Momen Calon Dokter Spesialis Curhat Overwork hingga Tak Digaji ke Menkes

Senin, 05 Des 2022 17:04 WIB


Para dokter PPDS mengajukan berbagai macam keluhan kepada Menkes. (Foto: Getty Images/bymuratdeniz)

Jakarta - Dokter yang menempuh pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di seluruh Indonesia mengadakan diskusi bersama Menteri Kesehatan
(Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada Minggu (04/12/2022). Dalam diskusi tersebut, mereka menyampaikan aspirasinya termasuk kendala-kendala sulitnya menjadi dokter spesialis di Tanah Air.

Overwork
Salah satu dokter residen Jagaddhito Probokusumo mengeluhkan kurangnya waktu istirahat pada kegiatan residensi. Di pagi hari, para dokter residen melakukan morning report. Tujuannya adalah membahas kasus yang ditemukan para dokter residen pada malam saat berjaga.

"Kemudian setelah laporan pagi, kita ke pelayanan, Pak Menteri," ujar Dhito, dalam Dialog Menteri Kesehatan dengan Para Dokter PPDS secara virtual, pada Minggu (04/12/2022).

Selain pelayanan, dokter residen juga diharuskan berjaga pada malam hari. Pos jaga dokter residen seperti di Instalasi Gawat Darurat (IGD), bangsal, atau pelayanan lainnya. Setelah berjaga semalaman, para dokter harus laporan pagi kembali bekerja di RS hingga sore hari.

"Itu kenapa kita (dokter) residen ini power nap, Pak Menteri," kata Dhito.

Selain dibebankan dengan tugas residensi, para calon dokter spesialis juga dibebankan untuk presentasi ilmiah. Kegiatan ini berlangsung secara kontinu selama 4-6 tahun. Para dokter residen juga harus mengikuti berbagai ujian seperti ujian tesis, CBT, dan OSCE.

"Tidak (ujian sekali), kita diuji berkali-kali," tuturnya.

Waktu istirahat para dokter residen diatur dalam Pasal 31 Nomor 1c UU Pendidikan Kedokteran (Dikdok) tahun 2013. Namun, para dokter residen tidak merasakan hak tersebut.

Dhito mengeluhkan dokter residen di Indonesia tidak digaji seperti di luar negeri. Sebagai perbandingan, di negara lain seperti Inggris dan Australia dokter
residen dihitung sebagai pekerja dan digaji.

"Di luar negeri semua (dokter) spesialis itu pasti akan dibiayai oleh negara karena mereka terhitung sebagai pekerja," tutur Dhito.

Dalam UU Dikdok 2013, dokter residen harus diberikan insentif karena mereka melayani masyarakat. Sementara itu, pada kenyataannya insentif tersebut tidak sampai ke tangan mereka.

Biaya Kuliah Mahal
Salah satu masalah mengapa jumlah dokter spesialis di Indonesia yang kurang lantaran biaya pendidikannya yang mahal. Hal terus dirasakan oleh adik kelas Dhito yang bernama Okta

Okta menempuh pendidikan dokter melalui beasiswa Bidikmisi. Ketika ingin melanjutkan ke jenjang spesialis, ia terkendala biaya karena masih banyak tanggungan seperti ibu dan adik-adiknya.

"Karena pendidikan spesialis tuh di mata semua dokter tuh bukan pendidikan yang 'murah' tetapi untuk orang-orang yang mampu," kata Dhito.

Dhito juga menyinggung beasiswa yang dikeluarkan pemerintah juga masih kurang. Beasiswa seperti LPDP, Kemenhan, Bidikmisi, dan Kemenkes tidak bisa membiayai pendidikan spesialis secara merata.

"Tidak semua orang bisa jadi dokter spesialis karena biayanya (mahal), Pak Menteri," bebernya.

Masih Ada Bullying
Dipaparkan Dhito, masih ada bullying pada dokter residen. Hal ini peran senior cukup dibutuhkan ketika menjalani PPDS. Alih-alih mengajarkan adik-adiknya, beberapa senior justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membully mereka.

"Kami juga tidak menghendaki adik kita untuk dibully, Pak Menteri," kata Dhito.

https://health.detik.com/berita-deti...gaji-ke-menkes