Foto: Gubernur Papua Lukas Enembe (kanan gambar) saat diperiksa tim dokter Singapura. (dok. istimewa)
Jayapura - Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin yakin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan melakukan jemput paksa terhadap kliennya, apalagi melibatkan TNI-Polri. Aloysius menegaskan, Papua merupakan daerah yang berbeda.
"Saya kira KPK sudah matang melihat kasus ini. Jadi saya beranggapan KPK pasti tidak akan melakukan eksekusi (jemput paksa) apalagi melibatkan militer atau polisi," ungkap Aloysius yang merupakan salah satu anggota Tim Pengacara Lukas Enembe kepada detikcom, Kamis (13/10/2022).


Kuasa Hukum Lukas Enembe, Alloysius Renwarin di Jayapura. Foto: Andi Nur Isman/detikcom
Aloysius juga mengungkapkan jika Lukas Enembe hingga saat ini masih sakit dan butuh perawatan. Jika Lukas dijemput paksa dalam kondisi itu, maka bisa mengakibatkan hal-hal yang tak di inginkan terjadi di tengah-tengah masyarakat.

"Dimana-mana memang kalau seseorang tidak memenuhi panggilan ketiga akan dilakukan eksekusi. Tapi perlu kita lihat keadaan gubernur dalam kondisi sakit. Kondisi Papua tidak bisa di sama dengan Sumatra, Jawa, Jakarta, maupun Key (Maluku). Tetapi Papua berbeda," tuturnya.

Aloysius menambahkan, sampai sejauh ini kliennya maupun tim pengacara juga belum menerima surat panggilan ke 3 dari KPK. Dia juga menyinggung undang-undang yang melarang penegak hukum untuk memeriksa orang yang sedang dalam kondisi sakit.

"Nanti kalau KPK memberikan surat panggilan. Kita akan ambil langkah-langkah selanjutnya, tapi untuk saat ini belum ada, jadi kita saat ini fokus dengan kesehatan Gubernur," ujarnya.

Ia berpesan bahwa Lukas siap diperiksa apabila kondisi kesehatannya sudah membaik. Hal itu telah disampaikan Lukas kepada tim kuasa hukum dan keluarganya.

"Kepada kami Gubernur pernah bercerita akan gentleman dan memberikan keterangan. Tapi memberikan keterangan itu dilaksanakan di kediaman, Koya, Muara Tami, Kota Jayapura," katanya.

"Gubernur akan siap diperiksa apabila kondisinya sudah sehat. Kalau sekarang janganlah kita paksakan, Gubernur itu sudah struk sudah 4 kali, itu berarti gangguan otak, saraf dan yang lainnya sedang terganggu," jelasnya.

Diketahui, KPK telah melayangkan 2 kali panggilan kepada Lukas Enembe terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. 2 Panggilan KPK itu tidak dihadiri Lukas karena alasan sakit.

Lukas Enembe pertama kali dipanggil dalam kasus dugaan kasus suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua pada tanggal 12 September 2022. Saat itu, Lukas Enembe masih sebagai saksi di tahap penyelidikan, namun dia mengirim penasihat hukumnya untuk menghadiri panggilan KPK di Mapolda Papua.

Kemudian pada Senin 26 September 2022 KPK menetapkan perkara Lukas Enembe ke tahap penyidikan. KPK melayangkan surat panggilan pertama sebagai tersangka kepada Lukas Enembe.

Panggilan pertama Lukas Enembe sebagai tersangka juga tidak dihadiri. Lukas kembali mengirimkan tim kuasa hukumnya untuk memberikan keterangan tidak hadir karena alasan kesehatan.


https://www.detik.com/sulsel/hukum-d...papua-berbeda.
Papua berbeda lewat Otonomi Khusus karena gejolak seperatisme
Tapi ada kasus-kasus yang menjerah tokoh Papua seperti Barbanas Suebu yang ditangkap KPK walaupun sudah mantan gubenur dan nggak main kayak gini seperti Lukas Enembe


Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Lukas Enembe Kooperatif Penuhi Panggilan Penyidik KPK Agar Tak Muncul Ketegangan




JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan Lukas Enembe memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gubernur Papua itu harus kooperatif untuk mencegah munculnya ketegangan.

"Pemerintah mengharapkan supaya Lukas Enembe itu bisa bekerja kooperatif, bersikap kooperatif, dan supaya tidak menimbulkan masalah," kata Ma'ruf Amin kepada wartawan, Kamis, 13 Oktober.

Lukas Enembe, sambung Ma'ruf, sebaiknya mengikuti proses hukum yang berjalan untuk membuktikan perbuatannya di mata hukum. Dia memastikan KPK bekerja sesuai aturan hukum yang ada.

"Dibuktikan saja, memang bersalah apa tidak. Ada bukti apa tidak, sehingga dengan demikian tidak terjadi ketegangan-ketegangan," tegasnya.

Ma'ruf Amin memastikan pemerintah tak akan mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan. KPK tentu sudah mengusut dugaan korupsi yang menjerat Lukas sesuai perundangan yang ada.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka. Hanya saja, kasus yang menjeratnya belum dirinci.

Lukas sebenarnya akan diperiksa pada Senin, 26 September di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Namun, pemeriksaan ini urung dilakukan karena Lukas mengaku sakit dan tak bisa memberikan keterangan.

Selanjutnya, KPK akan kembali melakukan pemanggilan yang belum diinformasikan pastinya. Lukas diminta kooperatif memenuhi panggilan penyidik karena keterangannya dibutuhkan untuk membuat terang dugaan korupsi yang terjadi.

Hanya saja, belakangan kuasa hukum Lukas, Aloysius Renwarin meminta penyidikan ini dihentikan. Dia mengklaim masyarakat Papua ingin kasus tersebut diselesaikan secara adat.

Selain itu, Lukas disebut telah diangkat sebagai kepala suku di Papua. Pelantikannya dilakukan pada 8 Oktober lalu.
https://voi.id/berita/218175/wapres-...cul-ketegangan

Wapres sudah berkomentar untuk kedua kalinya
Tinggal Presiden komentar lagi
Pemuda Pancasila Papua Minta Kasus Korupsi Gubernur Lukas Enembe Dituntaskan


Pemuda Pancasila Provinsi Papua meminta kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Papua Lukas Enembe agar dituntaskan. (Foto: Beritasatu.com)
Jayapura, Beritasatu.com – Pemuda Pancasila Provinsi Papua angkat bicara soal dugaan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemuda Pancasila meminta KPK dapat menuntaskan kasus yang disangkakan kepada Lukas Enembe.

Menurut Ketua Pemuda Pancasila Papua, Amos Wanggai, negara tidak mungkin serta merta menetapkan seorang pejabat besar seperti Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi tanpa didasari dengan bukti-bukti hukum dan data yang kuat.

“Kita juga percaya hal itu terjadi pasti berkat campur tangan Tuhan,” ujar Amos di Jayapura, Kamis (13/10/2022).

Amos mengatakan negara sudah memberikan kebijaksanaan yang sangat besar bagi masyarakat Papua, bagi Tanah Papua tercinta ini. Hal itu terlihat dari besarnya dana yang disalurkan untuk pembanguann Papua, termasuk dana Otsus Papua yang mencaia triliunan direalisasikan agar rakyat Papua mendapatkan hak atas kelayakan ekonomi, hak atas kelayakan pendidikan maupun hak atas kelayakan pelayanan kesehatan.


Dengan kebijakan ini, kata Amos, pemerintah memiliki tujuan yang jelas yakni menginginkan masyarakat Papua bisa hidup damai, mandiri, dan sejahtera di atas tanahnya sendiri.

Namun sampai sekarang, lanjut Amos, masih banyak rakyat Papua yang merasakan kesulitan ekonomi, sulitnya mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, dan belum terjaminnya anak-anak Papua untuk mendapatkan layanan pendidikan secara gratis.

"Dengan besarnya dana otsus yang sudah terealisasi, hal tersebut seharusnya tidak terjadi,” kata Amos.

Ia mengatakan, sudah tepat jika negara dalam hal ini melalui penegak hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan secara terstruktur terhadap penggunaan dana otonomi khusus (otsus) yang sudah sangat besar digulirkan untuk Papua.

“Karena pejabat-pejabat Papua ini adalah orang Papua yang secara sah berdasarkan undang-undang diberikan tanggung jawab untuk mengatur penggunaan anggaran otsus tersebut. Jika sampai sekarang anggaran otsus belum dirasakan masyarakat Papua secara signifikan, maka negara sudah seharusnya melakukan tindakan hukum terhadap para pejabat Papua terkait korupsi,” tandas Amos.

Pemuda Pancasila Papua pun meyakini bahwa kasus korupsi yang menimpa oknum pejabat Papua termasuk Lukas Enembe adalah murni pengakkan hukum, bukan sebuah upaya kriminalisasi oleh negara Indonesia.

“Sebagai orang Papua yang bermartabat dan sadar akan hukum Tuhan, kita ingin menyampaikan bahwa orang Papua mengecam segala tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat Papua. Tidak ada orang Papua di mana pun yang mendukung pejabat Papua yang korupsi, karena hal itu menyengsarakan kita sebagai rakyat Papua sendiri,” katanya.


Terkait hal itu, Pemuda Pancasila Provinsi Papua menyampaikan empat pernyataan sikap, yakni:

Pertama, tidak terpengaruh terhadap ajakan-ajakan, provokasi maupun opini-opini negatif yang dibangun di media sosial dan media cetak oleh kelompok tertentu untuk ikut dalam berbagai aksi guna melakukan pembelaan terhadap pejabat Papua yang koruptor.

Kedua, meyakini bahwa kasus korupsi yang menimpa oknum pejabat Papua termasuk Lukas Enembeadalah murni penegakkan hukum terhadap korupsi yang dilakukan, bukan upaya kriminalisasi.

Ketiga, mari bersama-sama kita menjaga situasi kamtibmas di wilayah Papua ini khususnya di Kota Jayapura agar tetap aman, damai dan kondusif, sehingga masyarakat dapat beraktifitas secara normal, dan perekonomian dapat tumbuh seperti yang kita harapkan bersama.

Keempat, dengan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat Papua, mari kita ciptakan energi positif di tengah-tengah masyarakat, ciptakan suasana di masyarakat yang tenang dan tetap percaya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap para pejabat Papua yang korupsi.

https://www.beritasatu.com/news/9886...e&utm_campaign
Dapat dukungan PP Papua

Psikologi Lukas Enembe Disebut Membaik Usai Diperiksa Dokter Singapura


Gubernur Papua Lukas Enembe diperiksa dokter Singapura. (Foto: dok. istimewa)
Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe, yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi di KPK, kondisinya membaik. Tim dokter bahkan menilai Lukas Enembe mulai ceria kembali.
"Secara psikologis kondisi Gubernur membaik," ungkap Ketua Tim Dokter Lukas Enembe, dokter Anthon Mote, dilansir dari detikSulsel pada Kamis (13/10/2022).

Hal itu disampaikan dokter Anthon kepada wartawan di RSUD Jayapura, Selasa (12/10). Seperti diketahui tim dokter dari Singapura telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Lukas Enembe.

"Sejak tim medis dari Singapura datang, Gubernur juga mulai ceria," sambung dokter Anthon.

Lukas Enembe disebut mulai ceria sejak kedatangan dokter dari Singapura. Kendati demikian, lanjut dokter Anthon, Lukas Enembe masih harus menjalani perawatan dan mengkonsumsi obat-obatan yang direkomendasikan oleh tim dokter.

"Obat terus dikonsumsi, dan sejauh ini aman. Dan sekarang ada obat tambahan yang diberikan," imbuhnya.

Lebih lanjut Anthon menjelaskan kondisi Lukas Enembe dicek oleh tim dokter secara berkala. Bahkan tim dokter disiagakan untuk mengontrol kondisi kesehatan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi tersebut di kediamannya di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Jayapura.

https://news.detik.com/berita/d-6344...ter-singapura.
Wah udah ceria kembali Lukas Enembe

Apa ada alasan lain cerianya?