Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi (kanan), makan nasi goreng buatan pedagang kaki lima di emperan trotoar di depan toko di kawasan Jalan Gajah Mada, Jakarta, Minggu (1/4/2012). Jokowi datang k elokasi tersebut memenuhi undangan dari Solidaritas Juru parkir, PKL, pengusaha, dan Karyawan Gajah Mada, Hayam Wuruk, Glodok. Pada acara tersebut Jokowi membahas komitmen untuk menata PKL bukan dengan pengusuran.


JAKARTA, KOMPAS.com — Penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) selalu identik dengan aksi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang keras. Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, ingin mengubah hal tersebut agar tidak ada konflik antara masyarakat dan Satpol PP.

"Satpol PP itu nanti enggak usah bawa pentungan. Nanti dikandangin saja itu pentungan dan tamengnya. Digudangin terus dikunci, sudah," kata Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, ketika berkunjung ke kantor redaksi Kompas.com, Sabtu (31/3/2012).

Menurut Jokowi, penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ketertiban kota ini dapat dengan cara berdialog. Dia mengakui, dengan pendekatan semacam ini masalahnya tidak langsung selesai.

"Waktunya memang tidak singkat. Diajak ngobrol sekali, dua kali, lima kali. Lama-lama nanti mereka mau. Kalau sudah mau, sudah itu win-win. Enggak ribut-ribut, tapi tertib," kata Jokowi.

Dia juga mengungkapkan bahwa fungsi Satpol PP itu tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga melindungi masyarakat. Jadi, bukan tempatnya jika Satpol PP justru melakukan aksi kekerasan terhadap PKL atau PMKS. "Fungsi Satpol PP ini bukan untuk gebukin PKL, tapi untuk melindungi warga," tandasnya.

Jokowi: Pentungan Satpol PP "Dikandangin" Saja