PROSEDUR IMPORT BARANG RESMI

Beranda
Komunitas
Regional
China
PROSEDUR IMPORT BARANG RESMI

VIKINGDISTRI

09-06-2013 08:14

PROSEDUR IMPORT BARANG RESMI

Yang diijinkan untuk melakukan importasi barang hanyalah perusahaan yang mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau Nomor Registrasi Importir (SPR). Bila sebuah Perusahaan ingin mendapatkan fasilitas ijin impor, maka perusahaan tersebut terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk mendapatkan NIK/ SPR.

Adapun Perusahaan yang belum mempunyai NIK/ SPR maka hanya diijinkan melakukan importasi sekali saja.

Persyaratan tambahan yang juga harus dipenuhi sebelum perusahaan melakukan importasi adalah harus mempunyai Angka Pengenal Impor (API) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Apabila perusahaan belum mepunyai API dan berniat melakukan importasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan impor tanpa API.

Berikut ini diagram dari prosedur impor di Indonesia :

Adapun penjelasan prosedur umum proses impor di Indonesia melalui portal INSW adalah sebagai berikut :

Importir mencari supplier barang sesuai dengan yang akan diimpor.
Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka L/C di bank devisa dengan melampirkan PO mengenai barang-barang yang mau diimpor; kemudian antar Bank ke Bank Luar Negeri untuk menghubungi Supplier dan terjadi perjanjian sesuai dengan perjanjian isi L/C yang disepakati kedua belah pihak.
Barang–barang dari Supplier siap untuk dikirim ke pelabuhan pemuatan untuk diajukan.
Supplier mengirim faks ke Importer document B/L, Inv, Packing List dan beberapa dokumen lain jika disyaratkan (Serifikat karantina, Form E, Form D, dsb)
Original dokumen dikirim via Bank / original kedua ke importir
Pembuatan/ pengisian dokumen PIB (Pengajuan Impor Barang). Jika importir mempunyai Modul PIB dan EDI System sendiri maka importir bisa melakukan penginputan dan pengiriman PIB sendiri. Akan tetapi jika tidak mempunyai maka bisa menghubungi pihak PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk proses input dan pengiriman PIB nya.
Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui berapa Bea masuk, PPH dan pajak yang lain yang akan dibayar. Selain itu Importir juga harus mencantumkan dokumen kelengkapan yang diperlukan di dalam PIB.
Importir membayar ke bank devisa sebesar pajak yang akan dibayar ditambah biaya PNBP
Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
Data PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan proses verifikasi perijinan (Analizing Point) terkait Lartas.
Jika ada kesalahan maka PIB akan direject dan importir harus melakukan pembetulan PIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB
Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai.
Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan Analizing Point di SKP
Jika data benar akan dibuat penjaluran
Jika PIB terkena jalur hijau maka akan langsung keluar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
Jika PIB terkena jalur merah maka akan dilakukan proses cek fisik terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar maka akan keluar SPPB dan jika tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.
Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respon dan melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB
Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen asli dan SPPB

Spoiler for Syarat-syarat Kelengkapan Dokumen dan Prosedur Import:

* Surat Ijin Usaha Perusahaan ( SIUP )
* Angka Pengenal Impor ( API )
* Sertifikat Registrasi Pabean ( SRP )
* Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )
* Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )
* Nomor Pengenal Importir Khusus ( NPIK )
* Importir Terdaftar ( IT )
* Invoice / Packing List Barang Impor
* Purchasing Order ( PO) / Sales Contract
* Surat Kuasa
* Dokumen Pengiriman Barang Impor ( AWB / Bill of Lading )

Beberapa hal yang membuat dokumen mendapat Jalur Merah antara lain :

Impor baru
Profil Importir High Risk
Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
Barang Impor Sementara
Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II
Ada informasi intelejen/ NHI
Terkena sistem acak / Random
Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi

Keterangan : Importir dapat melacak status dokumennya secara realtime melalui portal INSW dengan terlebih dahulu mendaftarkan usernya. Proses mendapatkan user dapat dilihat di portal INSW (www.insw.go.id)

PERINGATAN!!!!
KARGO/FORWARDER RESMI TIDAK PERNAH MEMBERIKAN HARGA TARIF ANGKUTAN BARANG BAIK VIA UDARA DAN LAUT KEPADA CUSTOMER, SEBAB HITUNGAN TARIF RESMI BERDASARKAN TARIF HS CODE BEACUKAI YG DI LIHAT DI WEBSITE http://eservice.insw.go.id/index.cgi...ormation.html.KARGO RESMI MEMPUNYAI SISTEM TRACKING BARANG DAN JUGA DETAIL KAPAL YG MENGANGKUTNYA.

CIRI-CIRI KARGO NON RESMI :
1. Memberikan harga terlebih dahulu bagi angkutan Udara dan Laut
2. Minimum berat untuk udara 5-10kg, dan minimum berat untuk laut 0.5cbm
3. Menggunakan Marking Code (sebab dalam 1 kontainer/pesawat terdapat banyak broker2 pengiriman)
4. Tidak dapat melacak status pengiriman secara online, dan tidak tahu kode kapal/pesawat yg mengangkutnya.
5. Transit via PORT KLANG.
6. Pengiriman dari negara asal tanpa dokumen2 spt: Packing List, Bill Of loading dan Invoice.
7. Tidak ada kantor resmi di Indonesia
8. Pergantian biaya apabila barang rusak dan hilang tidak 100%
9. Apabila barang tertahan Beacukai, pihak kargo non resmi hanya menjanjikan saja barang keluar. Barang dapat tertahan berbulan-bulan.

Spoiler for Perhitungan Bea Masuk Pajak Barang Import dan Tata Cara Pengambilan/pengeluarannya (secara resmi):

pengertian :
Harga barang = cost (C)
Asuransi = insurance (I)
Ongkos kirim = freight (F)
Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM) = Cost + Insurance + Freight = CIF

Untuk barang impor tidak melalui PJT (Perusahaan Jasa Titipan):

Bea masuk = CIF * tarif bea masuknya (bisa 0%, 5%, 10% dst lihat di BTBMI)
PPN = (CIF + bea masuk) * 10%
PPh = (CIF + bea masuk) * 7.5% (bisa kena 2,5% bila punya API, atau 15% bila tidak punya NPWP)
Untuk barang impor melalui PJT atau kantor pos, tata cara perhitungan sama dengan formula diatas, hanya sebelumnya harga barang – 50 USD:

untuk barang dgn harga dibawah 50 dolar gratis / free tidak bayar bea masuk dan pajak

Bea masuk = (CIF) * tarif bea masuknya
PPN = (CIF + bea masuk) * 10%
PPh = (CIF + bea masuk) * 7.5%
contoh :

Jam tangan mempunyai tarif pos / HS = 910191000
Harga barang (Cost (C)) $111.25
Asuransi (Insurance (I)) $0.44
ongkir (Freight (F)) $25.95
Cost + Insurance + Freight = CIF = $137.64
CIF tersebut dikurangi hak untuk barang kiriman $50 = 137.64-50 = $87.64
Berhubung kurs rupiah saat itu adalah Rp 8.967/1 USD, maka
$87.64 = 87.64 * 8967 = Rp 785867,88

Bea Masuk = 10% = Rp 79.000 (pembulatan)
PPN = 10% = Rp. 87.000 (pembulatan)
PPh = 7,5% = Rp. 65.000 (pembulatan)
Total tagihan = Rp. 231.000,-
Selain itu, di Bea cukai ada ongkos tambahan untuk repacking dan ada tambahan biaya juga di kantor pos, sehingga Total biaya menjadi Rp. 285.000

Untuk melihat tarif Bea Masuk silahkan visit : http://www.beacukai.go.id/?page=apps...an-lartas.html

sumber: http://bctjemas.beacukai.go.id/index...umum-importasi

Jangan lupa emoticon-Blue Guy Cendol (L)

nya yah gan

Bagi yg mau konsultasi dan informasi seputar import barang LCL / BORONGAN LICENSE dari KARGO RESMI tanpa perlu memiliki dokumen untuk pengiriman seluruh dunia baik EXPORT dan IMPORT, barang dapat ditracking via website dan jelas status kapal / pesawat yg mengirimnya, dapat PM ane.

Mohon jangan ragu menghubungi Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta melalui:
Call Center PLI : 021-5502056/5502057
Email : pli_sh@yahoo.co.idatau pli_sh@customs.go.id
Loket : Lobi Gedung A (Gedung 502) KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta
Daerah Gudang Bandara Soekarno-Hatta

Diubah oleh VIKINGDISTRI 28-04-2015 13:35

653.3K

Kutip

1.7K

Balasan

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Tampilkan semua post

MyBlade89

25-01-2019 16:04

#1774

Quote:

Original Posted By Samudera.com►

Benar gan untuk barang penelitian di bebaskan Pajaknya
gmna caranya untuk bisa bebas pajak?

ada 2 hal sih yang harus agan siapkan :

1.Rekomendasi kementerian teknis terkait, Kalo Alat Laboratorium untuk penelitian, perlu rekomendasi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ( ini yang paling bikin Ribet dan memakan waktu Hampir Sebulan )
2. Mengajukan permohonan yang di dalamnya agan cantumkan rincian jumlah, jenis barang, dan nilai pabeannya ditujukan untk Menteri Keuangan melalui DJBC yang udah disahkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi, lembaga, atau Badan

dan Surat permohonan itu( No.1 ) akan diproses kalo sudah ada rekomendasi kementerian teknis terkait (No.2).
kalo ke dua Proses itu Kelar...Bebas deh Pajaknya, BM,PPN,PPH FREE...

PERTANYAANNYA AGAN DAPAT TUGAS INI DARI MANA
UNIVERSITAS KAH....?
LEMBAGA.....?
ATAU BADAN.....?
Harus ada yang mengesahkan Gan...

kalo agan dapat tugas dari Perguruan Tinggi yang punya komite etik penelitian, maka perlu juga tambahan lampiran dari ketkomtik nya.

Baru deh agan cari Forwarder untuk Pengiriman Importnya dan surat2 diatas trmasuk surat prmohonan yang sudah di sahkan oleh buk mentri tadi agan kasi ke forwarder untuk di input saat Customs Clearance.

Menurut ane ya gan....sekali lagi menurut ane yaaaa emoticon-Big Grin

terlalu ribet gan...
mending pake jasa Forwarder Borongan ( Brokers ) simple payah bayar2 pajak, toh forwarder borongan kasi harga perkilo/per CBM kan?
agan terima Beress, goyang2 kaki di rumah
banyak tuh FF Borongan iklan baris di koment2

Univ, gan....
Dosen atasan ane keukeuh beli barang lansung tanpa forwarder dg harganya bisa lebih murah..
Terus beliau terkesan ngegampangin gitu, gan.
Cuman ngasih format surat untuk permohonan bebas bea gitu.
Terus ane bingung sendiri liat format suratnya kurang lebih isinya barang a, b, c diangkut dari pelabuhan x dibongkar di pelabuhan y, atas permen keuangan dimohon untuk dibebaskan bea cukainya. Sementara menurut paham awam ane, informasi barang dikirim dari mana di bongkar di mana adanya setelah barang itu deal dikirim. Pdhl ane mikirnya ini surat2 harus jadi dulu nih, baru deal kirim barangnya

Ane kan jadi bingung.

Mana ane masih anak baru pula...

Bener kan y? ane harusnya ngurus surat dulu. Fix, baru deal kirim barang?

Jadi ane mending ngurus rekomendasi dulu ke kemenristek?
Kita masih harus ngurusin API dkk jg, klo konteksnya cuman sekali import dan tujuannya untuk penelitian?

Kalo pake forwarder, kita cuman tinggal ngurus si bebas beanya?

Makasih banyak loh udah direspon, gan...
Sedikit banyak ini mencerahkan hari ane yang berasa suram

Kutip

Balas

Tutup