Situs Asing Sebut Kepemimpinan Prabowo Akan Lebih Keras Lawan Tiongkok di Laut China Selatan

Senin, 18 Maret 2024 | 06:01 WIB



ZONAJAKARTA.com - Kita masih bicarakan Laut China Selatan, yaitu titik konflik yang dipantau dunia internasional.

Sekedar mengingatkan, China mencoba mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan berlandaskan kepercayaan nenek moyang mereka.

Sementara di kubu sebelah, dunia dan khususnya Asia Tenggara menolak klaim itu yang berlandaskan hukum laut yaitu United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS).

“China hampir mencaplok 80 persen Laut China Selatan yang membentang ribuan kilometer dari ZEE Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan Indonesia.

Namun pengadilan dunia yang memakai hukum UNCLOS menolak klaim tersebut”, beber Antara pada 17 Juli 2023.

Kendati klaimnya ditolak, China tetap saja lakukan aktivitasnya di sana, dan tentunya mengganggu kepentingan negara sekitar termasuk Indonesia.

Sementara masalah antara Indonesia dan China spesifik terjadi di Laut Natuna.

Karena selama bertahun-tahun terlihat kapal-kapal China memasuki Laut Natuna tanpa izin.

Seperti pada tahun 2020, China mengklaim Kepulauan Spratly yang berdekatan dengan Laut Natuna.

Selanjutnya di tahun 2021, Tiongkok meminta Indonesia untuk stop melakukan pengeboran di lepas pantai yang dikenal dengan nama Blok Tuna.

Tentu Indonesia menolak perintah penghentian itu karena memiliki hak yang berdaulat di sana.

Selama itu pula kapal-kapal China membayangi aktivitas pengeboran selama beberapa bulan.

Kemudian di tahun 2022, Indonesia sepakat untuk mengembangkan Blok Tuna senilai 3 miliar US Dolar.

Kesepakatan ini adalah bagian dari cadangan gas alam terbesar yang belum dimanfaatkan dunia.

Tidak lama dari kesepakatan itu, kapal penjaga pantai China terlihat kembali berlayar di Laut Natuna yang dekat dengan Blok Tuna tersebut.

Hanya terhitung beberapa tahun saja, kapal-kapal China sering memasuki Laut Natuna yang notabennya milik Indonesia.

Namun ke depannya, Indonesia diyakini akan lebih keras menyikapi soal Laut Natuna ini.

Karena sebuah situs asing berangkapan bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto akan lebih serius menghadapi China dibanding periode Jokowi.

“Indonesia telah diingatkan sejak 2021, bahwa negara ini salah satu yang menelan rugi atas sengketa maritim.

Hal itu ditunjukkan akan kehadiran kapal-kapal China yang mengganggu aktivitas pengeboran di Blok Tuna.

Namun sayangnya, masalah ini tidak menjadi prioritas bagi Presiden Jokowi.

Namun hal itu bisa saja berubah, karena presiden baru yang diyakini adalah Prabowo Subianto kemungkinan akan secara terbuka memperkuat keamanan untuk melawan China”, beber East Asia Forum pada 15 Maret 2024.

***

https://www.zonajakarta.com/nasional...latan?page=all