta kini menjadi Rp 2,2 miliar.

Permasalahan beratnya para sopir angkot atas kenaikan retribusi terminal, menurut Andi, sudah disampaikan ke dewan.

Dewan sendiri saat ini tengah mengkaji berapa ‘kemampuan’ sopir angkot memberikan retribusi terminal. Namun juga jangan sampai terlalu rendah sehingga menghamct masuknya Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi.