Jakarta, CNN Indonesia -- Calon presiden Anies Baswedan merasa Pilpres 2024 yang telah dilaksanakan tidak dijalankan secara bebas, jujur dan adil.
Hal ini ia sampaikan ketika hadir dalam sidang gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di hadapan delapan hakim MK, Rabu (27/3).

"Pertanyaannya apakah Pilpres 2024 telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil? Izinkan kami jawab, tidak. Yang terjadi sebaliknya," kata Anies.

Dia menyatakan hasil penghitungan suara di Pemilu 2024 tidak mencerminkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Anies mengatakan Pemilu 2024 diwarnai dengan intervensi oleh penguasa. Dia berharap majelis hakim konstitusi menganggap penting hal ini.

Dia menyebut penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres 2024 terpampang secara nyata dan telah mencoreng.

Ia mengatakan independensi yang menjadi pilar pertama Pemilu justru tergerus oleh intervensi kekuasaan.

"Salah satunya penggunaan institusi negara yang memenangkan calon yang tak memenuhi kriteria ditetapkan," kata dia.

Anies juga menyinggung pengerahan aparat di daerah-daerah serta penyalahgunaan bantuan sosial selama Pilpres.

"Bansos yang sejatinya digunakan kesejahteraan rakyat jadi alat transaksional," kata Anies.

Pasangan nomor urut 1 Anies-Muhaimin mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU ke Mahkamah Konstitusi.

Mereka tidak menerima kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang meraih suara paling banyak.

AMIN meminta MK membatalkan ketetapan KPU mengenai hasil penghitungan suara Pilpres 2024. AMIN juga meminta pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Indonesia.

Komen TS

Umat Islam mendukung penuh upaya Abah. Umat Islam tidak diberi kebebasan untuk berkampanye dimanapun.

Masjid bagi umat Islam adalah segalanya. Harusnya pra ustadz dibebaskan berkampanye di masjid atau dimanapun. Sebaliknuya, aparat dari mulai polisi, TNI, perangkat pemerintahan malah dibebaskan untuk mengawal kesuksesan pemilu. Ini jelas tidak adil bagi umat Islam.

Kami juga mendukung upaya 03 untuk mendiskualifikasi paslon 02. Secara logika, kalau peringkat satu di diskualifikasi, maka peringklat dua harusnya secara resmi dinyatakan sebagai pemenang. Ini akan sangat menghemat beban biaya APBN ketimbang diadakan pemilu ulang.