Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa PT Vale Indonesia saat ini menyewa konsesi lahan pertambangan sekitar 70 ribu hektare di Sulawesi Selatan. Namun demikian, sewa yang diberikan kepada pemerintah daerah atas luasan lahan 70 ribu hektare tersebut sangatlah kecil.

Ia mengaku bahwa pendapatan pemerintah provinsi dari sewa lahan PT Vale tidak sepadan, pasalnya pemerintah daerah hanya mendapatkan Rp 1,3 miliar per tahunnya.

"Untuk menyewa Rp 1,3 miliar ini Rp 60.000 per hektar. Kalau di kali sekarang, sewa lahan itu normalnya untuk Petani kalau BUMN menyewakan kepada petani di sana Rp 1,7 juta per hektare, kalau sesama petani Rp 5-10 juta per hektare. Kalau menguasai 70.000 hektare ini bisa sampai Rp 400 miliar per tahun sewa saja, kalau nyewa gak nyentuh apa cuma menanam. Kalau jual tanah air beda lagi," ujarnya dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR, Kamis (8/9/2022).

Selain persoalan tersebut, ia juga menyatakan menolak adanya perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Adapun, Kontrak Karya Vale Indonesia berakhir pada tahun 2025.

Menurut Andi sepanjang sejarah Vale Indonesia berada di Indonesia khususnya di Sulawesi, ia mencatat belum pernah ada masyarakat dari wilayahnya yang menjadi top level management di perusahaan pertambangan nikel tersebut.

Jangankan menjadi management, Perusahaan Daerah (Perusda) wilayah Sulsel juga tidak boleh melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk aktifitas pertambangan Vale tersebut.

Oleh karena itu, ia menyayangkan sikap perusahaan Vale Indonesia atas daerahnya. Sebab, kontribusi terhadap daerah Sulawesi Selatan juga tidak terlalu besar atau dalam setahun hanya mencapai RP 200 miliar.

"Tidak ada perpanjangan untuk mereka. Kalau langsung dikasih perpanjangan 35 tahun berat kami, karena ketika salah jalur saat gak punya finansial bagus untuk kelolanya 35 tahun menjadi penderitaan bagi kami. Kalau Freeport bisa dilepas (ke Pemprov/Pemda), kenapa ini tidak? kenapa tidak diserahkan ke pemerintah kami," ungkap dia.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...bu-hektare/amp

Mahal banget sewanya