Merdeka.com - Seluruh barang kebutuhan harian masyarakat, mulai dari bentuk paling sederhana hingga teramat rumit, sudah tergantung impor. Kesimpulan itu kian kuat menempel di benak seorang kawan setelah mendapati kenyataan cangkul China masuk ke Indonesia.

Simpulan sedikit banyak menemui pembenarannya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sejatinya, hampir semua barang di Indonesia ada yang di ekspor atau impor.

"Memang sudah lama Indonesia impor cangkul," kata Kepala Subdirektorat Impor BPS Rina Dwi Sulastri, saat diwawancarai di kantornya, pekan lalu.

Jangankan cangkul, lanjut Rina, korek kuping dan barang-barang kecil lainnya pun diimpor. Kebanyakan didatangkan dari Negeri Tirai Bambu.

"Kita masih ketergantungan dengan China."

Ketergantungan impor juga bisa terlihat dari alokasi belanja. Sekedar contoh, sebagian besar dari pagu anggaran belanja mesin pertanian sebesar Rp 4,6 triliun tahun ini dialokasikan untuk membeli barang impor.

Alasannya, kapasitas produksi industri mesin pertanian lokal baru 40 persen. Sedikit meningkat ketimbang tahun lalu sebesar 37 persen.

Direktur Jenderal Perdagangan Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Dody Edward enggan menjelaskan sejak kapan Indonesia impor cangkul.

"Semua sudah dijelaskan pak menteri," katanya via sambungan telepon.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan hanya tiga perusahaan pelat merah yang diperbolehkan impor cangkul: PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Sarinah, dan PT Mega Eltra. Itu didasarkan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 230 tahun 1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya.

Sebagai ilustrasi, berdasarkan data BPS, impor cangkul, garukan, dan alat pertanian lainnya pada tahun lalu mencapai 14,171 kilogram senilai USD 6,529 berdasarkan skema Cost Insurance Freight (CIF). Sedangkan, sepanjang Januari-September 2016, baru sebanyak 68 kilogram dengan nilai sekitar USD 215.

Semua pasokan berasal dari China masuk ke Indonesia melalui tiga pelabuhan: Belawan (Medan), Lodam (Bintan), dan Batuampar (Kepulauan Riau).

Pemerintah menghitung kebutuhan nasional mencapai 10 juta unit per tahun. Sementara produksi nasional dinilai masih jauh di bawah itu, meskipun pemerintah tak memberikan angka yang pasti. Alhasil, pemerintah memberikan izin impor kepala cangkul kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Berlaku sejak Juni hingga Desember 2016. Dari kuota impor 1,5 juta baru terealisasi 86.190 kepala cangkul atau 5,7 persen. PT Sarinah dikabarkan juga mendapat izin impor 500 ribu kepala cangkul.

Rahman Sadikin, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Boma Bisma Indra menjelaskan penyebab cangkul impor membanjiri pasar Indonesia.

"Karena cina kelebihan produksi material besinya sehingga itu membanjiri pasaran cangkul di Indonesia. sementara UKM pasokan bahan bakunya kurang," katanya saat diwawancara di kantornya, pekan lalu.

"Sehingga, sudah pasokan bahan bakunya kurang, pasarnya belum kepegang, distributor besarnya belum kepegang."

Selain cangkul, alat pertanian sederhana lainnya juga masih diimpor. Semisal, garukan, dodos, dan egrek.

"Harusnya itu jadi peluang bisnis di Indonesia. Dodos dan Garukan itu yang saya tahu di impor dari Malaysia," katanya.

"Jadi, kata ibu dirjen (Kemenperin) empat alat pertanian yang akan diproteksi importasinya yaitu cangkul, dodos, garuk, dan egrek."

Boma Bisma Indra menjadi satu dari empat perusahaan pelat merah yang ditugaskan pemerintah untuk berkolaborasi memenuhi kebutuhan cangkul di Tanah Air. Tiga lainnya adalah PT Krakatau Steel, PT PPI, dan PT Sarinah.

"Kerja sama ini ditujukan untuk meniadakan impor," kata Rahman. Boma Bisma Indra mampu memproduksi sebanyak 700 ribu cangkul per tahun.



https://www.merdeka.com/khas/jangank...n-diimpor.html