Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto. Foto: Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Membengkaknya biaya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan termasuk kalangan DPR RI.

Padahal sejak awal proyek yang ditargetkan selesai tahun 2019 tersebut diestimasi hanya menelan biaya sebesar US$ 5,5 miliar.

Namun, dalam praktiknya proyek tersebut terus mengalami pembengkakan dari US$ 5,8 miliar dan meningkat lagi menjadi US$ 6,07 miliar.

Terbaru, proyek tersebut diperkirakan mengalami pembengkakan biaya mencapai US$ 1,176-1,9 miliar, menjadi maksimal US$ 7,97 miliar. Hasil audit BPKP biaya pembengkakan berada di angka US$ 1,176 miliar.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan pembangunan proyek kereta cepat tersebut sebenarnya didesain untuk menopang dan menggenjot kegiatan perekonomian masyarakat.

Oleh karean itu, menurut Darmadi Durianto, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, bendungan hingga trasnportasi massal yakni kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal itu semata-mata untuk membangkitkan dan menggairahkan perekonomian bangsa dan negara.

“Kebijakan Presiden Jokowi tepat membangun keterhubungan antardaerah, menempatkan koridor-koridor strategis bagi pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengedepankan infrastruktur,” ucap Bendahara Megawati Institute itu kepada wartawan, Selasa (2/8/2022).

Sejak awal, kata Darmadi, PDI Perjuangan mencatat bagaimana Menteri BUMN saat itu Rini Soemarno telah bertindak gegabah.

“Gegabah karena aspek pembangunan tidak dilihat dari berbagai aspek melainkan hanya aspek keuntungan belaka. Ini kesalahan fatal,” tegas Darmadi Durianto.

Darmadi kembali mengungkapkan berbagai pihak sebenarnya sudah mewanti-wanti agar proyek tersebut tidak terburu-buru dijalankan mengingat kebijakan dan kalkulasi yang dibuat masih debatable saat itu.

"Menhub (Menteri Perhubunan) saja waktu itu Pak Ignatius Jonan tidak sependapat dengan proyek tersebut. Namun, karena kengototan Rini Soemarmo yang tidak jelas dasar itu, mengorbankan Pak Jonan yang mengkritisi hal tersebut,” ungkap Darmadi.

Menurut Darmadi, pemerintah mesti melakukan investigasi di balik kasus membengkaknya biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini.

“Mereka yang sejak awal menginisiasi proyek ini mesti dimintai tanggung jawab. Jangan sampai niat baik Pak Jokowi yang ingin meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini ternodai dengan kebijakan yang dibuat secara serampangan dan gegabah,” tegasnya.

Darmadi juga mengungkapkan, sejak awal pihaknya dalam hal ini Komisi VI DPR RI selaku mitra kerja kementerian BUMN kerap kali mengingatkan agar proyek tersebut terus dikaji dan dihitung secara cermat.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto. Foto: Dokumentasi Pribadi

Dia menjelaskan menurut perhitungannya proyek tersebut risiko kegagalannya cukup tinggi.

“Saya pribadi selaku anggota Komisi VI DPR sudah mengingatkan Kementerian BUMN saat itu tentang bahayanya kegagalan proyek tersebut, tetapi kehendak berkata lain, Rini Soemarno selaku Menteri BUMN saat itu dengan pongahnya mengabaikan saran dan masukan dari berbagai kalangan termasuk DPR. Entah apa tujuan di balik kengototan Rini Soemarno itu,” sindir Darmadi.(fri/jpnn)


https://m.jpnn.com/amp/news/biaya-pr...tindak-gegabah

Tenang duitnya ada