Dengan jabatan itu Denny semakin sering tampil ke publik dan membuat gerah banyak pejabat terutama anggota DPR yang sering menilainya overacting.

Persinggungannya dengan politik semakin kental ketika SBY menunjuknya sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM mendampingi Amir Syamsuddin sejak 19 Oktober 2011 sampai dengan 20 Oktober 2014.

Kala itu, Denny juga semakin sering tampil sehingga mengalahkan popularitas Amir Syamduddin sebagai menteri.

Usai jadi menteri Denny sempat tersandung masalah hukum yaitu tersangka kasus tindak pidana korupsi payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM di Bareskrim Polri 2014. Namun hingga kini kasus tersebut tidak jelas penyelesaiannya.

Lalu, dia muncul sebagai pengacara PT Mahkota Sentosa Utama yang terseret korupsi megaproyek Meikarta.

Dia kembali menjadi pengacara, kali ini membela pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam kasus sengketa pemilihan presiden 2019.

Pada Juli 2019, Denny mengambil tawaran menjadi pembela Pemprov DKI Jakarta yang berencana mengajukan banding atas sengketa lahan Stadion BMW ke PTUN Jakarta. Namun, Pemprov DKI menolak jasa Denny sebagai pengacara, tetapi sebagai pendamping tim ahli dari Biro Hukum DKI untuk gugatan Pulau I juga di PTUN Jakarta.

Karir kepengacaraannya tidak cemerlang, kini dia berusaha mencari ‘tunggangan’ untuk bisa menjadi Gubernur Kalimantan Selatan tahun ini, hingga Gerindra mengusungnya.