Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas merasa geram lantaran ada satu perintahnya yang sudah bertahun-tahun tak kunjung dijalankan. Perintah yang dimaksud adalah membentuk korporasi petani dengan mencontoh negara lain.

"Sebetulnya kita sudah sering membicarakan mengenai ini yaitu mengkorporasikan petani dan nelayan dalam tujuan meningkatkan taraf hidup mereka dan juga sekarang tentu saja dalam mewujudkan transformasi ekonomi," ucapnya saat membuka rapat terbatas secara virtual, Selasa (6/10/2020).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun buka suara. Menurutnya, pihaknya telah senantiasa melakukan transformasi ekonomi di sektor pertanian, dengan mendorong birokrasi yang selama ini belum mendukung lompatan nilai dalam mensejahterakan petani dan nelayan, beralih fokus kepada korporasi petani maupun nelayan.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa yang ingin dibangun adalah budaya korporasi, yaitu pola pikir di mana standar korporasi ini dipakai oleh pemerintah. Kalau di swasta bisa maka pemerintah juga harus bisa membimbing petani dan nelayan untuk melakukan itu," ujar Airlangga usai menghadiri Rapat Terbatas Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi, Selasa (6/10/2020).

Airlangga memaparkan korporasi petani seperti apa yang ingin diwujudkan. Nantinya petani dan nelayan didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar.

Tujuannya, agar mempunyai skala ekonomi yang lebih efisien serta mempermudah petani dan nelayan mengakses pembiayaan teknologi. Hal ini juga dapat membantu menyambung petani dan nelayan ke konsumen.

Dalam hal ini, pemerintah akan berperan mendorong proyek-proyek percontohan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar dalam pengembangan skala ekonomi yang lebih luas petani mampu membeli teknologi.

"Bisa juga dibuatkan ekosistem petani dan nelayan dan disambungkan kepada perusahaan-perusahaan teknologi seperti Sayurbox atau Tanihub," paparnya.

Sebelumnya Airlangga telah menyampaikan laporan model kemudahan impor tujuan ekspor untuk hortikultura kepada Jokowi. Di Kabupaten Tanggamus, Lampung, petani pisang dapat memperoleh pendapatan setara dengan Rp 4,5 juta per bulan. Program ini tengah dikembangkan di Kabupaten Jembrana, Bali dan Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

"Model bisnis itu tidak ada one size fit for all, ini berbasis kepada komoditasnya. Apakah itu nelayan, pertanian, atau hortikultura sehingga tentu solusi yang diharapkan Presiden adalah adanya integrasi antara off farm dan on farm karena selama ini petani nelayan kebanyakan di sektor off farm dan on farm-nya terputus. Nah ini yang didorong untuk nilai tambahnya ditingkatkan," tuturnya.

Terkait dengan sektornya, Jokowi meminta untuk fokus pada sektor pertanian yang terkait dengan produksi beras, jagung, hortikultura, ternak sapi, dan ternak ayam.

"Jadi itu sektor-sektor yang diharapkan bisa menjadi pengungkit nilai tambah untuk petani dan nelayan," sambungnya.

Dalam rapat kali ini, Airlangga mendapat amanah untuk mengonsolidasikan semua kementerian/lembaga yang memiliki program terkait, agar disamakan pemahamannya mengenai upaya peningkatan nilai pertanian.

Selain itu, digitalisasi dan penerapan teknologi yang membantu proses produksi maupun distribusi hasil pertanian juga penting untuk dikembangkan.

link


"Sebetulnya kita sudah sering membicarakan mengenai ini yaitu mengkorporasikan petani dan nelayan dalam tujuan meningkatkan taraf hidup mereka dan juga sekarang tentu saja dalam mewujudkan transformasi ekonomi," ucapnya saat membuka rapat terbatas secara virtual, Selasa (6/10/2020).