Kiat Menkes Perbanyak Dokter Spesialis: Beasiswa hingga Lulusan LN Dipermudah

8 Desember 2022 12:50


Ilustrasi konsultasi dengan dokter. Foto: Shutter Stock

Untuk menjadi dokter spesialis, seorang dokter harus menempuh beberapa tahapan. Dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS) atau residen di Indonesia saat ini hanya berdasarkan basis universitas.

Akibatnya, produksi dokter spesialis sangat minim dan kurang apabila dibandingkan dengan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia.

“Kalau di luar negeri, kita mengenal itu ada university dan hospital, tapi yang di luar negeri, mereka yang hospital based itu memang mereka yang ditentukan berdasarkan kolegium,” ungkap Dokter PPDS Jagaddhito Probokusumo dalam dialog virtual bersama Menkes Budi G Sadikin.


Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam dialog virtual dengan para dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS). Foto: Dok. Screenshoot youtube Kemenkes

Dhito menjelaskan para dokter PPDS berjalan empat hingga lima tahun dan memiliki tingkatan residen. Oleh karena itu, salah satu masalah yang dihadapi calon dokter spesialis adalah karena biayanya yang tinggi.

“Katakanlah [Universitas] Gadjah Mada (UGM) katakanlah 15 juta per semester, kurang lebih menempuh pendidikan 4,5 sampai lima tahun. Berarti kan 10 semester saya harus mengeluarkan 150 juta untuk SPP,” ujarnya.

Dhito menyebutkan bahwa walaupun ada beberapa beasiswa untuk para residen, tapi ia menyebut uang beasiswa itu kurang

“Jadi memang residen ini, melayani masyarakat tapi mereka juga memikirkan keluarganya seperti apa, biaya hidupnya bagaimana, beban kepada orang tuanya, ini situasi yang tidak mengenakan Pak Menteri,” tutupnya kepada Menkes.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan kenapa biaya pendidikan dokter spesialis mahal adalah karena menggunakan basis universitas (university based). Jadi,

“Mau jadi dokter spesialis mahal? Di luar negeri justru dibayar? Kenapa mahal? Karena kita banyaknya university based, jadi kaya orang ikut sekolah, ya bayar,” tutur Menkes Budi.

“Tapi pendekatan luar negeri itu spesialis itu kerja di rumah sakit makanya mereka dibayar. Kenapa kita masih bayar spesialisnya? Karena kita sistemnya university based,” sambungnya.

Budi menyebut, untuk membantu para residen, Budi akan menyiapkan tambahan beasiswa. Namun, masalahnya di dalam negeri tidak semua Fakultas Kedokteran (FK) di Indonesia belum memiliki program studi dokter spesialis yang lengkap.

“Kita kasih beasiswa, kuota kita tambahin, kalau dalam negeri kurang, aku lempar ke luar negeri asal pulangnya enggak dipelonco,” imbuhnya.

Selain karena FK yang masih sedikit, faktor perizinan dan senioritas yang tinggi menyebabkan banyak dokter spesialis yang menjadi lama mendapatkan surat izin praktik atau surat tanda registrasi.

Budi juga menyebut, dalam upaya pemenuhan kuota dokter spesialis, ia juga membuat program adaptasi dokter spesialis dari luar negeri.

Lebih lanjut, sesuai dengan RUU Kesehatan yang sedang digodok, program dokter spesialis juga diganti dari university based ke hospital based.

“Mereka enggak ada yang belajar di kampus, mereka belajarnya di rumah sakit. Di seluruh dunia juga kombinasi hospital sama university lebih banyak hospital based. Jadi kenapa enggak kita lakukan hospital based,” tandas dia.

Seperti dalam RUU Kesehatan yang sedang digodok, untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis berbunyi seperti berikut:

Pengembangan dokter spesialis melalui Rumah Sakit Pendidikan (hospital-based)

1. Untuk mempercepat dan memperbanyak dokter spesialis, selain diselenggarakan oleh perguruan tinggi, pendidikan profesi bidang kesehatan (dokter spesialis) juga dapat diselenggarakan oleh Rumah Sakit pendidikan, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi.

2. Penyelenggaraan pendidikan profesi bidang kesehatan oleh Rumah Sakit pendidikan dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kemenkes setelah berkoordinasi dengan Kemendiknas.

https://m.kumparan.com/kumparannews/...ah-1zOnv45CnoD