Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan menjamu Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida pada 13 Januari mendatang. Hal ini diumumkan Gedung Putih, Selasa waktu setempat.
"Presiden Biden berharap dapat menyambut PM Kishida Fumio dari Jepang ke Gedung Putih pada hari Jumat, 13 Januari," tegas Istana Presiden AS itu, dikutip AFP, Rabu (4/1/2023).
"Untuk lebih memperdalam hubungan antara pemerintah, ekonomi, dan rakyat kita," tambahnya. 


Setidaknya, ada sejumlah hal yang akan dibahas. Di antaranya perubahan iklim termasuk Korea Utara, China, Rusia dan Ukraina.
"Biden akan memperbarui dukungannya untuk kepresidenan Jepang di G7 dan mandatnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB," tambah Gedung Putih lagi.
Sebelumnya, Jepang memberi peringatan saat Biden negara itu bulan lalu. Konflik Taiwan, ujarnya, bisa menjadikan Asia Timur seperti Ukraina.
"Ambisi China untuk merebut kembali pulau Taiwan dapat memicu konflik baru. Ukraina hari ini mungkin menjadi Asia Timur besok," kata pemimpin Jepang itu.
Pemerintah Jepang pun menyetujui perombakan besar-besaran kebijakan pertahanan. Termasuk kenaikan pengeluaran yang signifikan, karena kekhawatiran China sebagai "tantangan strategis terbesar yang pernah ada" ke keamanannya.
Dalam perombakan pertahanan terbesarnya dalam beberapa dekade, Jepang berjanji untuk meningkatkan pengeluaran keamanan hingga 2% dari PDB pada tahun 2027. Termasuk membentuk kembali komando militernya dan memperoleh rudal baru yang dapat menyerang lokasi peluncuran musuh yang jauh.

Jadi Ancaman Bagi Rusia?
Sementara itu, jadwal pertemuan dirilis saat Rusia menyebut Jepang sebagai 'ancaman' baru keamanan negara itu. Ini terkait rencana Tokyo untuk mengerahkan militer di Pulau Hokkaido, yang dekat dengan pulau-pulau Rusia, seiring kekhawatiran akan ancaman Korut dan China.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrey Rudenko menegaskan akan mengagalkan rencana tersebut. Pasalnya, Tokyo pun berencana untuk mengerahkan rudal supersonik di pulau dekat Kepulauan Kirin Rusia itu.
"Kami menganggap aktivitas Tokyo sebagai tantangan serius bagi keamanan negara kami dan Asia-Pasifik secara keseluruhan," kata Rudenko dalam wawancara dengan kantor berita TASS Selasa waktu setempat, dikutip Rusia Today.
"Jika praktik seperti itu berlanjut, kami akan dipaksa untuk menerapkan tindakan pembalasan yang tepat untuk memblokir ancaman militer yang dihadapi Rusia," tambah diplomat itu.

"Percepatan militerisasi Jepang dan peningkatannya belum pernah terjadi sebelumnya dalam anggaran militer," tegasnya.
Perlu diketahui, Jepang sendiri bersama dengan banyak negara Barat, memberlakukan sanksi terhadap Rusia menyusul serangan militer Moskow di Ukraina yang diluncurkan Februari lalu. Jepang juga mengirim pasokan militer ke Kyiv termasuk jaket antipeluru dan helm.
Rusia sejak itu memasukkan beberapa pejabat tinggi Jepang, termasuk Kishida, dalam daftar 'bladklist'. Bantuan Jepang ke Ukraina dianggap melancarkan "kampanye anti-Rusia yang belum pernah terjadi sebelumnya".


sumber