Sebut Presiden Boleh Kampanye, Jokowi Dianggap 'Abuse of Power!' Setuju?

Beranda
Komunitas
Entertainment
The Lounge
Sebut Presiden Boleh Kampanye, Jokowi Dianggap 'Abuse of Power!' Setuju?

harrywjyy

26-01-2024 23:23

Sebut Presiden Boleh Kampanye, Jokowi Dianggap 'Abuse of Power!' Setuju?

Sumber Gambar

Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, menuai kritik karena pernyataannya mengenai bolehnya presiden berkampanye dan berpihak dalam pemilu. Pernyataan ini dianggap melanggar Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 yang menekankan netralitas presiden.

Seorang pengamat sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, mengungkapkan bahwa Jokowi secara terang-terangan melanggar undang-undang. Menurut UU Pemilu, pasal 229, yang boleh berkampanye adalah calon presiden atau calon wakil presiden serta pejabat negara yang telah didaftarkan sebagai tim kampanye atas izin presiden. Namun, Jokowi bukanlah tim kampanye, sehingga ia tidak seharusnya berkampanye.

Netralitas presiden menjadi sangat penting karena jabatan presiden tidak hanya sebagai jabatan politik, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Presiden memiliki jutaan aparat penegak hukum, tentara, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus menjaga netralitas sesuai dengan Undang-undang. Jika presiden tidak netral, hal ini bisa menyebabkan masalah turunannya di bawahnya.

Lebih lanjut, UU Pemilu juga menegaskan bahwa presiden memiliki peran dalam membentuk tim seleksi untuk menetapkan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan diajukan kepada DPR. Oleh karena itu, presiden memiliki kewajiban untuk tetap netral dalam seluruh proses pemilu. Pelanggaran terhadap netralitas presiden ini merupakan abuse of power yang sangat berbahaya.

Sumber Gambar

Dalam UU Pemilu, pasal 48 ayat (1) huruf b juga menetapkan bahwa KPU harus melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan pemilu kepada DPR dan presiden. Hal ini menunjukkan bahwa presiden memiliki kewenangan dalam pemilu, namun harus tetap menjaga netralitas.

Presiden yang tidak netral dalam Pilpres dapat berdampak buruk bagi kualitas pemilu yang jujur dan adil. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto. Menurutnya, ketidaknetralan Presiden dapat memicu konflik bangsa jika ada kecurangan atau ketidakadilan dalam pelaksanaan Pilpres 2024.

Hasil jajak pendapat Kompas menunjukkan bahwa sebanyak 90,3 persen responden berpendapat bahwa Presiden harus bersikap netral dalam pemilihan presiden. Namun, saat ditanya apakah Presiden sudah bersikap netral, responden terbelah. Sekitar 48 persen responden yakin bahwa Presiden bisa bersikap netral dengan semakin dekatnya pelaksanaan pemilu, namun 39 persen responden lain tidak yakin.

Tidak netralnya Presiden dalam Pilpres juga menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa. Jika aktor-aktor yang terlibat dalam pemilu beserta pendukungnya, yang jumlahnya jutaan, merasa ada ketidakadilan atau kecurangan, hal tersebut dapat memicu konflik di masyarakat. Oleh karena itu, netralitas Presiden sangat penting untuk menjaga stabilitas dan persatuan bangsa.

Sumber Gambar

Dalam hal ini, penting bagi Presiden untuk mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan politik pribadi. Netralitas Presiden adalah kunci dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan adil. Dukungan langsung dari Presiden kepada siapa pun yang nantinya menjadi calon presiden hanya akan menguntungkan satu pihak dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemilihan presiden.

Untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemilu, Presiden harus memastikan bahwa pelaksanaan Pilpres 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Ketidaknetralan Presiden dalam Pilpres dapat membahayakan demokrasi dan memperlemah persatuan bangsa. Oleh karena itu, Presiden harus mengedepankan netralitas dalam menjalankan peran sebagai pemimpin negara.

Kritik terhadap pernyataan Jokowi ini mencuat karena melanggar UU Pemilu dan mengabaikan prinsip netralitas presiden. Sebagai pemimpin negara, presiden seharusnya menjadi contoh yang baik dan menjaga keadilan dalam setiap proses pemilu yang diselenggarakan di Indonesia.

Sumber: Link Referensi

emoticon-Cendol Gan