Ramai di media sosial pembicaraan soal cuitan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar perang dihentikan.

Pernyataan Jokowi itu diunggah menyusul invasi Rusia ke Ukraina yang berlangsung sejak Kamis, 24 Februari 2022.

Sebab itu, pernyataan Jokowi itu disinyalir terkait dengan konflik yang mencuat antara Rusia dan Ukraina.

"Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia," cuit akun resmi Presiden Jokowi @jokowi Kamis, 24 Februari 2022 yang lalu.

"Stop the war. War brings misery to mankind and puts the whole world at risk," sambungnya dalam bahasa Inggris.

Meskipun demikian, tidak ada sebutan spesifik 'Rusia-Ukraina' dalam cuitan Jokowi tersebut.

Cuitan tersebut banyak disoroti lantaran Indonesia dinilai tidak tegas menyatakan sikap soal konflik Rusia dan Ukraina.

Bahkan, dalam sebuah unggahan Norwegia di Twitter, Indonesia bahkan tak termasuk daftar negara yang menandatangani resolusi konflik Rusia-Ukraina di PBB.

Sebuah akun @NorwayUN yang merupakan milik Misi PBB Norwegia di New York itu mengunggah satu halaman daftar negara yang menyepakati draft resolusi agar Rusia menghentikan agresi di Ukraina.

"Hari ini 11 anggota DK PBB memilih mendukung draf Resolusi untuk mengakhiri agresi Rusia terhadap Ukraina yang telah melanggar Piagam PBB. Kelompok lintas negara dari 67 negara anggota PBB mendukung teks ini," cuit akun @NorwayUN.

Akun tersebut sempat diminta menyampaikan negara apa saja yang masuk dalam resolusi itu.

"Jumlah akhir dari para pendukung sebenarnya lebih dari 80," kata akun itu.

Beberapa negara yang didominasi oleh negara Eropa terlihat dalam data tersebut. Diantaranya Inggris, Norwegia, Jerman, Italia, Belanda, Portugal hingga Swiss.

Namun tidak ada nama Indonesia dalam daftar tersebut. Atau bisa jadi nama Indonesia ada di halaman selanjutnya dalam daftar tersebut.

Sementara itu, di hari yang sama dengan Jokowi, Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) juga telah menyampaikan pernyataan soal konflik Rusia dan Ukraina.

"Penghormatan terhadap *tujuan dan prinsip* piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan, penting untuk terus dijalankan," demikian cuitan akun Twitter resmi Kemlu @Kemlu_RI.

Meskipun lagi-lagi tak menyebut 'Rusia', Kemlu RI mengatakan bahwa agresi di Ukraina tak dapat diterima.

"Oleh karenanya, Serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima. Serangan juga sangat membahayakan keselamatan rakyat dan mengancam perdamaian *serta* stabilitas kawasan *dan* dunia," sebutnya.

"Indonesia meminta agar situasi ini dapat segera dihentikan dan semua pihak *agar menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi*," tegas Kemlu.

Kemlu juga memastikan bahwa Indonesia akan segera melakukan evakuasi WNI yang ada di Ukraina.

"Pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri, telah mempersiapkan rencana evakuasi WNI. Keselamatan WNI selalu menjadi prioritas pemerintah," jelasnya.

Terkini, soal sikap Indonesia merespons konflik Rusia dan Ukraina juga dipertanyakan oleh legislator Demokrat, Riski Natakusumah.

Riski yang juga Anggota Komisi I DPR RI ini heran sampai saat ini Indonesia belum menyampaikan pernyataan yang tegas.

"Ketika seluruh dunia bahkan warga Rusia sendiri mengecam invasi kepada Ukraina, sangat mengherankan Pemerintah Indonesia yang katanya cinta perdamaian malah tidak mengeluarkan statement tegas," katanya Minggu, 26 Februari 2022.

Ia menilai bahwa hal tersebut akan berdampak buruk bagi citra Indonesia yang dikenal sebagai penjaga perdamaian dunia.

Selain itu, Riski juga menyoroti bahwa saat Indonesia memegang Presidensi G20 yang semestinya bisa dijadikan momentum.


https://galamedia.pikiran-rakyat.com...-kenapa?page=3