JAKARTA – Pemerintah menambah 60 jabatan baru perwira tinggi TNI. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan profesionalisme dan peran prajurit. Selain itu, pemerintah juga sedang melakukan harmonisasi rancangan Perpres tentang organisasi TNI yang menambah lebih dari 450 posisi baru untuk perwira pangkat kolonel dan 300 lebih posisi baru bagi perwira tinggi TNI. Anggaran pertahanan dinaikkan menjadi lebih dari Rp131 triliun pada 2020.

Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo saat upacara Peringatan HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (5/10). Untuk memperkuat TNI dalam berperan menjaga bangsa, pemerintah juga menambah jumlah alat utama sistem senjata (alutsista)guna memenuhi target kekuatan pokok minimum tahap 2.

“Selain itu, pemerintah juga berusaha meningkatkan kesejahteraan dan fasilitas kerja untuk prajurit TNI. Anggaran pertahanan tahun 2019 yang Rp121 triliun akan dinaikkan menjadi lebih dari Rp131 triliun pada 2020. Pemerintah terus mengupayakan kredit perumahan untuk prajurit hingga jangka waktu 30 tahun. Selain itu, tunjangan kinerja TNI menjadi 80 persen pada 2020,” kata Jokowi.

Menurut Presiden, cita-cita sebagai negara dengan kekuatan ekonomi di dunia harus didukung dengan angkatan perang yang kuat. Belanja pertahanan akan diarahkan sebagai investasi pertahanan dan memanfaatkan teknologi tinggi. “Rencana strategis minimum ‘essential force’ tahap ketiga periode 2019-2024 segera difinalkan. Demikian pula rencana jangka panjang 100 tahun Indonesia merdeka,” paparnya.

Jokowi juga menyampaikan tiga pesan kepada prajurit TNI. Salah satunya harus dapat beradaptasi dan mampu mengadopsi teknologi baru. “Prajurit TNI masa depan harus miliki kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi baru, serta menjunjung tinggi kemandirian strategis alutsista dalam negeri,” ucapnya.

Hal kedua adalah prajurit TNI tidak boleh terjebak oleh egosentris matra. Kepala Negara meminta prajurit TNI harus dapat bersinergi dengan kementerian dan lembaga dalam membangun negara. “Ketiga, prajurit TNI wajib menjaga kemanunggalan TNI bersama rakyat melalui operasi bakti dan program tentara manunggal membangun desa,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengingatkan, jajaran prajurit TNI untuk senantiasa mewaspadai adanya ancaman siber sebagai dampak dari kemajuan teknologi. “Contoh perang siber yang disertai perang informasi. Walaupun tidak menghancurkan, namun sangat merusak bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga prajurit TNI perlu meningkatkan kewaspadaan,” jelas Hadi.

Dia mengatakan, prajurit TNI sebagai alat negara yang menjalankan tugas TNI tidak terlepas dari perubahan lingkungan strategis. Perkembangan dunia telah menciptakan dimensi dan metode peperangan baru ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, juga membawa dampak di berbagai bidang.

Konsep ini mengaburkan filosofi perang konvensional dengan menggeser dimensi waktu. Karena perang-perang tersebut terjadi di masa damai. Ditambah lagi potensi adanya bencana alam yang dapat terjadi setiap saat. Ancaman militer dan nonmiliter berubah dan prajurit TNI harus siap menghadapi kompleksitas ancaman tersebut,” bebernya.

Dalam menghadapi ancaman nyata, diperlukan postur TNI ideal yang dibangun sesuai kebijakan pertahanan negara. Yakni disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. “Pembangunan postur TNI meliputi pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan dan gelar kekuatan TNI,” tukasnya.

Dalam rangka pembangunan kekuatan, TNI telah membentuk beberapa organisasi baru pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2019. Yaitu pembentukan Divisi Infanteri-3/Kostrad, Koarmada III, Koopsau III dan Pasmar-3 Korps Marinir pada tanggal 11 Mei 2018. Ini dilakukan untuk menghadapi trouble spot di wilayah Indonesia bagian Timur

Begitu juga dengan pembentukan Satuan TNI Terintegrasi (STT) Natuna pada 18 Desember 2018. Satuan itu sebagai pangkalan bagi unsur-unsur TNI yang beroperasi di wilayah utara Indonesia. Tak hanya itu. TNI juga membentuk satuan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI pada 30 Juli 2019. Pasukan ini disiapkan untuk operasi khusus guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah NKRI. “Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I, II dan III pada tanggal 27 September 2019 untuk menyelenggarakan kampanye militer, operasi gabungan dan operasi lainnya dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI,” pungkasnya.

https://fin.co.id/2019/10/06/anggara...iun-pada-2020/

Kita patut berbangga! FYI, anggaran pertahanan Indonesia adalah yang paling tinggi di dunia. Kita harus bersyukur karena itu