Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean meyakini Presiden Joko Widodo tak pernah melakukan pengecekan terhadap proyek infrastruktur yang dibangun di masa pemerintahannya.

Oleh karena itu, kata Ferdinand, Jokowi tak pernah tahu kalau ada sejumlah proyek yang sengaja dibuat mahal atau di-mark up dari harga asli.

"Saya yakin Jokowi tidak pernah melakukan pengecekan kepada proyek-proyek infrastruktur APBN yang mungkin harganya di-mark up," kata Ferdinand kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Kamis (7/2).


Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang meminta Prabowo melalukan pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika memang ada kebocoran di dalam proyek infrastruktur yang di bangun di era pemerintahannya.

Sebelumnya Joko Widodo (Jokowi) menantang calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto melaporkan klaim kebocoran anggaran mencapai Rp500 triliun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi juga meminta laporan tersebut disertai data dan fakta.

"Duitnya gede banget Rp500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal," ujar Jokowi usai menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019.

Meski ditantang Jokowi, kata Ferdinand, Prabowo maupun pihaknya tak bisa serta merta melaporkan hal terkait kebocoran ini ke KPK. Justru, kata dia, seharusnya Jokowi lah yang melakukan pelaporan lantaran semua alat bukti kebocoran itu ada di tangannya.

"Saya pikir (kami) tidak akan laporkan ke KPK, karena untuk melaporkan itu butuh alat bukti yaitu kontrak proyek pemerintah. Nah kontrak ini kan dipegang pemerintah," kata Ferdinand.

Dia kemudian meminta Jokowi lebih berani membuka data-data terkait infrastruktur ini. Jokowi, imbuh Ferdinand, harusnya tidak menutupi semua kesalahan dan kecurangan infrastruktur ini.

"Kalau Jokowi berani, silakan kasih kontraknya kepada kami maka akan kami uji di KPK dengan melaporkannya," kata dia.

"Jokowi harus berani membuka data dan informasi proyek pemerintah, jangan ditutupi supaya rakyat tau apakah ada kebocoran atau tidak. Jangan malah meminta laporkan sementara bukti dan data ditutupi oleh pemerintah," ucap dia.