Matius Alfons Hutajulu - detikNews
Kamis, 25 Mei 2023 15:07 WIB

Foto: Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko (Ari Saputra)
Jakarta - Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko membeberkan alasan Ketumnya Megawati Soekarnoputri kalah pada Pemilu 2004 silam. Dia mengungkap hal itu saat membahas terkait era Orde Baru hingga reformasi.
Budiman menyampaikan itu dalam acara diskusi bertajuk 'Reformasi 25 Years: Continuity and Stability for Indonesia after The 2024 Election' yang digelar Para Syndicate. Dia awalnya bicara terkait kemunculan Megawati di tahun 2001 setelah kepemimpinan Habibie dan Gus Dur.

"Zaman Habibie sudah, nggak sampai 5 tahun, zaman Gus Dur nggak sampai 5 tahun,Bu Mega muncul 2001 itu untuk merespons disrupsi 1998 sampai 2001, 2001 kan tatanan Orde Baru diacak-acak, biasa kan kalau kita reformasi," kata Budiman dalam diskusi itu seperti dilihat detikcom di YouTube Para Syndicate, Kamis (25/5/2023).

Budiman mengatakan saat itu Megawati muncul dan memimpin Indonesia dengan mengedepankan pelembagaan politik hingga pelembagaan ekonomi dan sosial. Dia menyebut Megawati membentuk KPK, Komisi Yudisial atau KY, hingga Mahkamah Konstitusi atau MK.

"Bu Mega muncul dengan pelembagaan politik, KPK, KY, MK, pelembagaan politik. Bu Mega memilih pelembagaan politik, pelembagaan ekonomi, pelembagaan sosial, diakurkan lagi, ditenangkan lagi, volatilitas tahun 98 diantengkan lagi oleh Bu Mega, ya itu memang sudah harus," ucapnya.

Ternyata, kata dia, keputusan Megawati berdampak pada Pemilu 2004. Dia menyebut Megawati kalah di 2004 karena tidak populer sebagai sosok yang melakukan pelembagaan.

"Konsekuensinya apa? Tahun 2004 ketika Bu Mega nyalon dalam Pilpres langsung kalah. Karena apa? Beliau menjawab kebutuhan negara untuk melakukan pelembagaan politik demokrasi, setelah selama 32 tahun, pelembagaan politiknya otoriter, diacak-acak, kemudian oke kita lembagakan lagi, kita cari titik sintesanya lagi, tapi dalam kerangka demokratis, yang namanya orang melakukan pelembagaan pasti tidak populer," ujar dia.

Budiman menegaskan sosok yang melakukan terobosan institusional pasti tidak akan populer bagi masyarakat. Dia mengambil contoh dirinya yang lebih dikenal sebagai aktivis antiorba daripada penggagas Undang-Undang Desa.

"Orang melakukan institusional building pasti tidak populer. Saya lebih populer sebagai aktivis antiorba ketimbang penggagas UU Desa, ketika demonstrasi dulu saya tidak melakukan pelembagaan tapi disrupsi terhadap Orba. Ketika membicarakan Undang-Undang Desa, anggaran, segala macem, itu pelembagaan, saya nggak populer pasti. Itu sudah biasa, harga yang harus dibayar oleh orang yang mau melakukan pelembagaan politik. Bu Mega melakukan itu, meski rakyat pada waktu itu masih pengin melakukan disrupsi terus menerus," tuturnya.

https://news.detik.com/pemilu/d-6738...i-pemilu-2004.

Singgung Gaya Jokowi, Budiman PDIP Ingin Pemimpin 2024 Teknokratik

Budiman Sudjatmiko respons Pilpres 2024. (Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko berharap pemimpin selanjutnya yang terpilih lewat Pilpres 2024 berbeda dengan Presiden Jokowi yang mempunyai ide progresif, tapi populis. Menurut Budiman, pemimpin berikutnya harus progresif dan teknokratik jika Indonesia ingin maju.
"Ada yang khas dari Pak Jokowi, dia sosok progresif, melihat ke depan secara substansi dan populis metodologinya," kata Budiman dalam diskusi yang diselenggarakan Para Syndicate, Kamis (25/5).

"Populis adalah sebuah cara kanak-kanak sebuah ide, maka dibutuhkan penerus pak Jokowi tak terjebak pada masa kanak-kanaknya, tidak boleh populis, harus lebih teknokratik meskipun harus tetap progresif," lanjutnya.

Selain progresif populis, Budiman juga menilai Jokowi adalah sosok pemimpin yang visionary realist. Maksudnya, kata Budiman, Jokowi memiliki pandangan visioner, tapi tetap realistis. Budiman menyebut tipe kepemimpinan tersebut banyak kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kekurangannya adalah Jokowi menjadi presiden yang banyak berkompromi.

"Kalau pak Jokowi tidak realistis, dia tidak akan berbicara soal menampung mengakomodasi banyak kekuatan politik dalam kabinetnya," tutur Budiman.

Namun, Budiman berpendapat tipe kepemimpinan itu harus segera diakhiri. Jokowi, menurut Budiman, harus menjadi presiden visionary realist terakhir.

"Menurut saya, kalau Indonesia mau maju 25 tahun ke depan pak Jokowi harus menjadi pemimpin visioner realis terakhir," jelas dia.

Khawatir Anies menang
Budiman menegaskan Indonesia butuh pemimpin yang progresif teknokratik. Jika tidak ada calon pemimpin tipe seperti itu, dia khawatir Indonesia akan dipimpin oleh pemimpin dengan tipe konservatif populis seperti Anies Baswedan.

"Kita butuh kepemimpinan progresif teknokratik. jika kaum progresif tidak teknokratik tetap populisme saya pastikan yang menang adalah konservatif populisme," kata Budiman.

"Anies bagi saya representasi konservatif populisme bernuansa agama. Pak Prabowo konservatif populisme bernuansa nasionalis. Ini tantangannya," lanjut dia.

Menurut Budiman, tipe kepemimpinan populis bahaya untuk masa depan Indonesia. Dia mengaku takut Indonesia akan seperti negara-negara Amerika Latin.

Dia menjelaskan di negara-negara Amerika Latin terjebak ke dalam negara dengan berpenghasilan menengah ke bawah karena pemimpinnya progresif, tapi populis. Budiman menyebut akibat lainnya, ketimpangan di negara-negara itu juga terasa.

"Jika kaum progresif tidak kunjung dewasa menjadi teknokratik negara kita akan terjebak menjadi negara berpendapatan menengah seperti negara Amerika Latin," ucapnya.

"Agenda pertumbuhan dan pemerataannya diasuh oleh dua ideologi berbeda itu tidak akan jadi apa-apa negara itu," imbuhnya.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...4-teknokratik.

Tutur Budiman Sujatmiko...

kalau menurutku Megawati kalah karena SBY memanfaatkan kesempatan saat itu 
terus soal penerus Indoensia Ganjar masih kurang jika dibandingkan figur Jokowi. Prabowo belajar banyak dari Jokowi dan sering ikut banyak agenda Presiden Jokowi