Wow, Ada Caleg di Biak Sisipkan Uang Dalam Alkitab Beli Suara, Izak Hikoyabi: Ini Penistaan Agama, KPU Harus Gugurkan

- Senin, 18 Maret 2024 | 14:07 WIB


Ketua Pokja Agama MRP Provinsi Papua, Izak Hikoyabi. (HANS PALEN/Ceposonline.com)

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres telah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 lalu.
Kendatipun proses saat ini masih pleno di tingkat KPU Provinsi Papua, namun Pemilu di yang dilaksanakan di 8 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua meninggalkan banyak kecurangan dan belum disikapi serius oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu.
Salah satunya kecurangan yang terjadi yakni money politik yang dilakukan para caleg untuk membeli suara di masyarakat.
Sayangnya walaupun ada caleg yang terbukti melakukan money politik bahkan tertangkap tangan, namun sejauh ini baik KPU dan Bawaslu belum membuka kepublik soal proses hukum bagi para caleg tersebut.
Hal inipun kembali mendapatkan perhatian serius dari Wakil Ketua Pokja Agama Majelis Rakyat Papua, Izak Hikoyabi.
Menurut Izak Hikoyabi, MRP dalam tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang di pasal 20 huruf D adalah menerima aspirasi masyarakat dan mengawalnya hingga masalah itu diselesaikan.
"Jadi, kami di MRP telah banyak menerima pengaduan dan laporan soal kecurangan pada Pemilu lalu,"ucap Izak Hikoyabi ketika menghubungi Ceposonline.com, Senin (18/3/2024) siang.
Kata Izak, salah satu aduan masyarakat itu soal adanya money politik yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor.
Dimana ada salah satu Caleg di Biak itu melakukan money politik dengan memberikan uang kepada masyarakat untuk membeli suara.
Uang itu berjumlah Rp.300 ribu yang dibungkus dalam Alkitab, lalu meminta masyarakat bersumpah di atas Alkitab itu untuk memilihnya.
"Kasus ini sudah dilaporkan kepada Bawaslu di Kabupaten Biak Numfor termasuk di Bawaslu Provinsi Papua, namun tidak disikapi,"ujarnya.
Kata Izak, sampai hari ini KPU dan Bawaslu hanya tutup telingga dan matanya, mereka tidak menyikapi hal ini sebagai sesuatu yang dianggap serius untuk memproses hukum bagi pelakunya atau caleg bersangkutan.
Mereka justru berdalih, bahwa belum cukup bukti.Bahkan Caleg tersebut masuk dalam daftar calon DPRD terpilih di Kabupaten Biak Numfor sesuai hasil pleno yang sudah ditetapkan dalam pleno di KPU Biak Nomfor.
Lanjut Izak Hikoyabi, kini masyarakat sedang meminta pertanggung jawaban dari pihak Bawaslu di Kabupaten Biak Numfor dan Bawaslu Provinsi Papua.
Namun sampai sejauh ini Bawaslu justru belum menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah undang-undang pada Pemilu.

Tentu saja hal ini akan membawa dampak besar bagi situasi dimasyarakat, yang pada akhirnya masyarakat merasa kecewa dan melakukan aksi yang tidak terkontrol.
Apalagi, kasus money politik yang terjadi di Biak itu dimana dipakai alkitab sebagai media untuk mencari suara dengan didalamnya disimpan uang dan meminta masyarakat bersumpah diatas alkitab itu untuk memilih Caleg tersebut.
"Inikan sebuah pelanggaran berat dalam Pemilu. Kita bahkan bisa katakan sebuah penistaan agama yang dilakukan oleh Caleg,"tegas Izak.

Tambah Izak Hikoyabi, kenapa masalah ini dibiarkan sampai hari ini.
Untuk itu sebagai Wakil Ketua Pokja Agama di MRP ia meminta dengan tegas kepada Bawaslu Kabupaten Biak dan Bawaslu Provinsi Papua, agar kasus ini harus menjadi atensi serius untuk pemberian efek jera kepada Caleg tersebut.
"Kasus ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena ini menyangkut hak-hak atau persoalan terhadap penistaan agama, karena menggunakan Alkitab sebagai media dan menyuruh orang bersumpah,"kata Izak.

Mantan Komisioner KPU Provinsi Papua ini menilai ini sebuah pelanggaran berat karena baru pertama kali terjadi dalam Pemilu.
"Informasi yang kami terima dari masyarakat Biak bahwa mereka mencari Ketua Bawaslu di sana tidak pernah ada di tempat dan bahkan memberikan alasan tidak cukup bukti dan ini sangat aneh,"bebernya.
Izak Hikoyabi berharap, peyelanggara Pemilu harus berkerja sesuai dengan aturan. Kalau ada pelanggaran serius seperti yang terjadi di Biak, harus menjadi atensi serius.
Kualitas pelayanan dalam Pemilu kepada masyarakat itu salah satunya adalah penegakan hukum.
"Kita harus berdiri tegak dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan melihat pada aturan berlaku. Pelanggaran yang terjadi ini sangat serius dan terbukti ada videonya dan bukti lainnya. Kenapa Bawaslu tidak mau proses,"ujar Izak.
Izak Hikoyabi kini mempertanyakan kinerja Bawaslu di Kabupaten Biak Numfor dan Bawaslu Provinsi Papua.
"Kami MRP jelas pertanyakan posisi Bawaslu Kabupaten Biak dan Provinsi Papua. Apakah ada upaya pembiaran atau unsur kesengajaan,"cetusnya.
Izak Hikoyabi kini memberikan warning kepada Bawaslu Kabupaten Biak dan Bawaslu Provinsi Papua untuk berkerja jujur.
Pasalnya pihaknya di MRP sudah memutuskan apabila Caleg tersebut dilantik, maka MRP akan mengeluarkan maklumat dan meminta pertanggung jawaban kepada Partai Politiknya.

"Kami di MRP nanti akan mengambil langkah hukum atas kasus ini sesuai yang berlaku diatas Negara Indonesia ini,"pintanya.
Izak Hikoyabi menjelaskan, baik KPU dan Bawaslu itu tidak kebal hukum.
"Jika masalah money politik di Biak ini tidak diselesaikan dengan baik kami MRP akan bawa ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," terang Izak Hikoyabi.
Izak Hikoyabi kembali menambahkan, di Papua ini sangat tinggi sekali toleransi kehidupan umat beragama.

Bahkan di Papua itu tidak pernah ada gesekkan masalah kerukunan umat beragama.
Sehingga jangan sampai masalah ini mempengaruhi publik baik di Biak maupun diseluruh di Tanah Papua, lalu nantinya menjurus ke masalah agama. Pasalnya Caleg bersangkutan menggunakan Alkitab sebagai media dalam mendapatkan suara.
"Bagi umat Kristiani, Alkitab atau Kitab Suci itu adalah sakral, tetapi ini dipakai sebagai alat untuk mendapatkan suara. Sehingga persoalan ini harus disikapi serius oleh Bawaslu dan KPU, kami dari MRP minta agar Caleg tersebut digugurkan atau diskualifikasi jangan dilantik,"tutup Izak Hikoyabi. (*).

https://www.ceposonline.com/papua/19...urkan?page=all