Kali ini saya sebagai umat Katolik sedikit setuju dengan ustad. Cuma kalau disebut "haram" mungkin terlalu radikal. Yang lebih tepat adalah "tidak dianjurkan".

Dasar saya berpendapat demikian adalah Kompendium Ajaran Sosial Gereja Katolik. Silakan Googling kompendium ini kalau ada waktu. Dalam kompendium ini, agama Katolik menekankan yang namanya kesukarelaan dalam hidup bernegara, bermasyarakat, berkegiatan ekonomi, dan aspek2 lain dalam kehidupan, sehingga tidak dianjurkan untuk menggunakan paksaan.

Kalau negara menjalankan tugasnya dengan baik, maka tidak perlu disuruh-suruh pun rakyat akan memberikan sumbangan kepada negara. Jadi negara tidak perlu merampas paksa uang rakyat dalam bentuk pajak.

Yang terjadi selama ini adalah, pemerintah butuh pajak karena wewenang pemerintah terlalu banyak. Bikin sekolah, bikin rumah sakit, bahkan ikut berdagang melalui BUMN. Kalau saja wewenang pemerintah sedikit demi sedikit dikurangi sehingga cukup pada level regulasi, maka yakinlah pemerintah gak butuh pajak banyak. Jumlah pejabat dan PNS juga akan jauh berkurang. Urusan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi memang sebaiknya lebih banyak digerakkan oleh swasta dan swadaya masyarakat. Ini juga yang selalu ditekankan oleh Ajaran Sosial Gereja: subsidiaritas. Penyerahan wewenang kepada tatanan masyarakat yang lebih kecil atau lebih rendah jika mereka mampu melakukan itu.

Tapi, ada tapinya nih. Selama aturan pajak itu masih berlaku, maka kita orang Kristen atau Katolik wajib membayar tersebut. Seperti kata Yesus "berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar" dst. Tapi jika kita ada dalam tatanan si "Kaisar" itu, kita sebaiknya merombak sistem sedikit demi sedikit agar sesuai dengan Ajaran Sosial Gereja itu tadi.