CNN Indonesia
Jumat, 14/12/2018 10:35


Presiden Jokowi diprediksi
meraih kemenangan telah di
segmen pemilih kelas bawah
berkat program PKH. (CNN
Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CNN Indonesia --
Pendiri Lingkaran Survei
Indonesia Denny JA menilai
kebijakan penambahan alokasi
anggaran untuk Program
Keluarga Harapan dari
pemerintah bisa menghasilkan
efek elektoral positif bagi
Presiden Joko Widodo.

Denny JA mengatakan kebijakan
itu memperbesar kans
Jokowi memenangkan Pilpres
2019.

"Jokowi semakin susah
dikalahkan," kata Denny JA saat
dihubungi CNNIndonesia.com,
Jumat (14/12).

Presiden
Jokowi menganggarkan Rp34,4
triliun untuk PKH 2019. Anggaran
ini naik hampir dua kali lipat
dibanding tahun ini sebesar
Rp19,3 triliun.

Jumlah sebesar itu akan
diberikan kepada sekitar 10
juta Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) atau sama dengan jumlah
KPM tahun ini. Artinya, pada
tahun depan PKH yang diterima
setiap keluarga kemungkinan
bakal meningkat signifikan.

"Yang punya (anak) SD sederajat
ada tambahan Rp900 ribu, SMP
tambahan Rp1,5 juta, SMA/SMK
Rp2 juta. Gede banget ini.

Mungkin nanti ada yang dapat
Rp4 juta-Rp6 juta (setiap tahun),"
kata Jokowi di Istana Negara,
Kamis (13/12).

Denny berkata dana PKH yang
menyasar rakyat kecil
berpengaruh secara elektoral
karena rakyat kecil mendominasi
segmen jumlah pemilih di
Pilpres 2019. Atas dasar itu
Denny memperkirakan
Jokowi menang telak di
segmen rakyat kecil.

"Wong cilik itu jumlah totalnya 60
persen pemilih," kata Denny.

Jokowi tak hanya menaikkan
anggaran dana PKH. Mantan Wali
Kota Solo itu juga berencana
menaikkan jumlah penerima KPH
menjadi 15,6 juta kepala keluarga
pada 2020 mendatang
Menteri Sosial Agus Gumiwang
Kartasasmita membantah ada
nuansa politis dalam
janji Jokowi menaikkan jumlah
penerima PKH pada 2020.

Menurutnya, rencana itu
merupakan program jangka
panjang pemerintah.

"Itu urusan lain. Biasa seorang
perencana pemerintah
merencanakan (jangka panjang).
Sekarang ini kami mulai bahas
anggaran 2020," ujar Agus.

Agus menyatakan langkah yang
diambil Jokowi merupakan
bentuk investasi jangka panjang
dalam menciptakan Sumber
Daya Manusia (SDM) Indonesia
yang tangguh dan berkualitas.

"Jadi itu biasa pemerintahan ini,
bukan hanya Pak Jokowi. Siklus,
enggak ada politiknya," tutur
Politikus Partai Golkar ini.

(wis)
https://m.cnnindonesia.com/nasional/...lit-dikalahkan