Presiden RI Joko Widodo mengingatkan anggota polri menindak tegas setiap pelanggar hukum tanpa pandang bulu, baik yang melakukan tindak kejahatan pada negara maupun masyarakat.

Jokowi juga menyentil Kapolda dan para kapolres yang acap sowan ke ormas yang kerap membuat gaduh. Jokowi mewanti-wanti Polri agar tidak menggadaikan kewibawaan.

Hal itu disampaikan presiden Jokowi saat memberikan pengarahan menohok kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Polri di Candi Ballroom, Hotel The Apurva Kempinski, Badung, Jumat (3/12).

“Sering saya sampaikan, ya memang ketegasan. Harus gigit siapa pun yang terbukti melakukan tindakan kejahatan pada negara juga masyarakat,” tegasnya.

Presiden juga menegaskan, Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga terbuka terhadap kritikan yang dilayangkan kepada pemerintah. Ia meminta setiap unsur kepolisian dapat menghormati kebebasan berpendapat. Apabila ada kritik, Polri menanggapinya dengan pendekatan persuasif dan dialogis.

“Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban ya silakan, tapi kalau enggak jangan, karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya,” ujarnya.

Selain itu, presiden juga meminta agar kepolisian terus menjaga ketegasan dan kewibawaan dalam tubuh Polri. Bahkan, Jokowi mewanti-wanti jajaran Polri tidak menggadaikan kewibawaan.

Misalnya, dengan melakukan sowan kepada ormas yang sering berbuat keributan. "Kewibawaan jangan hilang dari Polri. Saya sebenarnya sampaikan sejak lama, ada Kapolda baru, ada Kapolres baru, malah datang ke sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Benar ini? Saya tanya, kenapa bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif tapi apakah cara itu betul? Hati-hati, jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum ," kata presiden.

“Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan, polri harus memiliki kewibawaan,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi presiden yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

https://radarbali.jawapos.com/hukum-...s-pembuat-onar