Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menempatkan pemerintah di posisi yang sulit. Bila proyek ini dilanjutkan maka pemerintah akan mendapatkan beban. Bila tidak dilanjutkan pemerintah akan merugi.

Menurut Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira proyek ini bagaikan buah simalakama. Saat proyek ini dilanjutkan dia bilang pemerintah harus menanggung beban besar dari bengkak biaya konstruksi.

"Jadi ini memang proyek simalakama, kalau dilanjutkan dengan cost overrun, biaya bengkak, didorong lagi sisi kurs yang melemah dan bahan baku kebanyakan impor," sebut Bhima kepada detikcom, Jumat (14/10/2022).

Belum lagi pemerintah juga harus membayar utang konstruksi kepada pihak China dengan bunga. Bila biaya konstruksi meningkat, maka bunga pun makin besar.
Baca juga:
Bos Kereta Cepat Bilang Tegalluar Peluang Besar Jadi Ibu Kota Baru Jabar

"Ini jelas jadi beban bagi BUMN dan negara. Maka APBN harus terus melakukan suntikan," sebut Bhima.

Di sisi lain, Pakar Transportasi Institut Studi Transportasi (Instran) Dharmaningtyas mengatakan setelah proyek ini selesai pemerintah juga harus dibebankan untuk melakukan subsidi operasi kereta cepat.

Pasalnya, biaya operasi kereta cepat akan sangat jauh lebih besar dibandingkan operasional kereta lainnya. Pemerintah otomatis harus memberikan subsidi agar tarif kereta cepat bisa terjangkau.

"Kalau maju artinya subsidi sepanjang masa pasti akan menanti," ujar Dharmaningtyas.

Kembali ke Bhima, dia menyebutkan bila proyek ini dihentikan risikonya juga besar. Negara akan rugi triliunan rupiah bila proyek mangkrak. Tidak sampai di situ, potensi pelanggaran hukum pun bisa muncul.

"Kalau proyek ini dihentikan, ini bisa jadi proyek mangkrak. Lalu akan jadi permasalahan, dari sisi ekonomi dan hukum akan muncul masalah," sebutnya.



Lebih Baik Diteruskan

Dharmaningtyas bilang karena proyek kadung berjalan sejauh ini, lebih baik proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung diteruskan daripada menjadi proyek mangkrak.

"Ini mau tidak mau harus dilanjutkan. Sangat tidak elok kalau misalkan pembangunannya dihentikan di tengah jalan alias mangkrak,

Apalagi puluhan triliun uang yang dikucurkan berpotensi hilang begitu saja bila proyek tiba-tiba dihentikan. Di sisi lain pemerintah dan stakeholder mencari cara untuk mengoptimalkan kereta cepat sebelum pembangunannya selesai dan beroperasi.

"Karena sudah puluhan triliun dikeluarkan untuk bangun infrastruktur KCJB. Jadi bagi pemerintah, KCJB ini maju ke mundur kena," sebut Dharmaningtyas.

Baca artikel detikfinance, "Pengamat Sebut Kereta Cepat Proyek Simalakama: Maju Rugi, Mundur Apalagi" selengkapnya https://finance.detik.com/infrastruk...undur-apalagi.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/


sungguh pedih kalau kerja dulu tapi mikir belakangan. mana kena tipu mainland yg diawal klaim ga perlu melibatkan pemerintah. sekarang malah kita yg kena diminta tanggung pembengkakan biaya via APBN