Gan, ane mau tanya apakah karyawan yang mengajukan pengunduran diri tidak dalam tempo 30 hari tidak berhak mendapatkan Paklaring / Surat Keterangan Kerja ?? Coz ane ngajuin pengunduran diri cuma dlm tempo 25 hari terus HRDnya gak mau ngeluarin Paklaring ane.. Apakah ada UU yang mengatur masalah ini ya?? Thank's Gan..

Quote:Original Posted By retroholigan
Gan, ane mau tanya apakah karyawan yang mengajukan pengunduran diri tidak dalam tempo 30 hari tidak berhak mendapatkan Paklaring / Surat Keterangan Kerja ?? Coz ane ngajuin pengunduran diri cuma dlm tempo 25 hari terus HRDnya gak mau ngeluarin Paklaring ane.. Apakah ada UU yang mengatur masalah ini ya?? Thank's Gan..


HRDnya wajib ngasih paklaring gan,,,

Ketentuannya ada pada hukum perdata pasal 1602z
Permisi gan...

sebelumnya, maaf kalau ane baru mampir ke sini karena ada permasalahan...

jadi begini...

ane terikat kontrak PKWT. selama 6 bulan (berakhir 31 jan)
nah, tanggal 13 des. ane di putus kontrak dengan alasan ane tidak cakap dalam bekerja, kurang inisiatif, dan suka mengobrol saat bekerja (parameter tidak jelas).

Kontrak PKWT yang ane ttd ada kop surat dan waktu kerja serta di ttd sama direktur administrasi.
sedangkan waktu ingin di CUT, ane disuruh ttd Kesepakatan bersama (tanpa kop surat dan kapan waktu terakhir bekerja atau masuk kerja) dan di ttd oleh manager HRD.

pertanyaanya...
1. apakah surat tsb mewakili bahwa ane sudah di putus kontrak?
2. dalam Kesepakatan bersama yang ane ttd, pake materai (tanpa kop surat) tertulis bahwa ane dapat upah sampe akhir perjanjian (31 jan) pembayaran dilakukan sec transfer pada akhir des. apakah jika sampe awal jan tidak ditransfer, surat Kesepakatan bersama tsb dapat menjadi bukti untuk menuntut pembayaran?
3. pada kontrak kerja PKWT, pasal 3 ayat 1 berbunyi pihak 1 dapat mengakhiri perjanjian kerja ini tanpa syarat. sedangkan pasal 6 ayat 2 berbunyi apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja dengan pihak lainnya sebelum jangka waktunya berakhir, maka pihak yang mengakhiri perjanjian kerja tersebut diwajibkan membayar kepada pihak yang lainnnya ganti rugi upah sampai waktu yang seharusnya selesai. pertanyaanya, dari pasal tsb, saling menguatkan atau saling melemahkan, jika bertentangan, pasal mana yang memiliki bobot besar?
4. apakah materai itu cukup 1 saja atau harus ada di kedua belah pihak (dalam arti ttd tiap pihak harus mengenai materai atau hanya salah satu pihak saja)?

terima kasih atas jawaban agan yang bersedia untuk menjawab...
ane lagi kebingungan masalah surat tsb...
dikhawatirkan ane malah nanti kena PHK gara2 mangkir secara berturut2, padahal ID card, seragam, dan sepatu telah dikembalikan ke perusahaan...


Quote:Original Posted By goosfraba
Permisi gan...

sebelumnya, maaf kalau ane baru mampir ke sini karena ada permasalahan...

jadi begini...

ane terikat kontrak PKWT. selama 6 bulan (berakhir 31 jan)
nah, tanggal 13 des. ane di putus kontrak dengan alasan ane tidak cakap dalam bekerja, kurang inisiatif, dan suka mengobrol saat bekerja (parameter tidak jelas).

Kontrak PKWT yang ane ttd ada kop surat dan waktu kerja serta di ttd sama direktur administrasi.
sedangkan waktu ingin di CUT, ane disuruh ttd Kesepakatan bersama (tanpa kop surat dan kapan waktu terakhir bekerja atau masuk kerja) dan di ttd oleh manager HRD.

pertanyaanya...
1. apakah surat tsb mewakili bahwa ane sudah di putus kontrak?
2. dalam Kesepakatan bersama yang ane ttd, pake materai (tanpa kop surat) tertulis bahwa ane dapat upah sampe akhir perjanjian (31 jan) pembayaran dilakukan sec transfer pada akhir des. apakah jika sampe awal jan tidak ditransfer, surat Kesepakatan bersama tsb dapat menjadi bukti untuk menuntut pembayaran?
3. pada kontrak kerja PKWT, pasal 3 ayat 1 berbunyi pihak 1 dapat mengakhiri perjanjian kerja ini tanpa syarat. sedangkan pasal 6 ayat 2 berbunyi apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja dengan pihak lainnya sebelum jangka waktunya berakhir, maka pihak yang mengakhiri perjanjian kerja tersebut diwajibkan membayar kepada pihak yang lainnnya ganti rugi upah sampai waktu yang seharusnya selesai. pertanyaanya, dari pasal tsb, saling menguatkan atau saling melemahkan, jika bertentangan, pasal mana yang memiliki bobot besar?
4. apakah materai itu cukup 1 saja atau harus ada di kedua belah pihak (dalam arti ttd tiap pihak harus mengenai materai atau hanya salah satu pihak saja)?

terima kasih atas jawaban agan yang bersedia untuk menjawab...
ane lagi kebingungan masalah surat tsb...
dikhawatirkan ane malah nanti kena PHK gara2 mangkir secara berturut2, padahal ID card, seragam, dan sepatu telah dikembalikan ke perusahaan...




1. iya ente artinya udah di PHK
2. iya dapat menjadi bukti, suatu penggunaan kop surat itu cuma etika dalam bisnis saja, dan tidak pernah diatur dalam Peraturan hukum positif
3. saling menguatkan, inti PHK untuk PKWT itu boleh dan tidak dipersyaratkan lain apabila tidak bertentangan dengan syarat-syarat PKWT. dan apabila memutuskan kontrak, pihak yang mutusin kontrak bayar penalti sisa bulan tersebut (baik pekerja / perusahaan)
4. bukti otentik itu cuma ada klo dibikin di notaris
materai itu dibawah tangan, mau 1 biji, mau 10 biji tetep aja dibawah tangan.. tapi tenang aja, bisa dipakai sebagai suatu bukti juga kok.
Quote:Original Posted By KsatriaBajaItam

HRDnya wajib ngasih paklaring gan,,,

Ketentuannya ada pada hukum perdata pasal 1602z


Thx ya agan.. Berarti ane masih bisa maju nie coz mpe sekarang ane msh fight buat surat paklaring ane yg blm dikeluarin ama HRD nie..walaupun dikantor ane ada peraturan one month notice, ane tetep dapet surat paklaring kan ya gan.. Thx ya gan KsatriaBajaItam..
tanya dong

Jadi perusahaan ane punya karyawan harian tetap yang tugasnya adalah tenaga panen, pembititan, etc. Nah mereka ini dibayarnya berdasarkan performa harian jadi kalau mereka normal dan masuk selama 25 hari mereka dapat UMR. Tapi kalau dibawah itu mereka ga dpt UMR. Mereka dapat gaji pokok tapi kecil.

Pertanyaan gw, yah namanya orang begitu kan kadang suka semaunya masuk kerja. Apakah melanggar peraturan?

Satu lagi kalau perusahaan gw juga pake tenaga subkontraktor untuk pekerjaan yang gak rutin misalnya buat parit. itu diperbolehkan ga atau itu termasuk Kepmen yang outsourcing cuma boleh di 5 bidang usaha?
Quote:Original Posted By ndesoman
tanya dong

Jadi perusahaan ane punya karyawan harian tetap yang tugasnya adalah tenaga panen, pembititan, etc. Nah mereka ini dibayarnya berdasarkan performa harian jadi kalau mereka normal dan masuk selama 25 hari mereka dapat UMR. Tapi kalau dibawah itu mereka ga dpt UMR. Mereka dapat gaji pokok tapi kecil.

Pertanyaan gw, yah namanya orang begitu kan kadang suka semaunya masuk kerja. Apakah melanggar peraturan?

Satu lagi kalau perusahaan gw juga pake tenaga subkontraktor untuk pekerjaan yang gak rutin misalnya buat parit. itu diperbolehkan ga atau itu termasuk Kepmen yang outsourcing cuma boleh di 5 bidang usaha?


Apakah melanggar? tidak gan, "no work no pay"
Acuannya ada pada UU ketenagakerjaan no 13 tahun 2003

Subkontraktor boleh gak? boleh gan, yang jelas harus terpisah dari
1.core business perusahaan
2.merupakan kegiatan penunjang

Kalau yg 5 itu termasuk kegiatan penunjang, sedangkan membuat parit bukan merupakan kegiatan penunjang ataupun core business perusahaan
(Acuan permenaker no 19 tahun 2012)
Quote:Original Posted By KsatriaBajaItam


Apakah melanggar? tidak gan, "no work no pay"
Acuannya ada pada UU ketenagakerjaan no 13 tahun 2003

Subkontraktor boleh gak? boleh gan, yang jelas harus terpisah dari
1.core business perusahaan
2.merupakan kegiatan penunjang

Kalau yg 5 itu termasuk kegiatan penunjang, sedangkan membuat parit bukan merupakan kegiatan penunjang ataupun core business perusahaan
(Acuan permenaker no 19 tahun 2012)


Thank ksatria baja hitam.

Kalau mereka ga dapat gaji pokok sama sekali gpp?

kalau membuat parit itungannya core business gt?secara logika kan penunjang dimana bisnis utamanya adalah kebun kelapa sawit?

Mohon pencerahannya
Quote:Original Posted By retroholigan


Thx ya agan.. Berarti ane masih bisa maju nie coz mpe sekarang ane msh fight buat surat paklaring ane yg blm dikeluarin ama HRD nie..walaupun dikantor ane ada peraturan one month notice, ane tetep dapet surat paklaring kan ya gan.. Thx ya gan KsatriaBajaItam..


Paklaring gak ada hubungannya dengan one month notice gan

Memang merupakan hak agan meminta surat paklaring dan perusahaan wajib ngasih

HRD itu kan manusia gan, ngadepinnya jangan pakai emosi, bicarain semua secara baik-baik,,, dengan begitu persoalan agan bisa diselesaikan
Quote:Original Posted By ndesoman


Thank ksatria baja hitam.

Kalau mereka ga dapat gaji pokok sama sekali gpp?

kalau membuat parit itungannya core business gt?secara logika kan penunjang dimana bisnis utamanya adalah kebun kelapa sawit?

Mohon pencerahannya


Ane kira komponen gaji pekerja harian di tmpt agan hanya terdiri gaji pokok

Rupanya terdiri dari gaji pokok+tunjangan kehadiran (TT)

Misalkan UMR 1.475.000
Gapok (sebulan) = 1.100.000
Tunjangan kehadiran 15.000/hari (x25 hari)

Kalau pekerja hariannya bekerja selama 25 hari (hadir) maka sebulan mendapat gaji pokok+tunjangan kehadira 1.475.000 (sesuai UMR)

Kalau pekerja hariannya tidak masuk selama 2 hari kerja (dalam 25 hari kerja)
Gaji sebulannya berapa gan?
Gapok 1.100.000
Tunjangan kehadiran 23 (2 hari gak masuk) x 15.000 = 345.000
Total gaji sebulan diterima 1.345.000
(dipotong hanya dari tunjangan kehadirannya)

Pertanyaan agan, gaji pokoknya boleh gak dibayar? Ya gak boleh gan, kan udah dipotong dari tunjangan kehadiran kecuali komponen gajinya hanya terdiri dari gaji pokok

Mudah-mudahan bisa dimengerti ya gan

Core business? Saran ane coba agan baca sedikit permenaker no 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan... pada pasal 3 ayat 2

Kalau males baca, baca aja kesimpulan ane:
Subkontraktor itu sih bisa dibilang perjanjian pemborongan bukan OS

Sorry gak bisa nampilin isi pasalnya, soalnya ane ol di HP

menulis di HP cukup ribet gan, layar kecil, ngetik satu2 dan ditmbh lagi koneksinya lemot abis
Quote:Original Posted By ndesoman
tanya dong

Jadi perusahaan ane punya karyawan harian tetap yang tugasnya adalah tenaga panen, pembititan, etc. Nah mereka ini dibayarnya berdasarkan performa harian jadi kalau mereka normal dan masuk selama 25 hari mereka dapat UMR. Tapi kalau dibawah itu mereka ga dpt UMR. Mereka dapat gaji pokok tapi kecil.

Pertanyaan gw, yah namanya orang begitu kan kadang suka semaunya masuk kerja. Apakah melanggar peraturan?

Satu lagi kalau perusahaan gw juga pake tenaga subkontraktor untuk pekerjaan yang gak rutin misalnya buat parit. itu diperbolehkan ga atau itu termasuk Kepmen yang outsourcing cuma boleh di 5 bidang usaha?


semuanya udah dijawab sama om baja hitam

cuma mau nambahin.. di PERMEN NO 19 tahun 2012 ada dua kategori usaha peralihan kerja.

1. melalui pemborongan
2. melului penyedia jasa (outsourcing)

keduanya harus badan hukum sekarang,
kalau dulu bisa pakai non badan hukum (perorangan) apabila didaerah sekitar tidak ada perusahaan non badan hukum (kepmen 220 tahun 2004) tp sekarang kepmen tersebut sudah tidak berlaku digantikan dengan PERMEN 19 rahun 2012.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dari pekerjaan yg ente sebut, macam pembersihan parit, buat titian, gawangan, dll (ane tau itu kerjaan apaan)

ente kan nanya boleh atau gak?
gw jawab boleh...
kenapa?

berikut penjelasan gw dengan keluarnya PERMEN No 19 tahun 2012.

ente bisa oper pekerjaan tersebut ke pemborong, dengan catatan :

1. a. pekerjaan tersebut dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan

b.dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan

c.merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

d.tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

2. Perusahaan Pemberi Kerja dapat mengalihkan kepada Perusahaan Pemborong jenis pekerjaan yang bukan merupakan kegiatan utama (yang digolongkan oleh asosiasi sektor usaha yang dbentuk sesuai peraturan perundang-undangan) dalam hal ini salah satu contoh adalah GAPKI untuk industri kelapa sawit, karena penggolongan jenis pekerjaan tidak boleh dilakukan oleh Perusahaan secara mandiri. (Pasal 4 PERMEN 19 Tahun 2012)

3. Hal yang harus diperoleh Perusahaan Pemberi Kerja & Perusahaan Pemborong sebelum menyerahkan pekerjaan kepada Perusaan Penerima Pemborongan adalah :

a. Bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang (pasal 6 Permen 19 tahun 2012) (Perusahaan pemberi kerja)

b. Bukti Pendaftaran dari bidang ketanagakerjaan setempat yang berisi (Pasal 9(2) Permen 19 tahun 2012) (oleh Perusahaan Pemborong) :
i. Hak & kewajiban para pihak
ii. Menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat2 kerja bagi pekerja sesuai peraturan Perundang-undangan.
iii. Memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompentensi di bidang nya.

4. Apabila syarat pada nomor 3 bagian a belum didapat oleh Perusahaan pemberi kerja, maka Perusahaan pemberi kerja belum dapat menyerahkan Pekerjaan tersebut kepada Perusahaan Pemborong, apabila dilanggar, maka Hubungan kerja antara pekerja dengan Perusahaan Pemborong beralih ke Perusahaan pemberi Kerja (Pasal 7 PERMEN 19 Tahun 2012)
Dan untuk bagian B tidak diatur akibatnya apabila Pihak Pemborong belum mendapatkan bukti Pendaftaran dari bidang ketenagakerjaan setempat.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lalu untuk pemberianpengalihan pekerjaan kepada Perusahaan Pemberi Jasa dengan sistem harian lepas, boleh atau tidak?

1. Perusahaan Pemberi Kerja dapat mengalihkan kepada Perusahaan Pemberi Jasa Pekerjaan berbadan hukum (hanya boleh PT) Pasal 24 PERMEN No 19 Tahun 2012

2. Perusahaan Pemberi Jasa Pekerjaan (Outsourcing) harus mempunyai izin operasional di provinsi tempat dilakukan pekerjaan (berlaku 3 tahun) (Pasal 27 PERMEN No 19 Tahun 2012) dengan demikian ijin selama 5 tahun yang berlaku secara nasional dihapuskan (KEP 101/MEN/VI/2004).

3. Kegiatan jasa penunjang yang boleh diserahkan Perusahaan Pemberi kerja adalah ke Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja adalah :
a. Usaha layanan kebersihan (cleaning service)
b. Usaha penyediaan makanan bagi pekerja.buruh (catering)
c. Usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan)
d. Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan.
e. Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.
(Pasal 17 (3) Permen 19 tahun 2012)

Pasal tersebut diatas tidak terdapat penafsiran secara mikro baik pada Ketentuan Umum PERMEN tersebut, atau ketentuan lanjutan. Sehingga mungkin terjadi multitafsir pada pelaksanaanya.

Contoh :

a. Pengamanan Lingkungan oleh security (BUILDING SECURITY STAFF)
Tugas prefentif : Merencanakan dan menyusun kegiatan keamanan dan pengamanan, pengawasan lingkungan gedung, melakukan prosedur penerimaan tamu, ronda keliling, memastikan seluruh lingkungan gedung dalam kondisi aman, melakukan introgasi terhadap kegiatan orang yang mencurigakan, berkordinasi dengan pihak kepolisian, dan lain-lain.
Tugas represif : memberikan laporan kronologis dan berkordinasi dengan kepolisian apabila terjadi kejadian yang telah meresahkan lingkungan gedung. Melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap orang yang sudah tertangkap tangan dan diintrogasi, dll.

b. Pengamanan Jaringan oleh IT staff (SECURITY SYSTEM STAFF)

Tugas prefentif : melakukan Pemeliharaan validitas dan integritas data, Pencegahan akses sistem & informasi dari yang tidak berhak, Menentukan data atau informasi apa saja yang harus dilindungi. Melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan sistem yang dijalankan oleh karyawan.

Tugas represif : memperbaiki sistem yang diserang oleh orang tidak bertanggung jawab, melakukan pembersihan spam/virus, melaporkan kepada bagian yang bewenang pada perusahaan apabila terjadi penyalahgunaan terhadap suatu sistem & informasi salah satu member atau karyawan dan memblokir akses tersebut, dll.

c. Pengamanan Tanaman Perkebunan dari gangguan hama penyakit (PEST SECURITY STAFF)

Tugas prefentif : melakukan pengawasan & menganalisa terhadap segala jenis hama yang akan menyerang tanaman,dll

Tugas represif : apabila tanaman sudah diserang hama maka PEST SECURITY STAFF melakukan pembasmian secara hayati, kimiawi, dll

Kesimpulan dari 3 keterangan diatas adalah, ketiga-tiganya merupakan kegiatan pengamanan, yang membedakan adalah objek yang diamankan, maka menurut saya, penafsiran akan hal-hal tersebut bisa beragam tergantung sejauh mana kita mengkategorikan hal tersebut.

hal yang sama untuk jasa kebersihan seperti pembersihan parit di perkebunan (bisa dikategorikan sebagai jasa kebersihan).


4. Hal yang harus diperoleh Perusahaan Pemberi Kerja & Perusahaan Outsourcing untuk melaksanakan suatu pekerjaan adalah :
a. Mendaftarkan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh (Pasal 19 Permen no 19 tahun 2012)
i. Jenis pekerjaan yang dilakukan
ii. Perusahaan outsorcing bersedia menerima pekerja dari perusahaan outsorcing lama dalah hal ganti vendor perusahaan outsorcing.
iii. Hubungan kerja antara Perusahaan Outsourcing dengan Pekerjanya adalah PKWT , PKWTT

b. Perusahaan outsorcing melampirkan (Pasal 19 Permen no 20 tahun 2012)
i. Izin operasional perusahaan,
ii. draft perjanjian kerja Perusahaan outsorcing dengan pekerjanya (PKWT / PKWTT)
apabila kedua ketentuan tersebut tidak dilakukan dan Perusahaan Outsorcing tetap melakukan pekerjaan atas perintah Perusahaan maka Dinas ketagakerjaan setempat berhak mencabut ijin operasional dari Perusahaan Outsorcing tersebut.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

intinya di PERMEN tersebut sebenarnya perusahaan outsorc yg dulu berjalan bisa bertindak sebagai jasa pemborong, atau jasa pengalihan pekerjaan..
dan dengan pemberian izin secara desentralisasi, seharusnya lebih mempermudah agan yang didaerah untuk melobi dinas keteanaga kerjaan daerah setempat..

kalau saya si prefer memberikan pekerjaan tersebut ke jasa pengalihan pekerjaan (outsorcing) dibanding pemborong, kenapa?

ya karena akibat hukum yg timbul apabila terjadi sesuatu despute tidak merugikan perusahaan pemberi kerja. dan disatu sisi juga lebih memungkinkan,

sekarang tinggal bagaimana agan mencari perusahaan jasa outsorcing tersebut, dan memberikan definisi seperti pembersihan gawangan,parit,titian pikul,dll merupakan pekerjaan penunjang yang merupakan jasa kebersihan secara mikro.

jadi sisanya tinggal nunggu itu PT Outsorcing bikin ijin di daerah setempat aja, dan lengkapin semua dokumennya, klo udah gol ya jalannnnnnnn... tapi ya perlu diingat cost pasti lebih besar karena biaya jasa outsorcing tersebut.

nb : pt outsorcing 90% pasti mau, apalagi buruh perkebunan jumlahnya ribuan

fyi : kasus ini terjadi juga di tempat gw bekerja, tp perusahaan gw akhirnya memilih one by one langsung.. alias tu karyawan harian yang biasa di borongin sekarang menjadi karyawan perusahaan langsung.




maap klo kepanjangan..
terima kasih banyak buat agan redlight18 karena nambahin penjelasan ane dan membantu menjawab pertanyaan para kaskuser

Sebenarnya udah lama ane pengen vakum menjawab pertanyaan, tetapi kasihan rasanya kalau ada kaskuser yg bertanya di thread ini malah tidak mendapatkan jawaban (ya itung-itung nolongin sesama)

Tetapi, sepertinya sekarang sudah orang ada yg bersedia menjawab pertanyaan kaskuser dgn memberikan jawaban yg super komplit, jadi ane titip threadnya ya om
Quote:Original Posted By KsatriaBajaItam
terima kasih banyak buat agan redlight18 karena nambahin penjelasan ane dan membantu menjawab pertanyaan para kaskuser

Sebenarnya udah lama ane pengen vakum menjawab pertanyaan, tetapi kasihan rasanya kalau ada kaskuser yg bertanya di thread ini malah tidak mendapatkan jawaban (ya itung-itung nolongin sesama)

Tetapi, sepertinya sekarang sudah orang ada yg bersedia menjawab pertanyaan kaskuser dgn memberikan jawaban yg super komplit, jadi ane titip threadnya ya om


eitsss jangan om
itu kebetulan yang saya tau, tp saya mungkin juga banyak ndak tau nya.. ada juga banyak pertanyaan yang kadang buat saya bingung dan ga tau jawabnya..

kadang banyak jawaban om baja hitam diatas juga mengingatkan saya tentang beberapa peraturan yang saya lupa..

dan saya juga kadang tidak bisa nongkrong disini terus

ada baiknya om baja hitam yang tetap kelola trit nya

nb : ini kebetulan jawabannya bisa lengkap, gara2 minggu lalu atasan abis ngasih tugas buat analisa PERMEN ini.. ya saya tinggal share aja.. gituuu..
Quote:Original Posted By KsatriaBajaItam


Paklaring gak ada hubungannya dengan one month notice gan

Memang merupakan hak agan meminta surat paklaring dan perusahaan wajib ngasih

HRD itu kan manusia gan, ngadepinnya jangan pakai emosi, bicarain semua secara baik-baik,,, dengan begitu persoalan agan bisa diselesaikan


siap gan...terima kasih buat pencerahannya..mudah-mudahan semuanya bisa diselesaikan secara baik-baik..amin
Quote:Original Posted By redlight18


1. iya ente artinya udah di PHK
2. iya dapat menjadi bukti, suatu penggunaan kop surat itu cuma etika dalam bisnis saja, dan tidak pernah diatur dalam Peraturan hukum positif
3. saling menguatkan, inti PHK untuk PKWT itu boleh dan tidak dipersyaratkan lain apabila tidak bertentangan dengan syarat-syarat PKWT. dan apabila memutuskan kontrak, pihak yang mutusin kontrak bayar penalti sisa bulan tersebut (baik pekerja / perusahaan)
4. bukti otentik itu cuma ada klo dibikin di notaris
materai itu dibawah tangan, mau 1 biji, mau 10 biji tetep aja dibawah tangan.. tapi tenang aja, bisa dipakai sebagai suatu bukti juga kok.


thanks gan atas jawabannya...
hehehe...

maaf ane belum ISO...

tapi yang jelas, sekarang harus bisa instropeksi diri kenapa bisa kena PHK...
hehehe,,

search new job again...

Thumbs up 

kek gni nih yg ane cari2,
mw psang tenda dulu..
Quote:Original Posted By redlight18


Pasal 77 ayat 1, UU No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem seperti yang telas disebutkan diatas yaitu:

7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur.

lembur maksimal 1 hari adalah 3 jam, dan selama seminggu (di akumulasi jadi 14 jam maksimal) ga boleh lebih.. tetapi dalam UU menyaratkan ada beberapa pekerjaan yang karena jabatannya boleh tidak mendapat upah lembur (diatur di Peraturan Perusahaan) biasanya sih jabatan bos-bos (Supervisor keatas) hehe

tetapi ada beberapa pekerjaan yang menurut No. Kep-233/Men/2003 Tahun 2003 boleh dilakukan lebih dari 8 jam sehari, tetapi dengan catatan jumlah jam satu minggu nya juga tidak over dosis

apabila Perusahaan melanggar maka sesuai Pasal 78 ayat [2] UUK. maka Perusahaan dapat diancam pidana sesuai pengaturan Pasal 187 UUK yakni dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

as ussual ya dikasi tau aja tu Perusahaan karena sudah melanggar bla bla bla, dan apabila diteruskan jangan segan2 untuk somasi (peringatan tertulis) tulis aja tuntutan pribadi ke perusahaan klo sampai waktu tertentu tetap ga berubah agar diselesaikan melalui jalur yang seharusnya

kita cari kerja agar hidup lebih baik, tapi klo akhirnya cuma bikin sewot dan stress dan capek doang, terus upah ga seberapa, ya mending main PS sama dagang kue aja didepan rumah gan,


Jawaban diatas menurut saya kurang tepat.
Kenapa?
Pasal 77 UU No.13 Tahun 2003 ayat 4 :
Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Sekarang Di Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 102/Men/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur, Pasal 4 :
- Bagi pekerja/buruh yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu, tidak berhak atas upah kerja lembur dengan ketentuan mendapat upah yang lebih tinggi.
- Yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu adalah mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nah apakah jenis golongan pekerjaan anda termasuk yang dijelaskan di atas?
Quote:Original Posted By retroholigan
Gan, ane mau tanya apakah karyawan yang mengajukan pengunduran diri tidak dalam tempo 30 hari tidak berhak mendapatkan Paklaring / Surat Keterangan Kerja ?? Coz ane ngajuin pengunduran diri cuma dlm tempo 25 hari terus HRDnya gak mau ngeluarin Paklaring ane.. Apakah ada UU yang mengatur masalah ini ya?? Thank's Gan..



Anda juga harus ngerti kenapa HRD mensyaratkan pengunduran diri diajukan paling tidak 30 hari sebelumnya.
Saya bekerja sebagai di HRD bagian Legal dan saya tau benar syarat itu digunakan supaya posisi yang akan ditinggalkan karyawan dapat dicari sepecepatnya.
Kalo asal keluar, HRD yang kerepotan mencari penggantinya.
Misal ni ada yang keluar tanpa pemberitahuan 30 hari sebelumnya, dan dia tetep ngotot pengen dapat surat pengalaman kerja, tetep saya kasih, dan saya rekomendasikan "tidak berkompeten,bla..bla..bla..". Dan itu adalah wewenang saya untuk mengeluarkan surat pengalaman kerja.

Quote:Original Posted By redlight18


1. iya ente artinya udah di PHK
2. iya dapat menjadi bukti, suatu penggunaan kop surat itu cuma etika dalam bisnis saja, dan tidak pernah diatur dalam Peraturan hukum positif
3. saling menguatkan, inti PHK untuk PKWT itu boleh dan tidak dipersyaratkan lain apabila tidak bertentangan dengan syarat-syarat PKWT. dan apabila memutuskan kontrak, pihak yang mutusin kontrak bayar penalti sisa bulan tersebut (baik pekerja / perusahaan)
4. bukti otentik itu cuma ada klo dibikin di notaris
materai itu dibawah tangan, mau 1 biji, mau 10 biji tetep aja dibawah tangan.. tapi tenang aja, bisa dipakai sebagai suatu bukti juga kok.


Cuma mau nambahin :
Bahwa materai bukan merupakan syarart sah nya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata.
Nah terus materai buat apa dong?
Materai itu adalah pajak atas dokumen-dokumen.bahwa materai tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, karena fungsi esensi dari materai adalah sebagai pajak / penghimpun dana dari masyarakat.
(Pasal 1 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai)

Jadi kalo ada perjanjian/akta di bawah tangan yang tidak pakai materai,,jangan dibilang tidak sah ya..
Quote:Original Posted By jokosuweng


Jawaban diatas menurut saya kurang tepat.
Kenapa?
Pasal 77 UU No.13 Tahun 2003 ayat 4 :
Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Sekarang Di Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 102/Men/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur, Pasal 4 :
- Bagi pekerja/buruh yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu, tidak berhak atas upah kerja lembur dengan ketentuan mendapat upah yang lebih tinggi.
- Yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu adalah mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nah apakah jenis golongan pekerjaan anda termasuk yang dijelaskan di atas?


trims ya atas tambahannya, tapi jawaban saya yg kurang tepat yang mana ya?

saya di atas kan nulis begini :

Spoiler for tulisan diatas:


maksud saya pada kalimat itu kan jelas..
bahwa di UUK menyaratkan untuk beberapa jabatan tertentu tidak dapat uang lembur , sama aja yg kaya ente sebutin
bedanya cuma ane ga nyantumin pasal..

yang ga tepat yang mana jadinya?

apa saya tidak boleh memasukan ketentuan Kepmen No. Kep-233/Men/2003 Tahun 2003??

berarti security kok bisa tidak dapet lembur ya? in my humble oppinion gaji nya tidak lebih besar dari admin sales.. sedangkan si admin sales nya dapet gaji..
gimana tuh?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekhilafan dan kesalahan