Jakarta - Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Barat (Sumbar) merasa nama baiknya dicemarkan atas penggerebekan PSK oleh anggota DPR RI, Andre Rosiade. PHRI siap membeberkan bukti CCTV hingga kuitansi reservasi.

"Kita buka di ranah hukum, agar kita bisa mengeluarkan bukti di kita. Agar kita memiliki hak suara, banyak bukti yang kami miliki. Ini harus dibuka karena sudah menjadi pencemaran nama baik bagi hotel itu sendiri," ujar Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran saat dihubungi wartawan, Kamis (6/2/2020).

Maulana merasa citra hotel rusak karena penggerebekan yang dilakukan oleh Andre tak berkoordinasi dengan pihak hotel.

"Hotel ini peruntukannya adalah rumah kedua bagi wisatawan, pelaku bisnis untuk menginap. Setiap melakukan gerakan apa pun itu razia segala macam, yang sudah itu memang harusnya berkoordinasi dulu," ujarnya.

Dia berharap Majelis Kehormatan Dewan (MKD) mengusut tuntas kasus ini. Dia juga mengaku sudah menyiapkan bukti-bukti yang diperlukan.

"Reservasi, CCTV, dan termasuk data dia masuk-keluar kamar kan ada semua. Kuitansinya itu ada. Kami punya data record di situ. Kepentingan kami itu cuma karena kami terusik nama baik kami dan sudah diperlakukan semena-mena dengan dalil prostitusi," ujarnya.

"Kami harapkan MKD sebagai alat kerja DPR dan Komisi III mengusut kasus ini. Jangan tinggal diam. Ini isu nasional, kasus seperti razia ini Satpol PP jadi isu nasional," imbuhnya.

Seperti diketahui, sebelumnya, Andre Rosiade mengaku akan menghormati sikap pihak-pihak yang menilai negatif soal penggerebekan PSK. Meski di-bully dan dimaki oleh netizen, Andre menganggap hal itu risiko perjuangannya memegang amanah masyarakat Sumbar.

"Kalau saya di-bully, dimaki oleh netizen, itu risiko perjuangan. Ini pertanggungjawaban saya ke Allah karena jabatan ini amanah dari Allah. Jabatan ini dipertanggungjawabkan dunia-akhirat," kata Andre saat dihubungi, Rabu (5/2).




https://news.detik.com/berita/d-4889...-cctv-kuitansi