Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah sudah berkomitmen untuk memberikan tambahan modal kerja kepada berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sejak 2020.

Hal tersebut tertuang di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited). Laporan ini dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam laporan tersebut dijelaskan, beberapa perusahaan BUMN mengalami dampak langsung atas terjadinya pandemi, diantaranya yakni PT PLN (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT KAI (Persero).

"BUMN tersebut memerlukan perhatian khusus dan penanganan segera guna mengatasi masalah keuangan yang dihadapinya, sehingga direncanakan menjadi pihak penerima pembiayaan korporasi," tulis laporan BPK tersebut dikutip Senin (22/11/2021).

"Pembiayaan korporasi ini dilakukan dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) dan pinjaman investasi untuk modal kerja."

Atas dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020, yang telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020, mengatur bahwa untuk melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah dapat melakukan PMN, penempatan dana, investasi pemerintah, penjaminan dan belanja negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 dan KMK 533/KMK.06/2020 tentang Investasi Non Permanen Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN), pemerintah berusaha melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para BUMN terdampak.

Berdasarkan PMK dan KMK tersebut, pemerintah membutuhkan rekening investasi pemerintah PEN (RIPPEN) untuk dapat menyalurkan dana secara bertahap sesuai dengan perjanjian investasinya sebagai mitigasi risiko pemerintah atas risiko bisnis yang dapat terjadi.

"Dana IP PEN dalam RIPPEN sebagai bukti komitmen pemerintah kepada stakeholder penerima investasi lainnya, bahwa pemerintah turut serta sharing the pain untuk terlibat memulihkan keadaan keuangan Penerima Investasi akibat dampak pandemi Covid-19," tulis laporan BPK.

Sesuai perjanjian investasi antara pemerintah dan pelaksana investasi , terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh BUMN penerima investasi untuk penggunaan dana investasi yang ada pada rekening investasi pemerintah.

Laporan tersebut menulis, Garuda Indonesia akan menerima investasi pemerintah sebesar Rp 8,5 triliun.

"PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) direncanakan akan menerima investasi Pemerintah sebesar Rp 8,5 triliun yang akan disalurkan secara bertahap melalui skema penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK)."

Dana investasi tersebut diperjanjikan untuk digunakan sebagai modal kerja. Penerbitan OWK seri A sebesar Rp 1 triliun akan dilakukan setelah persyaratan terpenuhi antara lain rencana restrukturisasi perusahaan, due diligence atas aspek finansial dan legal, rencana penggunaan dana, persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, dipenuhi.

Persyaratan pencairan berikutnya antara lain persetujuan RUPS, Dekom, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, dan progres restrukturisasi perusahaan. Adapun jadwal pencairannya yakni, pada 2021 sebesar Rp 2,5 triliun, pada 2022 sebesar Rp 2 triliun, dan pada 2023 sebesar Rp 4 triliun.

Sampai dengan 25 Mei 2021, diketahui, pemerintah sudah menyalurkan investasi melalui RIPPEN sebesar Rp 1 triliun.

"Sampai dengan 25 Mei 2021, sesuai dengan perjanjian pelaksanaan investasi dan kesesuaian dengan PMK 118/PMK.06/2020 telah dilaksanakan pemindahbukuan dari RIPPEN ke Rekening Penerima Investasi sesuai KMK 533/KMK.06/2020, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp1.000.000.000.000," tulis laporan tersebut.

link


"PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) direncanakan akan menerima investasi Pemerintah sebesar Rp 8,5 triliun yang akan disalurkan secara bertahap melalui skema penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK)."