Menteri KKP Edhy Prabowo saat kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal Jawa Tengah, Selasa (7/7/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan, setiap kebijakan yang dilahirkan oleh KKP di bawah kepemimpinannya semata-mata untuk kepentingan negara.

Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi peluang untuk dimaksimalkan oleh segenap lapisan masyarakat sehingga perlu kebijakan-kebijakan yang mendukung hal tersebut.

"Anda tidak usah ragu, saya orang nasionalis. Prinsip seorang menteri adalah konstitusi, saya kerja untuk NKRI. Saya tidak punya bisnis lobster, bisnis perikanan," kata Edhy dalam siaran pers, Kamis (30/7/2020).

Untuk membangun sektor kelautan dan perikanan, Edhy mengajak masyarakat membangun bersama. Hal ini sejalan dengan salah satu amanah Presiden Joko Widodo.

Komoditas yang didorong ialah budidaya udang vaname karena mudah dan memiliki produktivitas tinggi.

Selain udang, budidaya lobster, kepiting dan rajungan juga perlu didorong. Khusus untuk kepiting, dua balai KKP yang terletak di Jepara dan Takalar telah berhasil melakukan pemijahan untuk pengembangbiakan.

"Satu ekor kepiting bisa menghasilkan sekitar 50.000 telur. Dan yang bisa jadi 25 persen, intinya campur tangan manusia sampai pada pemijahan (kepiting)," ujar Edhy.

Sementara untuk lobster, Edhy mengaku ingin kembali menghidupkan usaha para nelayan yang sempat mati dan menumbuhkan etos budidaya lobster. Dia berjanji, ke depan ekspor lobster akan dihentikan bila budidaya dalam negeri sudah mampu menampung hasil tangkapan para nelayan.

"Kenapa diekspor? Daya tampung kita masih sedikit, ada peluang ekspor saya pilih ekspor," pungkas Edhy.

sumber